Nama : Nadjwa Tasya Safira
Kelas : TI D
NPM : 2315061024

Analisis jurnal yang saya dapat pahami adalah :
Peran media massa dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan kontrol sosial untuk menekan kejahatan di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa media massa belum sepenuhnya menjalankan praktik nilai-nilai Pancasila dalam diizinkan sebagai kontrol sosial. Meskipun media massa dianggap sebagai sarana penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, penulis menekankan bahwa media massa hanya memuat berita sebagai pemuas informasi tanpa menanamkan pembentukan pribadi sosial yang berjiwa Pancasila.

Pemanfaatan media massa dalam bentuk media cetak dan media elektronik, serta peran strategi media massa dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum. Media massa juga didefinisikan memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Massa media memiliki kontribusi penting dalam pengendalian sosial dan pencegahan kejahatan di Indonesia. Media massa dapat memberikan informasi yang penting bagi masyarakat untuk memahami isu-isu kejahatan dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, media massa juga dapat memainkan peran sebagai kontrol sosial dengan mengungkap kasus-kasus kejahatan, modus operandi kejahatan, serta memberitakan penanganan tindak pidana oleh lembaga penegak hukum secara objektif. Dengan demikian, media massa dapat membantu dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kejahatan dan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Namun perlu diingat bahwa massa media juga harus memperhatikan etika jurnalisme dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam menyajikan berita hukum.

Pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui media massa, terutama dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Meskipun massa media dapat membantu mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, penulis menekankan perlunya memperhatikan etika jurnalisme dalam menyajikan berita hukum agar tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Pengawasan terhadap pemberitaan konstruksi dilakukan oleh Komisi Penyiaran Independen, namun masih terdapat berita yang menyebarkan dan tidak sesuai dengan fakta, yang dapat melanggar nilai-nilai Pancasila.

Dapat disimpulkan menyoroti pentingnya peran media massa dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan kontrol sosial, sambil menekankan perlunya memperhatikan etika jurnalisme dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam menyajikan berita hukum.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
Kelas : TI D
NPM : 2315061024
a. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia, juga berperan sebagai sistem etika politik yang memberikan panduan bagi perilaku aktor politik. Hubungan antara Pancasila dan etika politik terjalin erat karena Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai, norma, dan moral yang memberikan legitimasi hukum, demokrasi, dan moral dalam penyelenggaraan negara. Sistem etika Pancasila memiliki beberapa fungsi, termasuk memberikan arahan kepada pejabat negara agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan kekuasaan, kebijakan, dan wewenang. Selain itu, sistem ini juga menentukan arah pembangunan nasional dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keterkaitan erat antara sistem etika Pancasila dan etika politik terlihat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku politik. Etika politik memberikan kriteria penilaian terhadap tindakan politik, baik dan buruknya, yang diambil oleh pejabat negara dan masyarakat. Selain itu, etika politik juga memberikan sanksi moral atas pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Secara keseluruhan, sistem etika Pancasila menjadi dasar yang sangat penting bagi etika politik di Indonesia. Panduan ini tidak hanya membimbing aktor politik dalam menjalankan kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga memiliki potensi untuk membentuk karakter bangsa yang beradab, utuh, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perilaku politik saat ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila guna mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

b. Etika generasi muda di sekitar wilayah tempat tinggal dapat bervariasi bergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang budaya, agama, dan lingkungan sosial. Namun, sebagai bangsa Indonesia, penting bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan etika politik dan moral bagi semua warga, termasuk generasi muda.

Sayangnya, terdapat dekadensi moral di kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah perlu diambil:
1. Pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan etika yang baik harus dimulai sejak dini di lingkungan sekolah dan keluarga.
2. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan mengenai pentingnya etika dan moral melalui kampanye dan sosialisasi.
3. Diperlukan penguatan hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan moral.
4. Media harus memainkan peran aktif dalam menyediakan informasi positif dan mendidik masyarakat mengenai etika dan moral yang baik.

Dengan implementasi upaya-upaya tersebut, diharapkan generasi muda dapat merefleksikan etika dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi

Nama : Nadjwa Tasya Safira
Kelas : TI D
NPM : 2315061024

Analisis Saya terhadap Video ini adalah ;
Etika sangat diperlukan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memiliki etika kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Etika pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila sila pancasila untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di indonesia. Sistem etika Pancasila juga mencakup nilai-nilai tambahan seperti gotong royong (kerja sama bersama), musyawarah (musyawarah untuk mencapai mufakat), rasa tanggung jawab, dan patriotisme. Nilai-nilai ini menjadi landasan etika bagi individu dan lembaga dalam masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil dan beradab.
Nilai nilai yang terkandung dalam pancasila
1. Sila ketuhanan ; yang mengandung dimensi spiritualitas yang mendekati diri dengan pencipta. Prinsip ini menekankan pentingnya keyakinan pada Tuhan yang tunggal. Meskipun Indonesia mengakui beragam agama, Pancasila mengajarkan toleransi antar-agama dan kepercayaan kepada satu Tuhan.
2. Sila kemanusiaan yang mengandung dimensi manus yang artinya yang menjadikan manusia manusiawi, supaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Nilai ini menekankan perlunya menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berperilaku adil serta beradab dalam hubungan antarmanusia.
3. Sila persatuan mengandung dimensi solidaritas , rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Pancasila mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas negara dan memerangi segala bentuk pemisahan atau perpecahan.
4. Sila kerakyatan mengandung nilai sikap menghargai, mau mendengar pendapat orang lain. Pancasila menekankan prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan pemimpin, dengan tetap memperhatikan hikmat dan kebijaksanaan.
5. Sila keadilan mengandung dimensi nilai kepedulian terhadap orang lain, siap membantu kesulitan orang lain. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesetaraan, mengatasi kesenjangan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia.

Urgensi nilai pancasila dalam sistem etika
1. Meletakan sila sila pancasila sebagai pancasila berarti menempatkan pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi pemadu sikap, tindakan dan keputusan.
2. Pancasila sebagai sistem etika memberika pendoman bagi warga negara indonesia dan memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional dan internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan sehingga tidak keluar dari semangat berjiwa pancasila.
Identitas Bangsa: Pancasila merupakan ideologi dasar dan identitas nasional Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ini membantu membentuk identitas budaya dan moral bangsa Indonesia.
4. Keselarasan Multikultural: Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila memberikan kerangka kerja etika yang inklusif yang mendorong toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keragaman ini. Ini sangat penting untuk mempertahankan perdamaian dan harmoni di tengah keragaman yang ada.
5. Kepatuhan Hukum: Pancasila adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam konstitusi dan undang-undang negara. Oleh karena itu, sistem etika yang sesuai dengan Pancasila adalah penting dalam menjaga kepatuhan hukum dan mendukung sistem peradilan yang adil.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
Kelas : TI D
NPM : 2315061024

Analisis saya terhadap jurnal ini tentang hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia. Politik hukum melibatkan kebijakan dasar yang menentukan arah dan bentuk hukum yang akan dibentuk. Politik hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan politik dan perencanaannya yang dilakukan oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN). Dalam politik hukum di Indonesia, perumusan kebijakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik dan perencanaannya dilakukan oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN). Namun, perumusan kebijakan hukum juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika agar mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks hubungan antara hukum dan etika, terdapat tiga dimensi yang perlu diperhatikan. Pertama, dimensi substansi dan wadah, yang mengacu pada isi dan bentuk hukum yang mencerminkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat. Kedua, dimensi hubungan keluasan cakupan, yang merujuk pada sejauh mana pertimbangan etika harus diterapkan dalam pembahasan kebijakan hukum. Ketiga, dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar prinsip-prinsip etika dalam konstitusi dengan hukum. Artikel ini menggambarkan bahwa hubungan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia sangat penting. Politik hukum melibatkan kebijakan dasar yang menentukan arah dan bentuk hukum yang akan dibentuk, sedangkan etika terapan membahas perilaku manusia dalam konteks hukum dan pemerintahan.

Etika dan hukum memiliki hubungan yang kompleks. Etika berkembang melalui lima tahap, mulai dari etika teologi hingga etika fungsional terbuka. Politik hukum, di sisi lain, melibatkan kebijakan dasar yang menentukan arah dan bentuk hukum yang akan dibentuk. Dalam konteks politik hukum di Indonesia, hubungan antara hukum dan etika dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu substansi dan wadah, hubungan keluasan cakupan, dan alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar hukum. Dalam politik hukum di Indonesia, hubungan antara hukum dan etika sangat penting. Perumusan kebijakan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai etika agar mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Perkembangan etika dan politik hukum di Indonesia. Etika berkembang melalui lima tahap, mulai dari etika teologi hingga etika fungsional terbuka. Etika teologi mengacu pada pandangan moral yang didasarkan pada keyakinan agama, sedangkan etika fungsional terbuka mengacu pada pandangan moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas dan kepentingan umum. Politik hukum, di sisi lain, melibatkan kebijakan dasar yang menentukan arah dan bentuk hukum yang akan dibentuk. Dalam politik hukum di Indonesia, tujuan perancangan melalui instrumen hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik dan peraturan partai kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak hanya mencakup aspek teknis dan substansi hukum, tetapi juga aspek politik dan kepentingan yang ada di dalamnya.

Kesimpulannya, hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia sangatlah penting. Perumusan kebijakan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai etika agar mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
Kelas : TI D
NPM : 2315061024

Analisis yang didapat dari jurnal ini adalah
Peran Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia dalam membentuk karakter bangsa yang baik. Pancasila merupakan landasan dan ideologi bangsa Indonesia dan berfungsi dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila penting untuk melahirkan individu-individu yang cerdas, berakhlak mulia, dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem filosofis memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Pancasila dilihat dari sudut pandang Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Penyebab material: Pancasila bersumber pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.
b) penyebab formal: Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formil.
c) Penyebab efisien : Kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam membangun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
d) Penyebab final : Usulan tujuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka..
Hakikat Pancasila meliputi ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi dan keadilan. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nilai merupakan konsep atau gagasan penting yang dianggap penting oleh individu dalam kehidupannya. Nilai bisa bersifat kognitif atau emosional. Nilai-nilai yang tidak kasat mata dalam dunia pengalaman namun hadir dalam jiwa manusia.
Indonesia sepakat untuk menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moralitas bangsa. Nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dan sudah sepatutnya ditanamkan dalam pendidikan setiap orang.