Posts made by Fayiz Akbar Daifullah

Nama : Fayiz Akbar Daifullah
Npm :2315061011
Kelas :Ti C

Pada jurnal ini dapat dianalisis bahwa pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan bela negara bagi warga, yang mencerminkan cinta dan loyalitas mereka terhadap negara. Berbagai masalah sosial terkait bela negara perlu diperhatikan, karena pengabaian bisa berdampak buruk di masa depan. Misalnya, selama pandemi COVID-19, menjaga kebersihan, membatasi aktivitas di luar rumah, dan tidak menyebarkan berita hoaks adalah bagian dari upaya bela negara. Kerja sama dan gotong royong menjadi kunci dalam mengatasi masalah, sebagaimana terlihat pada pandemi yang melanda 209 negara di dunia.

Bela negara mencakup sikap patriotisme dan pengorbanan untuk mempertahankan eksistensi negara. Kesadaran bela negara terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari hubungan baik antarwarga hingga menangkal ancaman nyata. UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer dasar, pengabdian sebagai prajurit, atau sesuai profesi masing-masing. Contohnya, peran dokter dan influencer yang membantu menggalang dana selama pandemi menunjukkan bentuk bela negara dalam profesi mereka.

Dalam pelaksanaan bela negara selama pandemi fokus pada pencegahan penyebaran virus melalui pembentukan gugus tugas dan sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah mengimbau untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran virus ke kampung halaman. Solidaritas juga sangat penting, seperti membantu tetangga yang menjalani karantina mandiri dan mematuhi anjuran untuk tetap di rumah. Kreativitas dalam mendukung tenaga medis dan membantu masyarakat kurang mampu adalah bagian dari upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh setiap warga.
Nama :Fayiz Akbar Daifullah
Npm :2315061011
Kelas :Ti C

Analisis saya pada video tersebut menjelaskan bahwa ketahanan nasional meliputi berbagai aspek kehidupan dan mengacu pada kemampuan sebuah negara untuk menjaga eksistensi, keamanan, dan stabilitasnya dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Ancaman terhadap ketahanan nasional sangat beragam dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: ancaman langsung seperti invasi militer atau serangan teroris besar; ancaman eksternal termasuk serangan siber oleh negara lain atau strategi ekspansi geopolitik negara tetangga; ancaman internal seperti pemberontakan kelompok separatis; serta ancaman tidak langsung seperti krisis kesehatan global atau perubahan iklim yang dapat mempengaruhi stabilitas negara secara signifikan.

Untuk menjaga ketahanan nasional, negara harus mengelola dua aspek utama: Trigatra (aspek alamiah) dan Pancagatra (aspek sosial). Ancaman terhadap Trigatra meliputi risiko konflik perbatasan dan bencana alam akibat lokasi geografis, konflik dan kerusakan lingkungan dari pengelolaan sumber daya alam yang buruk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang dapat menjadi beban negara. Ancaman terhadap Pancagatra melibatkan konflik ideologi internal dan pengaruh asing, ketidakstabilan politik dan korupsi, krisis ekonomi dan ketidakadilan, disintegrasi sosial akibat perubahan cepat dan konflik budaya, serta ancaman pertahanan dan keamanan baik dari luar seperti agresi militer dan terorisme, maupun dari dalam negeri seperti separatisme dan radikalisme.

Dengan memahami dan mengelola berbagai ancaman ini, negara dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Pendekatan ini mencakup menjaga stabilitas politik, mengembangkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, memperkuat persatuan sosial budaya, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan pertahanan. Dalam konteks pandemi COVID-19, ketahanan nasional juga mencakup menjaga kesehatan masyarakat, mendukung kebijakan pemerintah, dan mempromosikan solidaritas untuk bersama-sama menghadapi tantangan global, memastikan stabilitas dan keberlanjutan negara dalam jangka panjang.
Nama :Fayiz Akbar Daifullah
Npm :2315061011
Kelas :TI C
Prodi :Teknik Informatika

A.analisis artikel tersebut menyoroti kinerja Indonesia terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga. Artikel ini mencatat berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, ketidaktransparanan dalam penanganan konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Di sisi lain, ada beberapa langkah positif yang diambil oleh Indonesia, seperti ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk terus melakukan reformasi kunci. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan HAM di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan, komitmen untuk melakukan reformasi dan adanya gerakan masyarakat yang kuat memberikan harapan bahwa penegakan HAM dapat ditingkatkan di masa mendatang.

B.Analisa saya mengenai Demokrasi Indonesia yang berakar dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mencerminkan keragaman dan kebersamaan masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan menjadi landasan kuat dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya membentuk dasar yang kokoh bagi demokrasi yang etis dan berkeadilan.Prinsip ini bertujuan agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, implementasi prinsip ini harus tetap menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap individu, serta tidak digunakan sebagai alat untuk mendiskriminasi atau menindas kelompok tertentu.

C.Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta hak asasi manusia. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM, korupsi, dan ketidakadilan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ideal dan praktik.Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persatuan Indonesia, sering kali terabaikan dalam praktik. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama masih dibatasi, dan diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

D. Sikap saya tidak suka dengan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan menghambat pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota parlemen harus didesak. Masyarakat perlu kritis, aktif mengawasi kinerja wakilnya, dan bijak dalam memilih pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.

E. Pendapat saya terhadap pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk memobilisasi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktik ini sering mengarah pada manipulasi, eksploitasi, dan konflik. Dalam demokrasi, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. Kepemimpinan harus transparan, adil, dan menghormati hak individu. Menggerakkan massa untuk tujuan yang tidak jelas hanya merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus kritis terhadap pemimpin karismatik dan memastikan tindakan mereka sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM.