Posts made by Nadjwa Tasya Safira

Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Analisis saya terhadap jurnal berjudul Semangat Bela Negara di Tengah Pandemi COVID-19 (The National Spirit Of Defense In The Middle Of The COVID-19 Pandemic) adalah Bela Negara merupakan kewajiban seluruh warga negara untuk mempertahankan dan menjaga negaranya, yang relevan tidak hanya dalam situasi perang tetapi juga dalam krisis seperti pandemi COVID-19. Selama pandemi, tindakan nyata yang mencerminkan Bela Negara meliputi tinggal di rumah dan mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan, memakai masker, dan menjaga jarak sosial. Selain itu, solidaritas sosial seperti membantu orang yang membutuhkan, mendukung tenaga medis, dan menjaga lingkungan juga menjadi bagian penting dari Bela Negara. Langkah-langkah ini adalah bentuk kontribusi individu yang dapat mengurangi penyebaran virus dan menjaga kesehatan masyarakat.

Menghindari penyebaran berita bohong adalah aspek krusial dalam upaya Bela Negara. Berita palsu dapat menimbulkan kepanikan, ketidakpercayaan, dan konflik sosial yang memperburuk situasi. Dalam konteks pandemi, informasi yang salah dapat menyebabkan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk penyebaran virus. Oleh karena itu, mematuhi aturan pemerintah dan menyebarkan informasi yang benar merupakan bentuk nyata dari kesadaran dan komitmen terhadap Bela Negara.

Kesadaran Bela Negara memainkan peran penting dalam keberlanjutan negara dan pengelolaan krisis. Dengan memiliki kesadaran ini, individu lebih siap berkorban dan bekerja sama demi kepentingan bersama, membantu negara dalam mempertahankan eksistensinya dan mengatasi berbagai tantangan. Setiap individu dapat berkontribusi sesuai profesinya, misalnya tenaga medis yang merawat pasien atau influencer yang menggalang dana untuk tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran setiap warga negara, dengan kemampuan dan profesinya masing-masing, sangat berarti bagi kemajuan dan keberlanjutan negara.

Untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi Bela Negara, diperlukan penyebaran informasi yang akurat, peningkatan pendidikan tentang Bela Negara, serta dukungan psikologis dan sosial. Pemerintah dan media perlu bekerja sama untuk memastikan informasi yang disebarkan akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Pendidikan formal maupun kampanye publik mengenai pentingnya Bela Negara juga perlu ditingkatkan. Dukungan psikologis dan sosial bagi masyarakat sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan mendorong kontribusi maksimal dalam upaya Bela Negara. Dengan pemahaman yang baik tentang Bela Negara dan implementasinya, masyarakat dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi pandemi dan situasi krisis lainnya.
Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Analisis dari video dari judul Ketahanan Nasional, yaitu ketahanan Nasional adalah konsep yang mencakup keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional dalam menghadapi berbagai ancaman. Konsep ini berfokus pada penguatan integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan pencapaian tujuan nasional dengan cara mengembangkan kekuatan nasional dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Perwujudan aspek alamiah (Tri Gatra)
a. Lokasi dan posisi geografi
Lokasi geografis yang strategis dapat meningkatkan potensi laut dan darat, memungkinkan negara untuk memanfaatkan posisi dengan negara tetangga untuk perdagangan, pertahanan, dan hubungan diplomatik. Posisi geografis juga menentukan potensi ancaman dari luar, seperti serangan militer atau bencana alam.
b. Sumber alam
Kesadaran nasional dalam memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan sangat penting. Ini termasuk pengelolaan sumber daya mineral, hutan, air, dan energi untuk kesejahteraan jangka panjang. Perlindungan lingkungan dan sumber daya alam untuk mencegah kerusakan yang bisa mengancam ketahanan nasional.
c. Keadaaan dan kemampuan penduduk
Pemberian pendidikan yang baik kepada penduduk untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang pada gilirannya memperkuat kemampuan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Menjaga kesehatan penduduk untuk memastikan mereka mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan nasional.

Ancaman unsur trigatra
a. Lokasi dan posisi geografis
Ancaman dari negara tetangga atau kekuatan asing yang bisa memanfaatkan posisi geografis untuk keuntungan mereka dan bencana alam seperti ancaman seperti gempa bumi, tsunami, dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional.
b. Keadaan dan kekayaan alam
Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menguras kekayaan alam dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan kelangkaan sumber daya seperti air dan energi yang dapat memicu konflik internal dan ketidakstabilan.
c. Kemampuan penduduk
Kurangnya pendidikan dapat mengurangi kemampuan penduduk untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan global dan terjadi wabah penyakit dan masalah kesehatan lainnya yang dapat mengurangi produktivitas dan kualitas hidup penduduk.

Perwujudan aspek sosial (Panca Gatra)
a. Ideologi
Ideologi nasional yang kuat dapat menampung aspirasi masyarakat dan mempersatukan bangsa. Ideologi yang jelas membantu menjaga stabilitas sosial dan politik. Ancaman terhadap ideologi nasional termasuk radikalisme dan pengaruh asing yang dapat memecah belah bangsa.
b. Politik
Sistem politik yang demokratis dengan partisipasi masyarakat yang aktif memperkuat legitimasi pemerintah. Kebijakan publik yang responsif dan bertanggung jawab penting untuk menghadapi tantangan nasional. Korupsi dan ketidakstabilan politik merupakan ancaman utama dalam aspek ini.
c. Ekonomi
Perekonomian yang kuat didukung oleh infrastruktur yang memadai, modal, dan teknologi. Krisis ekonomi global dan kesenjangan sosial dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
d. Sosial dan Budaya
Tradisi kepemimpinan yang baik dan sistem pendidikan yang kuat membentuk generasi yang tangguh dan berbudaya. Penghargaan terhadap keanekaragaman budaya memperkuat identitas nasional. Disintegrasi sosial dan erosi budaya merupakan ancaman yang perlu diatasi.
e. Hankam
Partisipasi masyarakat dalam pertahanan dan keamanan nasional sangat penting dan sistem pertahanan yang kuat melindungi kedaulatan negara dari ancaman militer dan keamanan dalam negeri seperti terorisme dan kriminalitas.

Ancaman unsur panca gatra
a. Ideologi
Radikalisme dan Terorisme terjadi Ideologi ekstremis yang dapat memecah belah bangsa dan menimbulkan konflik.
b. Politik
Korupsi yang dapat melemahkan sistem politik dan mengurangi kepercayaan publik.
c. Ekonomi
Ketidakstabilan ekonomi global yang dapat mempengaruhi ekonomi nasional dan Kesenjangan ekonomi yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial.
d. Sosial dan Budaya
Ketidakadilan sosial dan ketegangan antarkelompok yang bisa mengancam kohesi sosial  dan pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal.
e. Hankam
Ancaman dari negara lain yang bisa mengancam kedaulatan dan keamanan nasional serta ancaman dari dalam seperti terorisme, pemberontakan, dan kriminalitas yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dengan demikian, penting bagi sebuah negara untuk mengelola dengan bijak lokasi dan posisi geografisnya serta kekayaan alamnya guna menghindari ancaman geopolitik dan bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, upaya dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Kesimpulan ini menekankan perlunya sinergi antara faktor-faktor tersebut dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan sebuah negara.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D

A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, penegakan HAM di Indonesia mengalami banyak kemunduran. Isu-isu utama meliputi penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Meskipun demikian, ada beberapa langkah positif, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang aktif sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Dari artikel ini, hal positif yang dapat diambil adalah adanya harapan melalui beberapa reformasi kunci untuk perlindungan HAM, serta peran masyarakat sipil yang kuat dalam menuntut keadilan dan menolak kebijakan yang merugikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya besar, masih ada upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Adat Istiadat atau Budaya Asli
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai adat dan budaya asli sangat menghargai musyawarah dan mufakat, seperti yang tercermin dalam Pancasila. Prinsip demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa setiap keputusan politik harus mempertimbangkan aspek moral dan etika dari nilai-nilai religius, bertujuan menciptakan harmoni sosial dan keadilan bagi semua warga negara. Namun, penerapan prinsip ini sering kali tidak konsisten. Demokrasi yang seharusnya mengakomodasi semua suara dan memastikan kesejahteraan bersama kadang diselewengkan oleh kepentingan politik tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya asli. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih keras untuk mengembalikan demokrasi ke jalurnya, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta penegakan HAM. Meski terdapat mekanisme demokrasi seperti pemilu dan kebebasan berpendapat, realitas di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Misalnya, kebebasan berekspresi dan berkumpul sering dibatasi dengan alasan keamanan atau moralitas, yang sering kali digunakan untuk menekan oposisi dan kritik. Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi HAM dan keadilan sosial, namun pelanggaran HAM oleh aparat negara, kurangnya akuntabilitas, dan diskriminasi masih banyak terjadi. Reformasi hukum dan politik yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta melindungi hak asasi manusia.

D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Melaksanakan Agenda Politik Sendiri
Sikap yang seharusnya diambil terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik sendiri adalah kritis dan waspada. Mereka harus diingatkan bahwa mandat yang mereka terima adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan dari masyarakat sipil dan media juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Selain itu, reformasi politik yang memungkinkan lebih banyak keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa menjadi solusi untuk masalah ini.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemimpin kharismatik yang dihormati dapat mempersatukan rakyat dan memotivasi perubahan positif. Namun, jika kekuasaan ini disalahgunakan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau merugikan, hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu tidak melampaui batas yang merugikan hak-hak individu lainnya. Prinsip-prinsip HAM harus tetap dijunjung tinggi, dan tindakan pemimpin harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan hukum. Manipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merusak harus dihindari, dan kekuasaan harus digunakan untuk memajukan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.