Nama : Dara Ayu Rahmadilla
NPM : 2315061092
Kelas : TI D

Video diatas menampilkan pidato bapak Ir. soekarno tentang kelahiran pancasila. Secara keseluruhan, pidato Ir. Soekarno tentang Hari Lahir Pancasila mencerminkan semangat perjuangan dan komitmen untuk membangun negara yang bersatu, adil, dan berdaulat. Pidatonya mencerminkan semangat dan visi beliau tentang nilai-nilai dasar yang harus membimbing bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka, adil, dan berdaulat. Ir. Soekarno menegaskan dalam pidatonya bahwa pancasila itu adalah satu dasar yang dinamis, satu dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, dan satu dasar yang dapat menghimpun rakyat Indonesia. Beliau juga berkata bahwa revolusi akan berakhir dengan hasil yang baik. Revolusi Indonesia yang dimaksud bukan merupakan revolusi Soekarno, tetapi merupakan revolusi seluruh rakyat Indonesia.

Nama: Dara Ayu Rahmadilla
NPM: 2315061092
Kelas: TI D

Setelah menonton video Sejarah Lahirnya Pancasila dan menganalisis video tersebut, ada beberapa poin yang dapat saya ambil, yaitu:
1. Sejarah Lahirnya Pancasila.
Pancasila sudah dikenal dari jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila berasal dari kata panca dan sila, panca memiliki arti lima dan sila memiliki arti dasar. Pancasila terdapat dalam buku Negarakertagama karya Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karya Mpu Tantular yang berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima.
Dr. Sutomo mendirikan organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Momen ini menjadikan tanggal 20 Mei diperangati sebagai hari kebangkitan nasional. Perjuangan pergerakan non fisik mulai menampakan hasilnya dengan diselenggarkannya Kongres Pemuda Nasiona pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menghasilkan Sumpah Pemuda.

2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada tanggal 9 Maret 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Jepang, dan membuat Jepang memulai kedudukannya di Indonesia. Jepang mencoba menarik simpati para rakyat Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga pada tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk BPUPKI (Dokaritsu Zyunbi Chosakai) yang diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wediodioningrat, yang beranggotakan 76 orang dengan 7 orang Jepang istimewa

.
• Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang pandangan atas asas negara yang dikemukakan oleh
1. Moh. Yamin
2. Prof. R. Soepomo, dan
3. Ir. Sukarno.
Ir. Soekarno mengemukakan tentang lima asas negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dan menganjurkan asas tersebut diberi nama Pancasila. Hal itu menjadikan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ir. Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila yang berarti ideologi, demokrasi dan Ekasila yang berarti gotong royong, sebagai intisari Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk tim 9 yang menghasilkan piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.

• Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1945 yang menghasilkan rencana teks proklamasi, rencana pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rencana batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar.

3. PPKI (Persiapan-Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan PPKI (Dokaritsu Zyunbi Inkai) yang diketuai oleh Ir. Sukarno.
• Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Drs. Moh. Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan mengganti sila pertama menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah:
1. Disahkannya UUD 1945 yang di dalamnya terdapat dasar-dasar negara Pancasila.
2. Dipilihnya Ir. Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.

4. Pengertian Pancasila
• Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti harus dapat dipertanggungjawabkan secara logistik dan diterima oleh akal sehat. Artinya tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum yang berlaku
• Pancasila sebagai dasar negara, disebut dengan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara. Ini berarti pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara.

5. Fungsi Pancasila
• Fungsi yuridis: fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara.
• Fungsi sosiologis: mengatur kehidupan masyarakat.
• Fungsi etis dan filosofis: mengatur tingkah laku pribadi

6. Pokok Pikiran Pancasila.
• Negara melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan persatuan, pada sila ketiga.
• Negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada sila kelima
• Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan pada sila ke-empat
• Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila pertama dan sila kedua
Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dan memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, 4 pokok pikiran serta 5 sila.

Nama: Dara Ayu Rahmadilla
NPM: 2315061092
Kelas: TI D

1. Sikap gotong royong adalah prinsip kolaborasi, kebersamaan, dan saling membantu dalam menghadapi berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia. Sikap ini sangat penting dalam mengatasi tantangan-tantangan seperti bencana alam, krisis kesehatan, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah sosial lainnya. Berikut adalah sikap gotong royong yang dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan di Indonesia:
a. Kerja Sama Antar Individu: Mendorong individu-individu untuk bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, seperti membantu tetangga yang membutuhkan atau bergotong royong membersihkan lingkungan.
b. Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan: Mengorganisir kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti pemberian makanan kepada orang miskin atau donasi darah.
c. Pendidikan Gotong Royong: Mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai gotong royong dan pentingnya bekerja bersama dalam menghadapi berbagai tantangan.
d. Partisipasi dalam Program Pemerintah: Mengikuti program-program pemerintah yang menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan.
e. Pengembangan Infrastruktur: Berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur lokal, seperti jalan, jembatan, atau sarana air bersih.
f. Penggunaan Teknologi untuk Kebaikan: Menggunakan teknologi dan media sosial untuk mengorganisir bantuan dan penyebaran informasi dalam situasi darurat atau kegiatan kemanusiaan.
g. Keterlibatan Generasi Muda: Melibatkan generasi muda dalam kegiatan gotong royong dan mempromosikan nilai-nilai ini kepada mereka.
h. Peningkatan Kualitas Hidup: Menggunakan sikap gotong royong sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Melalui penerapan sikap gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat Indonesia dapat bekerja bersama-sama dalam mengatasi berbagai macam masalah yang menjadi persoalan di Indonesia

2. Upaya apa yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan rasa toleransi, karna jika memiliki rasa toleransi yang tinggi kita akan dapat menerima dan menghargai keberagaman dalam semua bentuknya, baik itu perbedaan agama, budaya, suku, ras, atau latar belakang lainnya. Selain meningkatkan rasa toleransi, kita juga harus meningkatkan rasa kesadaran kultural kita akan budaya, tradisi, dan norma orang lain, serta menghindari prasangka atau stereotip. Kita juga harus memahami nilai nilai kebhinekaan dan percaya jika meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu.

3. Yang dimaksud dengan setiap kelompok, bangsa, atau negara memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional adalah setiap kelompok, bangsa, atau negara tersebut memiliki nilai-nilai dasar yang mencerminkan keyakinan, budaya, sejarah, dan norma yang membentuk karakteristik suatu kelompok, bangsa, atau negara tersebut. Nilai-nilai itu merupakan landasan moral dan etika yang mengatur perilaku, norma, dan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh mereka.

4. Menurut saya, keputusan untuk mengubah isi Pancasila pertama dari "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Yang Maha Esa" adalah keputusan yang tepat karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal agama. Selain Islam, ada banyak agama lain yang dianut oleh warga negara Indonesia, termasuk Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama tradisional. Oleh karena itu, menggantikan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan "Yang Maha Esa" mengakui dan menghormati keragaman agama di Indonesia. Sehingga, saya sangat setuju dengan keputusan dan sikap para pendiri bangsa yang mengubah kalimat Pancasila sila ke-satu menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Nama : Dara Ayu Rahmadilla
NPM : 2315061092
Kelas : TI D

1. Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berlandaskan moral, etika, dan filosofis dalam menjalankan negara. Dengan adanya Pancasila, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan bergerak sesuai dengan nilai nilai dari prinsip Pancasila serta terbentuknya karakter dan sikap sebuah bangsa sesuai dengan nilai dari sila sila Pancasila.
Adapun hubungan dan urgensi Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda:
a. Membentuk Karakter: Pendidikan Pancasila membantu dalam pembentukan karakter generasi muda dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan integritas.
b. Identitas Nasional: Pancasila membantu mahasiswa memahami identitas nasional mereka dan menghargai kebhinekaan budaya di Indonesia.
c. Hak Asasi Manusia: Pendidikan Pancasila menekankan pentingnya hak asasi manusia, yang relevan dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak individu.
d. Demokrasi: Pancasila mengandung prinsip demokrasi, yang merupakan dasar sistem politik Indonesia dan hal itu dapat membantu mahasiswa untuk memahami peran mereka dalam proses demokratisasi negara.
e. Kepemimpinan: Pendidikan Pancasila dapat membantu serta membuat mahasiswa mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan beretika.
f. Keadilan Sosial: Pancasila mengedepankan konsep keadilan sosial, yang penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi cara berpikir mahasiswa yang biasanya memilih teman yang hanya setara dengan mereka saja.
g. Toleransi: Mahasiswa diajarkan untuk menghargai dan memahami perbedaan budaya, agama, dan suku sebagai bagian dari Pancasila.
h. Patriotisme: Mahasiswa diharapkan memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara mereka.
i. Kerukunan: Mahasiswa diajarkan untuk membangun kerukunan antaragama, antarsuku, dan antarbudaya.
j. Penghargaan Terhadap Warisan Budaya: Pancasila mengingatkan mahasiswa untuk menjaga dan menghargai warisan budaya Indonesia.
k. Pemahaman Terhadap Perubahan Sosial: Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa memahami perubahan sosial dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah sosial.

2. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membekali individu dengan pemahaman dan nilai-nilai yang relevan untuk menghadapi perubahan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Hal yang paling pokok yang harus dipelajari dari Pendidikan Pancasila dalam menghadapi perubahan adalah dengan memahami dan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Jika kita sudah terbiasa menerapkan nilai nilai Pancasila dalam keidupan sehari-hari maka kita sudah bisa dan siap untuk menghadapi perubahan di masa depan. Berikut adalah manfaatnya dalam menghadapi masa depan:
a. Memunculkan nilai-nilai moral pada diri seseorang karena Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan altruisme, yang membantu individu membuat keputusan etis dalam kehidupan sehari-hari.
b.Menumbuhkan rasa toleransi karena Pancasila mendorong toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik, yang penting dalam masyarakat yang beragam.
c. Menumbuhkan sikap Kebhinekaan karena Pendidikan Pancasila mengajarkan pentingnya kebhinekaan budaya dan kekayaan keragaman dalam Masyarakat.
d. Menekankan pentingnya hak asasi manusia, yang melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan.
e. Menciptakan keadilan social karena Pancasila mendorong upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata.

3. Diberlakukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai, etika, dan pemahaman dasar tentang negara kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin dan warga negara yang bertanggung jawab. Namun, ada faktor-faktor penghambat dan penunjang yang dapat memengaruhi efektivitas diberlakukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Berikut adalah faktor-faktor tersebut:
• Faktor Penunjang:
1. Peran Pendidik: Komitmen dan kompetensi dosen dalam mengajar dan memotivasi mahasiswa sangat penting dalam efektivitas pendidikan Pancasila.
2. Kurikulum Terstruktur: Adanya kurikulum yang terstruktur dan berisi materi pendidikan Pancasila yang relevan dan komprehensif.
3. Sumber Daya: Tersedianya sumber daya seperti buku teks, materi pembelajaran, dan sarana prasarana yang memadai.
4. Partisipasi Mahasiswa: Keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan pendidikan Pancasila, seperti diskusi, seminar, dan kegiatan sosial.
5. Kegiatan Ekstrakurikuler: Adanya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran nilai-nilai Pancasila, seperti kegiatan sosial atau kegiatan berbasis nilai.
6. Keterlibatan Masyarakat: Dukungan dari masyarakat dalam bentuk dukungan finansial, kunjungan ke kampus, atau kolaborasi dengan institusi pendidikan.
7. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pembelajaran, seperti e-learning atau sumber daya daring.
• Faktor Penghambat:
1. Ketidakseragaman Pemahaman: Pemahaman yang beragam tentang Pancasila di antara dosen dan mahasiswa dapat menghambat konsistensi dalam pengajaran.
2. Ketidaksetujuan Ideologis: Perbedaan pandangan ideologis dan politik di antara stakeholder perguruan tinggi dapat menjadi penghambat dalam implementasi pendidikan Pancasila.
3. Keterbatasan Waktu: Keterbatasan waktu dalam kurikulum untuk mengajar nilai-nilai Pancasila yang mendalam.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya dukungan finansial dan sumber daya fisik untuk pendidikan Pancasila.
5. Minimnya Motivasi Mahasiswa: Minimnya minat dan motivasi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah Pancasila karena dianggap kurang relevan dengan program studi mereka.
6. Pemahaman yang Terbatas: Minimnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dan dosen.

4. Relasi antara pendidikan Pancasila dengan bidang IT (Teknik Informatika) dapat terjadi dalam beberapa aspek, terutama dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan relasi tersebut:
1. Pendidikan Teknologi Informasi: Pendidikan Pancasila dapat mendukung pengembangan etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi, seperti privasi online, keamanan siber, dan hak digital.
2. Toleransi dan Kebhinekaan: Pancasila mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan yang penting dalam mengelola masyarakat digital yang beragam.
3. Keadilan Sosial: Dalam konteks IT, keadilan sosial mencakup akses yang merata terhadap teknologi dan kesempatan yang setara dalam dunia digital.
4. Hak Asasi Manusia Online: Pendidikan Pancasila dapat mengajarkan tentang hak asasi manusia dalam dunia maya, seperti kebebasan berpendapat dan privasi online.
5. Demokrasi Digital: Pancasila dapat mendukung pemahaman demokrasi digital dan partisipasi politik melalui teknologi informasi.
6. Pengelolaan Lingkungan: IT dapat digunakan untuk solusi berkelanjutan, dan pendidikan Pancasila bisa membantu dalam memahami pentingnya pengelolaan lingkungan dalam konteks teknologi.
7. Cybersecurity dan Keamanan: Memahami pentingnya keamanan siber dan perlindungan data dalam teknologi informasi.
8. Penghargaan Terhadap Inovasi: Pancasila dapat mendukung inovasi dalam bidang IT yang bermanfaat bagi masyarakat.
9. Penggunaan Teknologi untuk Pendidikan: Memanfaatkan teknologi untuk pendidikan yang lebih baik.
Pendidikan Pancasila, ketika diterapkan dengan baik dalam konteks IT, dapat membantu menciptakan individu dan profesional IT yang bertanggung jawab, etis, dan berkontribusi positif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital. Itu sekaligus mendukung tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa