NAMA : ALFIKRI DEO PUTRA
NPM : 2315061075
KELAS : PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
NPM : 2315061075
KELAS : PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Alfikri Deo Putra
NAMA. : ALFIKRI DEO PUTRA
NPM. : 2315061075
KELAS. : PSTI C
NPM. : 2315061075
KELAS. : PSTI C
Nama : Alfikri Deo Putra
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI C
Jurnal tersebut membahas penerapan nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, dengan fokus pada Sila Keempat Pancasila. Penelitian tersebut mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi, seperti pemusyawaratan dan kebijaksanaan, sebagai elemen kunci dalam proses demokratisasi, terutama dalam pemilihan umum di tingkat daerah.
Penelitian menyoroti pentingnya pemusyawaratan sebagai proses konsultasi dan dialog yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, kebijaksanaan dianggap vital dalam konteks ini, mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan yang memperhitungkan berbagai kepentingan dan pandangan yang ada dalam masyarakat.
Namun, dalam prakteknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealisme nilai-nilai demokrasi dan realitas politik yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah masalah mahar politik. Hal ini mengancam integritas proses demokratis dan mengurangi ruang bagi partisipasi politik yang berkeadilan.
Selain itu, konflik juga menjadi tantangan yang signifikan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Konflik ini dapat mengganggu stabilitas politik.
Penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi fokus utama dalam jurnal tersebut. Ini menyoroti pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut sebagai landasan bagi proses demokratisasi yang lebih baik. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, seperti mahar politik, konflik, dan ketidakstabilan politik, langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik harus terus ditingkatkan.
Dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum, diharapkan akan terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil. Ini berarti proses pemilihan umum akan lebih inklusif, adil, dan transparan, dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya menjadi alat untuk menentukan pemimpin politik, tetapi juga sebagai wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI C
Jurnal tersebut membahas penerapan nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, dengan fokus pada Sila Keempat Pancasila. Penelitian tersebut mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi, seperti pemusyawaratan dan kebijaksanaan, sebagai elemen kunci dalam proses demokratisasi, terutama dalam pemilihan umum di tingkat daerah.
Penelitian menyoroti pentingnya pemusyawaratan sebagai proses konsultasi dan dialog yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, kebijaksanaan dianggap vital dalam konteks ini, mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan yang memperhitungkan berbagai kepentingan dan pandangan yang ada dalam masyarakat.
Namun, dalam prakteknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealisme nilai-nilai demokrasi dan realitas politik yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah masalah mahar politik. Hal ini mengancam integritas proses demokratis dan mengurangi ruang bagi partisipasi politik yang berkeadilan.
Selain itu, konflik juga menjadi tantangan yang signifikan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Konflik ini dapat mengganggu stabilitas politik.
Penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi fokus utama dalam jurnal tersebut. Ini menyoroti pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut sebagai landasan bagi proses demokratisasi yang lebih baik. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, seperti mahar politik, konflik, dan ketidakstabilan politik, langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik harus terus ditingkatkan.
Dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum, diharapkan akan terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil. Ini berarti proses pemilihan umum akan lebih inklusif, adil, dan transparan, dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya menjadi alat untuk menentukan pemimpin politik, tetapi juga sebagai wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
NAMA. : ALFIKRI DEO PUTRA
NPM. : 2315061075
KELAS. : PSTI C
NPM. : 2315061075
KELAS. : PSTI C
Nama : Alfikri Deo Putra
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI C
Dalam video dijelaskan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang, mulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Awalnya, meskipun demokrasi terbatas, fase kejayaan demokrasi parlementer dari tahun 1945 hingga 1959 menandai kemajuan besar dalam politik Indonesia. Namun, kegagalan demokrasi parlementer disebabkan oleh dominasi politik aliran, lemahnya basis sosial ekonomi, dan ketidaksesuaian kepentingan antara Presiden Soekarno dan angkatan darat.
Masa demokrasi terpimpin (guided democracy) dari tahun 1959 hingga 1965 adalah periode yang kompleks dalam sejarah politik Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh persaingan kuat antara tiga kekuatan politik utama pada masa itu.
Pada masa Orde Baru yang dimulai setelah kejatuhan Soekarno pada tahun 1966, meskipun terdapat retorika distribusi kekuasaan kepada masyarakat, kenyataannya demokrasi masih terbatas. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto ditandai oleh otoritarianisme, di mana kekuasaan sangat terpusat dan dijalankan dengan menggunakan alat-alat negara untuk mempertahankan kekuasaan politik.
Penerapan demokrasi Pancasila, yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara, menandai perubahan penting ini. Hal ini menyerupai demokrasi parlementer era 1950-1959, di mana demokrasi lebih inklusif dan menghargai kebebasan berpendapat serta partisipasi politik masyarakat.
Dalam konteks ini, perjalanan politik Indonesia dari masa demokrasi terpimpin hingga reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan upaya untuk mencapai bentuk demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Adapun karakteristik demokrasi pada era reformasi adalah sebagai berikut:
A. Pelaksanaan Pemilu antara tahun 1999-2004 mengalami peningkatan dalam aspek demokratisasinya dibanding sebelumnya.
B. Terjadi rotasi kekuasaan dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat desa.
C. Pola rekruitmen politik untuk mengisi jabatan politik dilakukan secara transparan.
D. Mayoritas hak dasar masyarakat dapat terjamin, termasuk kebebasan berekspresi dan berpendapat.
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI C
Dalam video dijelaskan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang, mulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Awalnya, meskipun demokrasi terbatas, fase kejayaan demokrasi parlementer dari tahun 1945 hingga 1959 menandai kemajuan besar dalam politik Indonesia. Namun, kegagalan demokrasi parlementer disebabkan oleh dominasi politik aliran, lemahnya basis sosial ekonomi, dan ketidaksesuaian kepentingan antara Presiden Soekarno dan angkatan darat.
Masa demokrasi terpimpin (guided democracy) dari tahun 1959 hingga 1965 adalah periode yang kompleks dalam sejarah politik Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh persaingan kuat antara tiga kekuatan politik utama pada masa itu.
Pada masa Orde Baru yang dimulai setelah kejatuhan Soekarno pada tahun 1966, meskipun terdapat retorika distribusi kekuasaan kepada masyarakat, kenyataannya demokrasi masih terbatas. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto ditandai oleh otoritarianisme, di mana kekuasaan sangat terpusat dan dijalankan dengan menggunakan alat-alat negara untuk mempertahankan kekuasaan politik.
Penerapan demokrasi Pancasila, yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara, menandai perubahan penting ini. Hal ini menyerupai demokrasi parlementer era 1950-1959, di mana demokrasi lebih inklusif dan menghargai kebebasan berpendapat serta partisipasi politik masyarakat.
Dalam konteks ini, perjalanan politik Indonesia dari masa demokrasi terpimpin hingga reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan upaya untuk mencapai bentuk demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Adapun karakteristik demokrasi pada era reformasi adalah sebagai berikut:
A. Pelaksanaan Pemilu antara tahun 1999-2004 mengalami peningkatan dalam aspek demokratisasinya dibanding sebelumnya.
B. Terjadi rotasi kekuasaan dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat desa.
C. Pola rekruitmen politik untuk mengisi jabatan politik dilakukan secara transparan.
D. Mayoritas hak dasar masyarakat dapat terjamin, termasuk kebebasan berekspresi dan berpendapat.