Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D
Analisis dari video Perkembangan Demokrasi Di Indonesia, adalah :
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas. Selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia, perkembangan demokrasi cenderung terbatas karena kondisi politik dan sosial yang belum stabil serta tekanan dari tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Otoritas yang terpusat dan fokus pada penyatuan bangsa serta penanggulangan penjajah menyebabkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang terbatas, dan dominasi kekuasaan oleh segelintir elit politik dan militer.
2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.
Demokrasi parlementer gagal karena, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, seperti partai islam, partai nasionalis, partai non islam, serta partai dan jengkol, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yan sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Periode 1959-1965 ditandai dengan perkembangan demokrasi terpimpin di Indonesia. Politik pada masa ini dicirikan oleh hubungan yang kuat antara ketiga kekuatan politik utama: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Konsep demokrasi terpimpin menekankan koordinasi yang ketat antara pemerintah, militer, dan partai politik dalam mengarahkan pembangunan nasional. Meskipun di satu sisi hal ini membawa stabilitas politik, namun juga menimbulkan kritik terhadap konsolidasi kekuasaan yang terpusat dan pembatasan terhadap kebebasan politik.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru mengalami transformasi yang signifikan. Meskipun awalnya terdapat konsep "Demokrasi Pancasila" yang menjanjikan distribusi kekuasaan kepada masyarakat, namun dalam praktiknya, kekuasaan cenderung terpusat pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dengan birokratisasi yang meningkat dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Selain itu, terjadi pembatasan peran partai politik, campur tangan pemerintah dalam urusan politik dan publik, serta monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Meskipun demikian, ada juga masa-masa "mengambang" di mana ruang politik agak terbuka, namun hal ini sering kali diikuti dengan penindasan terhadap oposisi politik.
5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi, yang dimulai sejak tahun 1998 hingga saat ini, menandai periode yang penting dalam sejarah politik Indonesia. Era reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru dan berbagai reformasi politik, ekonomi, dan sosial yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi pemerintahan, dan perlindungan hak-hak sipil. Salah satu tonggak penting dalam masa reformasi adalah pengadopsian kembali prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dengan karakteristik yang lebih terbuka dan inklusif. Pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari tingkat pusat hingga desa, rekruitmen politik yang lebih terbuka, dan jaminan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi pada masa reformasi. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik, upaya-upaya reformasi terus berlanjut dengan tujuan memperkuat fondasi demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karakteristik demokrasi era reformasi, yaitu :
Pertama, pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D
Analisis dari video Perkembangan Demokrasi Di Indonesia, adalah :
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas. Selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia, perkembangan demokrasi cenderung terbatas karena kondisi politik dan sosial yang belum stabil serta tekanan dari tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Otoritas yang terpusat dan fokus pada penyatuan bangsa serta penanggulangan penjajah menyebabkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang terbatas, dan dominasi kekuasaan oleh segelintir elit politik dan militer.
2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.
Demokrasi parlementer gagal karena, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, seperti partai islam, partai nasionalis, partai non islam, serta partai dan jengkol, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yan sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Periode 1959-1965 ditandai dengan perkembangan demokrasi terpimpin di Indonesia. Politik pada masa ini dicirikan oleh hubungan yang kuat antara ketiga kekuatan politik utama: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Konsep demokrasi terpimpin menekankan koordinasi yang ketat antara pemerintah, militer, dan partai politik dalam mengarahkan pembangunan nasional. Meskipun di satu sisi hal ini membawa stabilitas politik, namun juga menimbulkan kritik terhadap konsolidasi kekuasaan yang terpusat dan pembatasan terhadap kebebasan politik.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru mengalami transformasi yang signifikan. Meskipun awalnya terdapat konsep "Demokrasi Pancasila" yang menjanjikan distribusi kekuasaan kepada masyarakat, namun dalam praktiknya, kekuasaan cenderung terpusat pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dengan birokratisasi yang meningkat dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Selain itu, terjadi pembatasan peran partai politik, campur tangan pemerintah dalam urusan politik dan publik, serta monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Meskipun demikian, ada juga masa-masa "mengambang" di mana ruang politik agak terbuka, namun hal ini sering kali diikuti dengan penindasan terhadap oposisi politik.
5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi, yang dimulai sejak tahun 1998 hingga saat ini, menandai periode yang penting dalam sejarah politik Indonesia. Era reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru dan berbagai reformasi politik, ekonomi, dan sosial yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi pemerintahan, dan perlindungan hak-hak sipil. Salah satu tonggak penting dalam masa reformasi adalah pengadopsian kembali prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dengan karakteristik yang lebih terbuka dan inklusif. Pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari tingkat pusat hingga desa, rekruitmen politik yang lebih terbuka, dan jaminan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi pada masa reformasi. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik, upaya-upaya reformasi terus berlanjut dengan tujuan memperkuat fondasi demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karakteristik demokrasi era reformasi, yaitu :
Pertama, pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat