NAMA. : ALFIKRI DEO PUTRA
NPM. : 2315061075
KELAS. : PSTI C
Kiriman dibuat oleh Alfikri Deo Putra
Nama : Alfikri Deo Putra
NPM : 2315061075
Kelas : PSTI-C
Jurnal ini membahas dampak dari mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila terhadap sikap mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan melibatkan 103 mahasiswa dan memilih 40 partisipan menggunakan teknik proporsional cluster random sampling. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui analisis deskriptif dan regresi. Temuan utama penelitian ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan, responden mengalami pengembangan kepribadian Pancasila yang positif melalui mata kuliah tersebut. Analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila terhadap sikap mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jurnal ini menyoroti urgensi pendidikan Pancasila dalam membentuk sikap mahasiswa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penekanan pada nilai-nilai Pancasila memandu mahasiswa untuk mempertahankan identitas bangsa dan tetap setia pada nilai-nilai moral dan etika, yang menjadi landasan filosofis negara. Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, artikel ini mengingatkan mahasiswa akan pentingnya memadukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Jurnal ini juga memberikan saran untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut guna mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mungkin memengaruhi sikap mahasiswa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pentingnya mengevaluasi efektivitas mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila ditekankan, sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya menyajikan temuan penelitian, tetapi juga mendorong untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia.
NPM : 2315061075
Kelas : PSTI-C
Jurnal ini membahas dampak dari mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila terhadap sikap mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan melibatkan 103 mahasiswa dan memilih 40 partisipan menggunakan teknik proporsional cluster random sampling. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui analisis deskriptif dan regresi. Temuan utama penelitian ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan, responden mengalami pengembangan kepribadian Pancasila yang positif melalui mata kuliah tersebut. Analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila terhadap sikap mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jurnal ini menyoroti urgensi pendidikan Pancasila dalam membentuk sikap mahasiswa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penekanan pada nilai-nilai Pancasila memandu mahasiswa untuk mempertahankan identitas bangsa dan tetap setia pada nilai-nilai moral dan etika, yang menjadi landasan filosofis negara. Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, artikel ini mengingatkan mahasiswa akan pentingnya memadukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Jurnal ini juga memberikan saran untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut guna mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mungkin memengaruhi sikap mahasiswa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pentingnya mengevaluasi efektivitas mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila ditekankan, sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya menyajikan temuan penelitian, tetapi juga mendorong untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia.
Nama : Alfikri Deo Putra
NPM : 2315061075
Kelas : PSTI-C
Berdasarkan analisis, peran Pancasila sebagai advokasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia dapat dipahami melalui fokusnya pada nilai-nilai tinggi yang terkandung dalam landasan filosofis negara tersebut. Pancasila, sebagai pijakan filosofis, terdiri dari lima prinsip utama yang memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan IPTEK. Prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil menjadi pilar-pilar penting dalam memberikan arahan bagi riset dan inovasi. Dengan memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip pertama, Pancasila menekankan pentingnya integritas spiritual dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perkembangan IPTEK. Prinsip Kemanusiaan yang Adil menegaskan perlunya teknologi untuk memberikan manfaat yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat, mencegah ketidaksetaraan dalam akses dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran kunci dalam memandu pengembangan IPTEK untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, melainkan juga menciptakan dampak positif secara menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat.
Sila-sila Pancasila memiliki peran yang penting sebagai sistem etika dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa:
Sila ini menekankan pada implementasi ilmu pengetahuan dengan menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, akal dan kehendak. Dalam konteks IPTEK, hal ini berarti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya melibatkan aspek teknis dan rasional, tetapi juga mempertimbangkan dampak moralnya terhadap manusia dan lingkungannya. Pengolahan ilmu pengetahuan dan teknologi diimbangi dengan pertimbangan etika dan moral.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab:
Sila ini menegaskan dasar-dasar moralitas dalam pengembangan IPTEK. Manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan bersikap beradab, mengingat bahwa IPTEK adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Prinsip ini mendorong keberlanjutan dan penerapan IPTEK yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia:
Sila ini mengajak untuk mengimplementasikan universalitas dan internasionalisme dalam pengembangan IPTEK. Selain itu, pengembangan IPTEK diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dalam konteks ini, IPTEK diarahkan untuk menjadi sumber kebanggaan dan kontribusi bagi Indonesia dalam kancah global.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:
Sila ini menjadi dasar bagi pengembangan IPTEK secara demokratis. Ini berarti bahwa setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti penghormatan terhadap pendapat orang lain, keterbukaan terhadap kritik, dan semangat kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Sila ini mengacu pada perlunya menjaga keseimbangan keadilan dalam pengembangan IPTEK. Keseimbangan ini mencakup hubungan individu dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dengan alam lingkungannya. Pengembangan IPTEK diarahkan untuk memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, menghindari ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.
NPM : 2315061075
Kelas : PSTI-C
Berdasarkan analisis, peran Pancasila sebagai advokasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia dapat dipahami melalui fokusnya pada nilai-nilai tinggi yang terkandung dalam landasan filosofis negara tersebut. Pancasila, sebagai pijakan filosofis, terdiri dari lima prinsip utama yang memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan IPTEK. Prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil menjadi pilar-pilar penting dalam memberikan arahan bagi riset dan inovasi. Dengan memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip pertama, Pancasila menekankan pentingnya integritas spiritual dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perkembangan IPTEK. Prinsip Kemanusiaan yang Adil menegaskan perlunya teknologi untuk memberikan manfaat yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat, mencegah ketidaksetaraan dalam akses dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran kunci dalam memandu pengembangan IPTEK untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, melainkan juga menciptakan dampak positif secara menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat.
Sila-sila Pancasila memiliki peran yang penting sebagai sistem etika dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa:
Sila ini menekankan pada implementasi ilmu pengetahuan dengan menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, akal dan kehendak. Dalam konteks IPTEK, hal ini berarti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya melibatkan aspek teknis dan rasional, tetapi juga mempertimbangkan dampak moralnya terhadap manusia dan lingkungannya. Pengolahan ilmu pengetahuan dan teknologi diimbangi dengan pertimbangan etika dan moral.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab:
Sila ini menegaskan dasar-dasar moralitas dalam pengembangan IPTEK. Manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan bersikap beradab, mengingat bahwa IPTEK adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Prinsip ini mendorong keberlanjutan dan penerapan IPTEK yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia:
Sila ini mengajak untuk mengimplementasikan universalitas dan internasionalisme dalam pengembangan IPTEK. Selain itu, pengembangan IPTEK diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dalam konteks ini, IPTEK diarahkan untuk menjadi sumber kebanggaan dan kontribusi bagi Indonesia dalam kancah global.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:
Sila ini menjadi dasar bagi pengembangan IPTEK secara demokratis. Ini berarti bahwa setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti penghormatan terhadap pendapat orang lain, keterbukaan terhadap kritik, dan semangat kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Sila ini mengacu pada perlunya menjaga keseimbangan keadilan dalam pengembangan IPTEK. Keseimbangan ini mencakup hubungan individu dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dengan alam lingkungannya. Pengembangan IPTEK diarahkan untuk memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, menghindari ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nama : Alfikri Deo Putra
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI-C
A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Jawab :
Sistem etika perilaku politik di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perincian. Pertama, walaupun Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, implementasinya dalam perilaku politik tidak selalu sejalan. Terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila yang ditekankan dalam teori dan kenyataan perilaku politik sehari-hari. Isu korupsi menjadi masalah krusial kedua, mengingat Pancasila menekankan keadilan sosial. Namun, praktik korupsi menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai tersebut, merugikan masyarakat dan merongrong fondasi keadilan. Selanjutnya, isu politik identitas dominan dalam perdebatan politik, di mana perbedaan suku, agama, dan etnis dapat menciptakan polarisasi, mengaburkan fokus pada nilai-nilai Pancasila yang mengadvokasi persatuan dan kesetaraan.
Terdapat pula polarisasi politik yang dapat menghambat kerja sama antar pihak, bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ditekankan oleh Pancasila. Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pembangunan konsensus dan komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa perilaku politik mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Peningkatan edukasi dan kesadaran mengenai Pancasila juga menjadi langkah penting. Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, membutuhkan perubahan perilaku politik secara kolektif agar sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara.
B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
Jawab :
Etika generasi muda yang ada disekitar tempat saya masih belum bisa di nyatakan sebagai etika yang baik dimana masih banyak yang mengabaikan dan kurang menghormati sebagai sesama manusia. Dekadensi moral yang terjadi tersebut dapat diatasi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap elemen kehidupan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dekadensi moral yaitu:
1. Pendidikan karakter dengan pembelajaran Pancasila atau penanaman karakter sejak dini di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan kontrol diri terhadap penggunaan media sosial, terutama oleh anak-anak dan remaja.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan peran keluarga dalam membentuk karakter dan moral anak-anak dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila.
5. Meningkatkan peran sekolah dalam membentuk karakter dan moral siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, maka bisa untuk mengatasi dekadensi moral yang terjadi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI-C
A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Jawab :
Sistem etika perilaku politik di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perincian. Pertama, walaupun Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, implementasinya dalam perilaku politik tidak selalu sejalan. Terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila yang ditekankan dalam teori dan kenyataan perilaku politik sehari-hari. Isu korupsi menjadi masalah krusial kedua, mengingat Pancasila menekankan keadilan sosial. Namun, praktik korupsi menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai tersebut, merugikan masyarakat dan merongrong fondasi keadilan. Selanjutnya, isu politik identitas dominan dalam perdebatan politik, di mana perbedaan suku, agama, dan etnis dapat menciptakan polarisasi, mengaburkan fokus pada nilai-nilai Pancasila yang mengadvokasi persatuan dan kesetaraan.
Terdapat pula polarisasi politik yang dapat menghambat kerja sama antar pihak, bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ditekankan oleh Pancasila. Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pembangunan konsensus dan komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa perilaku politik mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Peningkatan edukasi dan kesadaran mengenai Pancasila juga menjadi langkah penting. Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, membutuhkan perubahan perilaku politik secara kolektif agar sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara.
B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
Jawab :
Etika generasi muda yang ada disekitar tempat saya masih belum bisa di nyatakan sebagai etika yang baik dimana masih banyak yang mengabaikan dan kurang menghormati sebagai sesama manusia. Dekadensi moral yang terjadi tersebut dapat diatasi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap elemen kehidupan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dekadensi moral yaitu:
1. Pendidikan karakter dengan pembelajaran Pancasila atau penanaman karakter sejak dini di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan kontrol diri terhadap penggunaan media sosial, terutama oleh anak-anak dan remaja.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan peran keluarga dalam membentuk karakter dan moral anak-anak dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila.
5. Meningkatkan peran sekolah dalam membentuk karakter dan moral siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, maka bisa untuk mengatasi dekadensi moral yang terjadi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nama : Alfikri Deo Putra
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI-C
Jurnal ini membahas tentang penanaman Pancasila terhadap penggunaan media massa dimana media massa adalah bentuk komunikasi yang mengirimkan pesan informasi kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik.
Media massa memainkan peran penting dalam menghubungkan tatanan sosial dan politik, saling mengisi dan melengkapi melalui bentuk komunikasi. Dengan adanya media massa, masyarakat dapat memahami hukum melalui membaca atau mendengar informasi, meskipun tidak semua orang memiliki pengetahuan hukum. Namun, meskipun media massa tampak sebagai solusi, masalah hukum akan terus muncul jika nilai-nilai Pancasila, sebagai hakekat isi norma-norma, tidak ditanamkan dengan baik dalam tatanan sosial.
Media massa memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat, menjadi salah satu institusi sosial yang memiliki potensi dan efek besar dalam kehidupan sosial-politik. Sebagai sumber kekuatan perubahan, media massa memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat. Sebaliknya, media massa juga bergantung pada kehidupan politik. Kajian terkait media massa selalu berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sedang berkembang. Dengan demikian, peran media massa tidak hanya sebagai pemberi informasi tetapi juga sebagai hal aktif dalam dinamika masyarakat.
Berdasarkan hal diatas, media massa di Indonesia terlihat hanya memuaskan keingintahuan masyarakat terkait berita hukum tanpa mendorong pembentukan kepribadian. Dalam konteks ini, media massa belum mencapai tingkat di mana masyarakat secara signifikan mengubah moral mereka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya individualisme, dan masih tertanamnya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI-C
Jurnal ini membahas tentang penanaman Pancasila terhadap penggunaan media massa dimana media massa adalah bentuk komunikasi yang mengirimkan pesan informasi kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik.
Media massa memainkan peran penting dalam menghubungkan tatanan sosial dan politik, saling mengisi dan melengkapi melalui bentuk komunikasi. Dengan adanya media massa, masyarakat dapat memahami hukum melalui membaca atau mendengar informasi, meskipun tidak semua orang memiliki pengetahuan hukum. Namun, meskipun media massa tampak sebagai solusi, masalah hukum akan terus muncul jika nilai-nilai Pancasila, sebagai hakekat isi norma-norma, tidak ditanamkan dengan baik dalam tatanan sosial.
Media massa memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat, menjadi salah satu institusi sosial yang memiliki potensi dan efek besar dalam kehidupan sosial-politik. Sebagai sumber kekuatan perubahan, media massa memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat. Sebaliknya, media massa juga bergantung pada kehidupan politik. Kajian terkait media massa selalu berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sedang berkembang. Dengan demikian, peran media massa tidak hanya sebagai pemberi informasi tetapi juga sebagai hal aktif dalam dinamika masyarakat.
Berdasarkan hal diatas, media massa di Indonesia terlihat hanya memuaskan keingintahuan masyarakat terkait berita hukum tanpa mendorong pembentukan kepribadian. Dalam konteks ini, media massa belum mencapai tingkat di mana masyarakat secara signifikan mengubah moral mereka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya individualisme, dan masih tertanamnya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.