Kiriman dibuat oleh Syahrul Ghufron Al Hamdan

NAMA : Syahrul Ghufron Al Hamdan
NPM : 2315061063
KELAS : PSTI C

Hasil analisis vidio dari saya yaitu, vidio tersebut membahas mengenai demokrasi yang memberikan kita kebebasan dalam berpendapat namun dengan begitu seringkali juga hal ini menyebabkan kita sebagai warga negara Indonesia lupa akan batasan-batasan sehingga membuat kegaduhan serta kekacauan hal ini biasanya bisa terjadi ketika terdapat kasus-kasus besar seperti korupsi karena ini merupakan hal yang sangat sensitif bagi masayarakat indonesia. Vidio tersebut menunjukkan penurunan kondisi demokrasi diindonesia di beberapa tahun terakhir, hal ini terlihat dari penurunan dalam peringkat indeks kebebasan menunjukkan bahwa ada aspek-aspek dalam sistem demokrasi yang memerlukan perbaikan atau penguatan.

Untuk mengatasi masalah ini, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses demokrasi, mulai dari partisipasi dalam pemilihan umum hingga pengawasan terhadap pemerintahan, menjadi sangat penting. Pendidikan mengenai hak dan kewajiban warga negara juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih aktif dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan demokrasi yang berkualitas.
NAMA : Syahrul Ghufron Al Hamdan
NPM : 22315061063
KELAS : PSTI C

Menurut hasil analilis jurnal dari saya yaitu, masalah utama yang disorot dan dibahas adalah mengenai politik, demokrasi, dan pemilu diindonesia yang nyata masih belum bisa dikatakan baik karena masih ada beberapa masalah yang dihadapi khususnya bisa dilihat pada saat Pemilu presiden 2019 saat itu Indonesia dihadapkan pada beberapa masalah yang perlu segera diatasi. Salah satu tantangannya adalah politisasi birokrasi yang mengganggu netralitas dan efisiensi pemerintahan, serta kurangnya kepercayaan publik terhadap semua pihak terkait dalam proses pemilu. Pentingnya membangun kepercayaan publik disoroti sebagai faktor kunci untuk memperkuat demokrasi dan memastikan stabilitas politik.

Selanjutnya yaitu, jurnal ini membahas mengenai pentingnya elemen-elemen kekuatan lain seperti civil society, media massa, dan lembaga survei dalam mengembangkan demokrasi, yang mana elemen- elemen ini menjadi komponen penting. Melihat hasil dari pemilu 2019 yang berlangsung secara aman dan damai tetapi disisi lain pemilu tahun 2019 juga menunjukkan kontrovesi dan kompleksitas yang menjadi pembelajaran penting bagi kita.
NAMA : Syahrul Ghufron Al Hamdan
NPM : 2315061063
KELAS : PSTI C

Hasil dari analisis saya yaitu, jurnal tersebut mengulas urgensi nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam Pancasila, terutama dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pijakan utama dalam sistem pemerintahan dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam Sila Keempat yang menekankan partisipasi masyarakat yang bijaksana dalam proses musyawarah dan perwakilan. Pemilihan umum di Indonesia dipandang sebagai pelaksanaan praktis dari demokrasi, yang mencerminkan esensi nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi sebagai manifestasi dari nilai-nilai Sila Keempat Pancasila menyoroti pentingnya musyawarah dan kesepakatan demi kepentingan bersama. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, musyawarah harus dipandu oleh semangat kekeluargaan, menghargai setiap hasil kesepakatan, dan bertanggung jawab secara moral terhadap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, demokrasi yang dijalankan seharusnya mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan untuk kepentingan bersama, sejalan dengan ajaran Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menegaskan kedaulatan rakyat yang bijaksana dalam proses konsultasi dan perwalian.

Meskipun ada tantangan yang timbul, seperti perdebatan seputar kategori pemilihan umum kepala daerah menurut Undang-Undang Dasar, serta hambatan dalam pencalonan independen dan praktik kampanye yang tidak selalu berada dalam koridor itikad baik. Dalam situasi ini, fokus utama terletak pada pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Ini mencakup pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh partai politik dan kandidat. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dapat lebih mengikuti prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat.
NAMA : Syahrul Ghufron Al Hamdan
NPM : 2315061063
Kelas : PSTI C

Hasil analisis vidio dari saya yaitu, vidio tersebut menampilkan sebuah perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi menjadi sorotan. Masa revolusi kemerdekaan ditandai oleh pembatasan dalam demokrasi, di mana peran pers yang mendukung revolusi menjadi krusial. Kemudian, pada masa parlementer (1945-1959), demokrasi mencapai puncaknya dengan berbagai aspek demokrasi yang terwujud dalam kehidupan politik Indonesia. Namun, demokrasi parlementer tersebut mengalami kegagalan karena dominasi politik aliran, yang menghasilkan konsekuensi terhadap penanganan konflik seperti keberadaan partai Islam, partai nasionalis, partai non-Islam, serta partai dan jengkol. Selain itu, kelemahan dalam basis sosial ekonomi juga turut mempengaruhi dinamika demokrasi, demikian pula kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan kalangan Angkatan Darat yang tidak puas dengan proses politik yang berlangsung.

Selanjutnya yaitu, di era demokrasi terpimpin (1959-1965) terdapat tiga kekuatan politik utama yang terdapat ketengan diantara ketiganya yaitu, ABRI, Soekarno, dan PKI. Pemerintahan Orde Baru menghadirkan konsep demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya mengalami berbagai pembatasan, dominasi ABRI, birokratisasi, dan sentralisasi kekuasaan politik. Terakhir, di era reformasi (1998-sekarang) membawa perubahan yang lebih inklusif dengan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari level pusat hingga tingkat desa, dan pendekatan rekrutmen politik yang lebih terbuka. Meskipun demikian, masa ini masih merupakan fase eksplorasi untuk memperjelas identitas demokrasi, namun diharapkan dapat semakin berkembang dan menguat di masa mendatang.