Nama: Dara Ayu Rahmadilla
Kelas: TI D
NPM: 2315061092

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
>> Menurut saya, sistem etika perilaku politik di Indonesia masih belum terlalu sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan masih harus ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkah laku masyarakat yang dinilai masih kurang beretika seperti melakukan korupsi dan nepotisme. Contoh lain dari ketidaksesuaian etika perilaku politik dengan nilai nilai pancasila adalah ketidakadilan hukum yang masih banyak memihak kalangan atas, serta masih banyak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut menunjukkan beberapa dari peristiwa yang terjadi dalam dunia politik di Indonesia yang menjadi bukti bahwa masih lemahnya sistem etika perilaku politik di Indonesia.

B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
>> Ada beberapa etika para generasi muda yang berada disekitar saya yang dapat menjadi perhatian penting dalam membangun bangsa dan negara yang lebih baik, seperti:
1. Kurangnya karakter yang kuat dan semangat nasionalisme. Solusinya adalah dengan memberikan pendidikan moral dan etika sejak dini, baik oleh orang tua maupun lembaga pendidikan. Orang tua dan lembaga pendidikan dapat memberikan contoh moral dan etika yang benar kepada anak-anak mereka. Selain itu, perlu juga ditanamkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air sejak dini agar generasi muda memiliki karakter yang kuat dan bersemangat dalam membangun bangsa dan negara.
2. Ketergantungan pada teknologi dan media sosial yang tidak terkontrol. Solusinya adalah dengan memberikan pengawasan yang memadai dari orang tua dan pengasuh terhadap penggunaan teknologi dan media sosial oleh anak-anak dan remaja. Orang tua dan pengasuh dapat membatasi akses anak-anak mereka ke konten yang tidak pantas dan memastikan bahwa anak-anak mereka tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial. Selain itu, perlu juga diberikan pemahaman tentang etika penggunaan teknologi dan media sosial agar generasi muda dapat menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.
3. Degradasi moral dan etika, seperti tindakan kekerasan, pencurian, pengabaian terhadap aturan, tawuran antar siswa, ketidaktoleran, penggunaan bahasa yang tidak baik, kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya, dan penyalahgunaan narkoba. Solusinya adalah dengan memberikan pendidikan karakter yang khususnya pada anak sejak usia dini. Dalam hal ini perlu kerjasama seluruh pihak, baik dari orang tua, pendidik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mau berkomitmen membudayakan moral berbangsa yang berlandaskan Pancasila sehingga tercipta keharmonisan hidup dan lingkungan yang religius sesuai dengan karakter bangsa. Selain itu, perlu juga diberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak negatif dari tindakan-tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum agar generasi muda dapat memahami pentingnya etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Nama: Dara Ayu Rahmadilla
Kelas: TI D
NPM: 2315061092

Berdasarkan analisis saya, jurnal tersebut membahas bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang berisi kumpulan nilai-nilai yang menjadi pedoman pembangunan bangsa. Pancasila mencangkup tiga kategori nilai yaitu nilai materi, nilai kehidupan, dan nilai spiritual. Pancasila telah menjadi dasar konstitusi negara sejak 18 Agustus 1945 dan menjadi standar serta pedoman yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Namun kehidupan masyarakat Indonesia saat ini tidak lepas dari globalisasi dan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, media massa dapat berperan penting dalam membentuk nilai-nilai masyarakat dan dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial. Namun perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui dampak media terhadap nilai-nilai Pancasila dan memastikan bahwa media tidak meremehkan nilai-nilai tersebut. Dengan memahami dan menerapkan dasar-dasar nilai-nilai Pancasila, maka segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, maupun individu di Indonesia dapat dikatakan beretika Pancasila.

Nama:Dara Ayu Rahmadilla
NPM:2315061092

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa etika Pancasila mengacu pada seperangkat nilai, prinsip, dan standar etika yang ada pada masa berdirinya negara Indonesia, khususnya Pancasila. Nilai moral Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi dan keadilan. Untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pemahaman Pancasila melalui pendidikan, penyesuaian kebijakan publik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, penerapan undang-undang berdasarkan Pancasila, pembentukan karakter dan etika, serta menghargai perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat.
Disarankan langkah-langkah penerapan nilai-nilai etika Pancasila adalah dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui pendidikan formal, nonformal, dan nonformal. Selain itu, penting untuk menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika, menegakkan hukum berdasarkan Pancasila, menciptakan masyarakat yang beretika tinggi, dan menjaga integritas solidaritas dan persatuan bangsa Indonesia dengan tetap menghormati perbedaan dan keberagaman. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai etika Pancasila diharapkan dapat memperkuat fondasi moral dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

NAMA:Dara Ayu Rahmadilla
NPM:2315061092

Kebijakan hukum dan peran etika di dalamnya memiliki dampak yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan hukum di Indonesia. Analisis ini secara jelas menggambarkan bagaimana kebijakan hukum dapat membentuk kerangka kerja hukum suatu negara, sambil menekankan pentingnya keterkaitan yang erat antara hukum dan prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh masyarakat. Pemahaman ini menegaskan bahwa dalam proses pengambilan kebijakan, prinsip-prinsip etika masyarakat harus menjadi panduan utama dalam menentukan keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum yang ada.

Dalam ranah kebijakan hukum Indonesia, peran etika menjadi dasar moral yang mengarahkan proses pembentukan dan implementasi undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dengan tegas menekankan pentingnya konsistensi antara hukum yang ditegakkan dengan nilai-nilai etika yang dianut oleh masyarakat secara luas. Pemahaman ini juga menyoroti betapa esensialnya peran etika dalam mengevaluasi kesesuaian peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh masyarakat.

Di samping itu, tinjauan ini menggarisbawahi kompleksitas yang seringkali menyertai proses pembuatan kebijakan hukum, yang sering dipengaruhi oleh dinamika politik dan beragamnya kepentingan yang terlibat. Dalam rangka mencapai keputusan kebijakan yang adil dan seimbang, penting untuk memastikan bahwa kekuatan politik yang dominan tidak hanya menjadi faktor penentu, tetapi juga bahwa prinsip-prinsip etika dan moral yang dianut oleh masyarakat secara luas diakui dan dihormati. Dengan demikian, tinjauan ini memberikan perspektif penting tentang perlunya menjaga keselarasan antara kekuatan politik dan nilai-nilai etika yang menjadi pijakan moral dalam masyarakat.

Nama: Dara Ayu Rahmadilla
Kelas: TI D
NPM: 2315061092

Hal yang dapat saya analisis dari jurnal tersebut adalah Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai collective ideologie (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Kita dapat melihat Pancasila sebagai sistem filsafat dari pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasia sebagai sistem filsafat secara ontologis, berarti berdasarkan pada pemikiran tentang negara, bangsa, masyarakat, dan manusia. Secara epistemologis, berdasarkan sebagai suatu pengetahuan intern struktur logis dan konsisten implementasinya. Dan aksiologis, bedasarkan pada yang terkandung di dalamnya, hierarki dan struktur nilai, di dalamnya konsep etika yang terkandung.

 
Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Secara lebih lanjut, hal ini bisa dijelaskan bahwa yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. Sedangkan Epistemologis filsafat Pancasila, dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Terdapat tiga persoalan mendasar dalam epistemology, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia dan tentang watak pengetahuan manusia. Selanjutnya, Aksiologi Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-silanya maupun isi arti dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga harus ditanamkan pada peserta didik hingga terbentuklah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila.