Nama: Delon
NPM; 2315061131
Kelas: PSTI C

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
     Secara umum, Pancasila menegaskan beberapa nilai inti seperti keadilan sosial, demokrasi, kedaulatan rakyat, persatuan, dan ketuhanan yang maha esa.
    Namun, implementasi nilai-nilai ini dalam perilaku politik belum sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sistem politik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, ada upaya untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan tindakan politik. Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten. Misalnya, ada kasus korupsi, ketimpangan sosial, atau pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan demokrasi.
     Sementara sistem politik dan perilaku politik belum selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara sempurna, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian antara sistem etika politik dan nilai-nilai Pancasila. Itu bisa termasuk pembahasan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, pendidikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
    Etika generasi muda di sekitar tempat tinggalku sering kali mencerminkan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan rasa hormat kepada yang lebih tua masih sangat dihargai. Namun, ada juga tren modernisasi yang kadang menantang nilai-nilai tradisional ini.
Dekadensi moral adalah isu yang kompleks dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan budaya, pengaruh media sosial, dan kurangnya pengajaran nilai-nilai moral di lingkungan pendidikan. 

Salah satu solusi yang dapat diambil adalah:
1. Pendidikan Nilai-nilai Moral:
Perkuat pendidikan nilai-nilai moral di lingkungan sekolah. Bukan hanya tentang teori, tapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Peran Keluarga:
Membangun kembali peran keluarga dalam memberikan contoh dan mengajarkan nilai-nilai etika kepada anak-anak. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak juga sangat penting.

3. Pengawasan Penggunaan Media:
Pengawasan terhadap konten media dan penggunaan teknologi bagi anak-anak perlu ditingkatkan. Memberikan pengertian tentang bagaimana memilah konten yang baik dan buruk di internet.

4. Keterlibatan Komunitas:
Melibatkan komunitas dalam memberikan edukasi tentang pentingnya nilai-nilai etika dan moral. Keterlibatan komunitas dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai positif dapat membentuk kesadaran kolektif.

5. Pengembangan Kesadaran Diri:
Memotivasi generasi muda untuk memahami pentingnya etika dan nilai-nilai moral dalam kehidupan mereka. Ini bisa dilakukan melalui program-program pengembangan diri dan kesadaran.

6. Mendorong Etika dalam Kehidupan Sehari-hari:
Memasyarakatkan perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesadaran lingkungan, sikap menghormati sesama, dan kepedulian terhadap masyarakat.
       Mengatasi dekadensi moral memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan komunitas. Menggabungkan upaya-upaya ini dapat membantu memperbaiki situasi dan memperkuat nilai-nilai etika yang dipegang oleh bangsa Indonesia.

Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C

Berdasarkan jurnal diatas sapat disimpulkan:
     Jurnal ini membahas mengenai hubungan antara media massa dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Ada dua pembahasan utama dari jurnal tersebut: 

1.  Bagaimana media massa mendukung kebijakan hukum pidana, khususnya dalam pencegahan kejahatan

2. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum pidana.

Berdasarkan kajian norma hukum. Hukum dieksplorasi dari undang-undang dan peraturan terkait media massa yang kemudian dianalisis dalam konteks penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun media massa seharusnya menjadi sarana pencegahan kejahatan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam praktiknya. Kenyataannya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pemberitaan media massa masih belum optimal. Banyak berita yang belum teruji kebenarannya dan bisa merusak tatanan sosial. Media massa  sering kali hanya memuat berita sebagai penyedia informasi tanpa menanamkan pembentukan karakter sosial yang berbasis Pancasila.

Jurnal ini juga membahas bahwa hukum sebagai kontrol sosial tidak cukup untuk mengendalikan masyarakat. Penggunaan media massa sebagai alat kontrol sosial dalam konteks hukum pidana di Indonesia terbukti strategis. Namun, perlu adanya kesadaran yang lebih kuat akan nilai-nilai Pancasila dalam penyajian informasi media massa untuk mencapai pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Pentingnya hakikat isi Pancasila yang melibatkan nilai-nilai seperti Tuhan, manusia, kesatuan, rakyat, dan keadilan. Media massa dianggap sebagai alat kontrol sosial yang mampu memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum, tetapi pengaruhnya masih perlu diselaraskan dengan nilai-nilai yang lebih dalam Pancasila.

Kesimpulannya yaitu pentingnya peran media massa dalam pencegahan kejahatan dan bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya memengaruhi penyajian informasi media untuk memperkuat karakter sosial yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Nama: Delon
NPM: 2315061131
PSTI C

Analisis saya mengenai video tersebut adalah sebagai berikut:
Etika sangan diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan adanya etika dapat menjalankan kehidupan yang baik terhadap sesama manusia. Etika adalah kajian tentang prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam berbagai konteks kehidupan. Etika Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mendasari dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila (prinsip) yang menuntun nilai-nilai dasar bangsa. Etika Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia dalam berperilaku dan berinteraksi dalam masyarakat.

Kelima sila Pancasila adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia bebas memiliki agama dan kepercayaan agamanya sendiri.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia. Ini mencakup nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan etika dalam berperilaku.
3. Persatuan Indonesia. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesatuan dan persatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip ini mencakup nilai-nilai demokrasi, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan keadilan sosial, termasuk pembagian sumber daya dan manfaat sosial yang adil untuk seluruh rakyat Indonesia.

Etika Pancasila merupakan panduan moral yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang seharusnya membimbing perilaku warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, etika Pancasila sangat penting dalam memelihara kerukunan sosial dan kestabilan negara Indonesia.

Nama: Delon
NPM: 2315061131
PSTI C

Berdasarkan jurnal diatas dapat saya simpulkan bahwa:
Jurnal ini membahas sejarah sosial dan politik Indonesia, budaya etnik, serta hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia. Jurnal ini juga menyebutkan bagaimana perencanaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan (Prolegnas) menjadi bagian penting dari pembangunan hukum di Indonesia.

Jurnal ini menjelaskan berbagai definisi dan pandangan para ahli tentang politik hukum dan etika dalam konteks Indonesia. Beberapa definisi dan pandangan ini mencakup bagaimana politik hukum berperan dalam membentuk hukum dan peraturan di negara ini.

Selain itu jurnal ini juga membahas hubungan antara hukum dan etika, dengan penekanan bahwa hukum dan etika saling terkait, meskipun etika lebih luas dalam cakupan daripada hukum. Itu berarti pelanggaran hukum selalu merupakan pelanggaran etika, tetapi pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum. Jurnal ini menguraikan hubungan antara hukum, politik hukum, dan etika dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Jurnal ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami bagaimana hukum dan etika berperan dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan di Indonesia.

Etika adalah dasar moral yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sementara hukum adalah peraturan yang diimplementasikan secara resmi untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Dalam konteks politik hukum di Indonesia, hubungan antara etika dan hukum adalah penting dalam perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Etika membantu menentukan prinsip-prinsip moral yang harus dipegang dalam proses perumusan dan pelaksanaan hukum. Keputusan hukum yang diambil harus selaras dengan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, etika juga memainkan peran penting dalam mengevaluasi apakah peraturan hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan perubahan dalam peraturan hukum untuk mencapai keselarasan dengan etika yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa dalam politik hukum, terdapat dinamika politik dan perjuangan kepentingan yang memengaruhi proses perumusan hukum. Ini bisa mencakup kompromi politik atau dominasi politik, tergantung pada kekuatan politik yang mendominasi. Bagaimanapun, keputusan yang diambil dalam politik hukum harus mempertimbangkan etika dan prinsip-prinsip moral yang mendasari keputusan tersebut.

Kesimpulannya, etika dan hukum saling terkait dalam politik hukum di Indonesia. Etika menjadi dasar moral yang harus dipegang dalam perumusan dan pelaksanaan hukum, dan hukum harus selaras dengan etika yang berlaku dalam masyarakat. Etika juga berperan dalam mengevaluasi apakah peraturan hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat. Dalam politik hukum, penting untuk mempertimbangkan etika dan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan hukum.

Nama: Delon
NPM: 2315061131
PSTI C
Berdasarkan jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa
Peran filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa yang berkarakter. Pancasila dijelaskan sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang memengaruhi kehidupan bangsa dan negara. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Pancasila dipandang sebagai pandangan hidup bangsa yang menginspirasi kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan nasional Indonesia diharapkan mencerminkan identitas Pancasila, dan pendidikan karakter seharusnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis digunakan untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam konteks ontologis, Pancasila menekankan pentingnya kualitas warga negara dalam memperkuat negara. Secara epistemologis, Pancasila dipandang sebagai sistem pengetahuan yang memiliki susunan logis. Secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai etika yang merupakan bagian integral dari filsafatnya. Pendidikan di Indonesia dianggap sebagai sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi berikutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa yang harus tercermin dalam sistem pendidikan nasional. Filsafat pendidikan Pancasila dianggap sebagai tuntutan nasional dan menjadi sub sistem dari sistem negara Pancasila. Pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa yang berkarakter. Karakter dijelaskan sebagai bawaan, kepribadian, budi pekerti, perilaku, sifat, dan watak individu. Filsafat Pancasila dilihat sebagai aspek rohaniah atau spiritual dalam sistem pendidikan nasional, dan karakter seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila.