Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C

Berdasarkan video di atas dapat disimpulkan:
Perkembangan Demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa tahap, dimulai dari masa revolusi hingga era reformasi. Setiap fase memiliki ciri khasnya sendiri yang menunjukkan perubahan dinamis dalam demokrasi.

1. Masa Revolusi: Demokrasi pada masa ini masih terbatas dan belum sepenuhnya diterapkan. Konflik politik dan sosial serta dominasi politik aliran menjadi ciri khasnya.
2. Masa Parlementer (1945-1959): Meskipun menggunakan demokrasi parlementer, namun masa ini diwarnai oleh konflik politik dan sosial karena dominasi politik aliran dan lemahnya basis sosial ekonomi.
3. Masa Terpimpin (1959-1965): Politik ditandai oleh kekuatan yang kuat dari ABRI, Soekarno, dan PKI. Konflik politik dan sosial tetap ada, serta terdapat persamaan kepentingan antara Soekarno dan angkatan darat.
4. Masa Orde Baru: Meskipun menerapkan sistem presidensial, demokrasi masih terbatas. Konflik politik dan sosial tetap ada, dengan persamaan kepentingan antara Soeharto dan kalangan militer.
5. Masa Reformasi (1998-sekarang): Demokrasi diterapkan dengan sistem presidensial dan parlementer, meskipun masih terbatas. Pemilihan umum lebih inklusif dan partisipatif, serta terdapat perubahan dalam pola rekrutmen dan kemerdekaan pers yang lebih luas.

Karakteristik Demokrasi Era Reformasi:
- Pemilu Lebih Demokratis
- Rotasi Kekuasaan
- Pola Rekrutmen yang lebih Demokratis
- Kemerdekaan Pers yang Lebih Luas
- Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif
- Penghapusan Kekangan Demokrasi
- Pergantian Kepemimpinan dari Soeharto ke BJ Habibie
- Munculnya Partai Politik yang Beragam
- Kemerdekaan Berpendapat yang Lebih Luas

Kesimpulannya adalah bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang signifikan sejak masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Setiap periode demokrasi memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri. Meskipun mengalami beberapa kegagalan, seperti pada masa demokrasi parlementer yang terhambat oleh politik aliran, Indonesia terus berusaha untuk mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dan berhasil mengimplementasikan berbagai bentuk demokrasi yang sesuai dengan konteksnya.

Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C

Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C

Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C

Implementasi nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah, yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila Keempat Pancasila merupakan sumber nilai dalam pemilihan umum di Indonesia, yang mengandung nilai-nilai demokrasi, pemusyawaratan, kejujuran, dan asas kerakyatan. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik sosial yang sering terjadi. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Indonesia tidak selalu mencerminkan nilai demokrasi Pancasila Sila Keempat. Terdapat banyak konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta pengaturan yang kurang jelas dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila Sila Keempat dianggap penting dalam menjaga demokrasi dan kestabilan politik di Indonesia.

Demokrasi di Indonesia didefinisikan sebagai partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas. Nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila harus diimplementasikan dengan baik agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan efektif.  Pentingnya nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia juga ditekankan. Demokrasi dianggap sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi dalam rangka mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem demokrasi, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemilihan umum dianggap sebagai jembatan untuk regenerasi kepemimpinan dan menciptakan Indonesia yang mandiri.

Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan umum dianggap sebagai implementasi dari sistem demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Demokrasi Pancasila menekankan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. Namun, terdapat masalah yang muncul dalam pemilihan umum seperti kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia masih dalam proses menuju kedewasaan, dan penting untuk terus mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Dengan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan hal yang krusial untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi di negara ini. Perlu adanya upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam praktik pemilihan umum agar dapat mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan menghindari konflik serta ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia.

Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C