NAMA : DARA AYU RAHMADILLA
NPM : 2315061092
KELAS : TI D
NPM : 2315061092
KELAS : TI D
Posts made by Dara Ayu Rahmadilla
NAMA: DARA AYU RAHMADILLA
NPM: 2315061092
KELAS: PSTI D
Hasil dari analisis jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" menunjukkan bahwa Pancasila merupakan landasan negara yang dirumuskan sebagai hasil kesepakatan bersama untuk menjawab tantangan dan masalah bangsa serta negara. Dalam perspektif sosiologi, lahirnya sebuah negara terjadi karena interaksi antar manusia dan kelompok, yang membentuk tata nilai dan tata norma. Ideologi seperti Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang hidup dalam kesadaran masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan kebaikan bersama. Pancasila juga mengatur tentang Pemilihan Umum, yang merupakan wujud demokrasi sebagai bagian dari sila keempat.
Pancasila juga memberikan arahan terkait Pemilihan Umum, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari sila keempat. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian penting, karena proses tersebut merupakan cerminan dari sejauh mana demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia.
Sistem pemilihan umum sering kali terjadi konflik, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan partai politik untuk menjalankan prinsip demokrasi, konflik internal di dalam partai politik, serta sikap kurang dewasa dari calon pemimpin dan pendukungnya dalam menghadapi kekalahan. Penguatan demokrasi sebagai bagian integral dari Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan kedamaian negara.
Pengaturan yang jelas dan konsisten mengenai pemilihan kepala daerah dalam perundang-undangan diperlukan untuk menghindari interpretasi yang bervariasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegakan aturan yang kuat dalam proses pemilihan umum akan membantu mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, Pancasila sebagai panduan dasar negara harus diperkuat dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia, guna menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.
NPM: 2315061092
KELAS: PSTI D
Hasil dari analisis jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" menunjukkan bahwa Pancasila merupakan landasan negara yang dirumuskan sebagai hasil kesepakatan bersama untuk menjawab tantangan dan masalah bangsa serta negara. Dalam perspektif sosiologi, lahirnya sebuah negara terjadi karena interaksi antar manusia dan kelompok, yang membentuk tata nilai dan tata norma. Ideologi seperti Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang hidup dalam kesadaran masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan kebaikan bersama. Pancasila juga mengatur tentang Pemilihan Umum, yang merupakan wujud demokrasi sebagai bagian dari sila keempat.
Pancasila juga memberikan arahan terkait Pemilihan Umum, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari sila keempat. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian penting, karena proses tersebut merupakan cerminan dari sejauh mana demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia.
Sistem pemilihan umum sering kali terjadi konflik, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan partai politik untuk menjalankan prinsip demokrasi, konflik internal di dalam partai politik, serta sikap kurang dewasa dari calon pemimpin dan pendukungnya dalam menghadapi kekalahan. Penguatan demokrasi sebagai bagian integral dari Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan kedamaian negara.
Pengaturan yang jelas dan konsisten mengenai pemilihan kepala daerah dalam perundang-undangan diperlukan untuk menghindari interpretasi yang bervariasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegakan aturan yang kuat dalam proses pemilihan umum akan membantu mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, Pancasila sebagai panduan dasar negara harus diperkuat dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia, guna menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.
NAMA: DARA AYU RAHMADILLA
KELAS: PSTI D
NPM: 2315061092
Berikut adalah hasil analisis saya dari video yang diberikan:
Perkembangan demokrasi dalam sejarah Indonesia mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya yang melahirkan berbagai fase dan periode yang berbeda. Masa revolusi kemerdekaan Indonesia, yang merupakan awal dari perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah, menandai periode dimana demokrasi sangat terbatas. Kondisi politik yang belum stabil, tekanan dari berbagai tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan, serta dominasi otoritas yang terpusat dalam upaya menyatukan bangsa menyebabkan keterbatasan dalam kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang terbatas, dan dominasi kekuasaan oleh segelintir elit politik dan militer. Sementara pada masa demokrasi parlementer (1945-1959), Indonesia menyaksikan masa kejayaan demokrasi dengan munculnya berbagai partai politik dan perwujudan kehidupan politik yang dinamis. Namun, demokrasi pada masa tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama disebabkan oleh dominasi politik aliran yang membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik dan perbedaan pendapat. Ketidakstabilan politik yang dihasilkan dari persaingan antar partai politik, termasuk partai Islam, partai nasionalis, dan partai non-Islam, serta adanya kepentingan yang sama antara Presiden Soekarno dan kalangan Angkatan Darat, menimbulkan ketegangan dalam proses politik yang berlangsung.
Kemudian, masa demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai dengan hubungan yang erat antara tiga kekuatan politik utama, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Konsep demokrasi terpimpin menekankan koordinasi yang ketat antara pemerintah, militer, dan partai politik dalam mengarahkan pembangunan nasional. Meskipun di satu sisi hal ini membawa stabilitas politik, namun juga menimbulkan kritik terhadap konsolidasi kekuasaan yang terpusat dan pembatasan terhadap kebebasan politik.
Perkembangan demokrasi selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana terjadi transformasi yang signifikan dalam sistem politik Indonesia. Meskipun terdapat konsep "Demokrasi Pancasila" yang menjanjikan distribusi kekuasaan kepada masyarakat, namun dalam praktiknya, kekuasaan cenderung terpusat pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dengan birokratisasi yang meningkat dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Terjadi juga pembatasan peran partai politik, campur tangan pemerintah dalam urusan politik dan publik, serta monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Meskipun demikian, terdapat juga masa-masa "mengambang" di mana ruang politik agak terbuka, namun hal ini sering kali diikuti dengan penindasan terhadap oposisi politik.
Periode terakhir adalah masa reformasi (1998-sekarang), yang menandai periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Era reformasi dimulai dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru dan berbagai reformasi politik, ekonomi, dan sosial dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi pemerintahan, dan perlindungan hak-hak sipil. Salah satu tonggak penting dalam masa reformasi adalah pengadopsian kembali prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dengan karakteristik yang lebih terbuka dan inklusif. Pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari tingkat pusat hingga desa, rekruitmen politik yang lebih terbuka, dan jaminan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi pada masa reformasi. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik, upaya-upaya reformasi terus berlanjut dengan tujuan memperkuat fondasi demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nama:Dara Ayu Rahmadilla
NPM:2315061092
Kuliah pengembangan kepribadian Pancasila terhadap sikap mahasiswa terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dibahas dalam jurnal ini. Dengan melibatkan 103 mahasiswa melalui proporsional cluster random sampling, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden mengalami perkembangan positif dalam kepribadian Pancasila. Analisis regresi memvalidasi temuan tersebut, mengonfirmasi bahwa mata kuliah tersebut memiliki dampak signifikan pada sikap mahasiswa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjukkan kontribusi positif pendidikan Pancasila pada persepsi mereka terhadap perkembangan tersebut.
Selain itu, jurnal ini menyoroti pentingnya sikap dalam menghadapi aspek sosial, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar pembangunan negara. Rekomendasi dari penelitian melibatkan perlunya menjaga identitas nasional di tengah dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Artikel juga menekankan langkah-langkah konkret seperti peningkatan filtrasi terhadap aliran informasi global untuk mencegah penyebaran potensi radikalisme. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang dampak pendidikan Pancasila pada sikap mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila di era kemajuan teknologi.
NPM:2315061092
Kuliah pengembangan kepribadian Pancasila terhadap sikap mahasiswa terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dibahas dalam jurnal ini. Dengan melibatkan 103 mahasiswa melalui proporsional cluster random sampling, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden mengalami perkembangan positif dalam kepribadian Pancasila. Analisis regresi memvalidasi temuan tersebut, mengonfirmasi bahwa mata kuliah tersebut memiliki dampak signifikan pada sikap mahasiswa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjukkan kontribusi positif pendidikan Pancasila pada persepsi mereka terhadap perkembangan tersebut.
Selain itu, jurnal ini menyoroti pentingnya sikap dalam menghadapi aspek sosial, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar pembangunan negara. Rekomendasi dari penelitian melibatkan perlunya menjaga identitas nasional di tengah dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Artikel juga menekankan langkah-langkah konkret seperti peningkatan filtrasi terhadap aliran informasi global untuk mencegah penyebaran potensi radikalisme. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang dampak pendidikan Pancasila pada sikap mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila di era kemajuan teknologi.
Nama:Dara Ayu Rahmadilla
NPM:2315061092
Peran sentral Pancasila dalam advokasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia ditekankan dengan fokus pada nilai-nilai tinggi yang melekat dalam landasan filosofis negara tersebut. Sebagai pijakan filosofis, Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip, memberikan dasar yang solid bagi pengembangan IPTEK melalui pengarahan riset dan inovasi untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral. Prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil menjadi arahan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan keuntungan kepada segelintir masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat secara merata di semua lapisan.
Pada tahap selanjutnya, Pancasila menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai kemanusiaan, menandakan perlunya memastikan bahwa IPTEK tidak hanya berkontribusi secara teknologis, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial. Nilai-nilai persatuan dan keberagaman dalam Pancasila menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama lintas disiplin ilmu dan budaya dalam pengembangan IPTEK. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Prinsip kerakyatan dalam Pancasila menyoroti urgensi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan IPTEK, memastikan bahwa masyarakat terlibat secara langsung dalam penelitian dan penerapan teknologi, sekaligus mendukung prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman yang sesuai untuk memastikan bahwa kemajuan IPTEK sejalan dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.
NPM:2315061092
Peran sentral Pancasila dalam advokasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia ditekankan dengan fokus pada nilai-nilai tinggi yang melekat dalam landasan filosofis negara tersebut. Sebagai pijakan filosofis, Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip, memberikan dasar yang solid bagi pengembangan IPTEK melalui pengarahan riset dan inovasi untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral. Prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil menjadi arahan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan keuntungan kepada segelintir masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat secara merata di semua lapisan.
Pada tahap selanjutnya, Pancasila menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai kemanusiaan, menandakan perlunya memastikan bahwa IPTEK tidak hanya berkontribusi secara teknologis, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial. Nilai-nilai persatuan dan keberagaman dalam Pancasila menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama lintas disiplin ilmu dan budaya dalam pengembangan IPTEK. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Prinsip kerakyatan dalam Pancasila menyoroti urgensi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan IPTEK, memastikan bahwa masyarakat terlibat secara langsung dalam penelitian dan penerapan teknologi, sekaligus mendukung prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman yang sesuai untuk memastikan bahwa kemajuan IPTEK sejalan dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.