Nama : Arfan Andhika Pramudya
Kelas : PSTI C
NPM : 23150610019

Pancasila bukan sekadar semboyan, melainkan pijakan filosofis yang mendalam bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia. Konsep ini mencakup berbagai nilai penting yang menjadi pilar dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dari orientasi pada kemanusiaan dan keadilan hingga penekanan pada nilai-nilai moral dan spiritual, semua ini menjadi bagian integral dari upaya memajukan IPTEK. Pentingnya kesatuan dan persatuan, bersama dengan pemikiran holistik, menjadi landasan yang memandu pembangunan teknologi seiring dengan keadilan sosial dan distribusi manfaat. Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, pengembangan IPTEK diharapkan tidak hanya fokus pada kemajuan teknologi semata, melainkan juga memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta memperkuat identitas dan karakteristik unik bangsa Indonesia.

Pendekatan Pancasila terhadap IPTEK mengakui bahwa fondasi ini tidak hanya tentang kemajuan teknologi, melainkan juga tentang etika, moral, dan dimensi sosial. Memperhatikan nilai-nilai etis dan moral dalam pengembangan teknologi menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap inovasi tidak hanya memberi manfaat teknis, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. Keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan teknologi dan pemikiran holistik yang mencakup aspek sosial menjadi kunci dalam mewujudkan pengembangan IPTEK yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan cara ini, Pancasila tidak hanya menjadi landasan tetapi juga menjadi arah yang mengarahkan pembangunan IPTEK yang mencakup nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan.

Nama : Arfan Andhika Pramudya
NPM : 2315061019
Kelas : TI C


A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
jawab :
Sistem etika dalam perilaku politik saat ini perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seharusnya jadi dasar dalam segala aspek politik, tapi masih ada masalah seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, kerusakan lingkungan, ketidakadilan hukum, dan penghindaran pajak yang nggak sesuai dengan Pancasila.


B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
Solusinya:
1. Pendidikan karakter di sekolah dan rumah berdasarkan Pancasila.
2. Lebih tekankan nilai-nilai moral lewat pendidikan agama.
3. Terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4. Gunakan teknologi dan media sosial untuk belajar dan sebarkan informasi positif.
5. Lingkungan yang positif bantu bentuk karakter positif generasi muda.

Nama : Arfan Andhika Pramudya
NPM :2315061019
Kelas : TI C

Berikut adalah hasil analisis saya terkait jurnal tersebut

Dalam jurnal itu, beberapa topik dibahas, seperti bagaimana media massa bisa membantu mencegah kejahatan di Indonesia dan tanamkan nilai-nilai Pancasila. Mereka gunakan media untuk sebarkan informasi terkait tindak pidana korupsi dan awasi penegakan hukum. Pentingnya media massa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga hukum.

Media massa punya peran penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat. Mereka membantu mengawasi dan mencegah kejahatan dengan menekankan nilai-nilai Pancasila seperti kesatuan, keadilan, dan etika. Tetapi, mereka juga harus hati-hati dalam menyajikan informasi ke masyarakat. Data tahun 2014 tunjukkan kebanyakan orang Indonesi menggunakan internet untuk cari informasi dan berita. Ini artinya media, termasuk internet, punya peran besar dalam menyebarkan informasi ke masyarakat.

Nama : Arfan Andhika Pramudya
NPM : 2315061019
Kelas : PSTI C

Hasil analisis saya mengenai jurnal tersebut adalah sebagai berikut.
Dalam landasan politik hukum di Indonesia, terungkap hubungan yang kompleks antara aspek hukum dan etika dalam pembentukan kebijakan. Sejarah sosial-politik Indonesia menampilkan keragaman kebudayaan etnik, yang kadang-kadang menghambat rasa persatuan akibat perbedaan bahasa, adat istiadat, serta kepercayaan agama. Meski demikian, semangat kesatuan berhasil diwujudkan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928, memberikan landasan kokoh bagi integritas nasional.

Politik hukum, sebagai arasemen pengaturan hukum dalam struktur negara, mengandalkan perencanaan yang matang. Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), terbentuk sejak tahun 1958, bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dasar. Rencana-rencana ini dirangkum dalam Prolegnas, bagian integral dari Program Pembangunan Nasional, yang terikat pada Undang-Undang No. 10 tahun 2004. Tahapan perencanaan Prolegnas meliputi proses mulai dari perumusan hingga penyebarluasan, dijaga melalui langkah-langkah yang terstruktur dan terencana.

Kaitan erat antara hukum dan etika tampak dalam tiga dimensi: substansi hukum dan wadahnya, cakupan hubungan yang berkembang, serta motivasi manusia dalam mematuhi atau melanggar hukum. Peran utama BPHN terletak dalam menentukan arah kebijakan hukum, sementara Prolegnas menjadi wadah bagi rencana-rencana hukum. Etika juga memegang peran penting, terutama dalam pengendalian perilaku, terutama bagi pejabat publik.

Proses pembuatan hukum melibatkan pertarungan kepentingan politik dari setiap kelompok yang terlibat, di mana keputusan politik seringkali dominan meski melibatkan masukan dari para ahli hukum. Di tengah dinamika ini, pembangunan hukum juga mewakili perubahan sikap, nilai, dan pola pikir yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, politik hukum di Indonesia mewakili upaya untuk memilih, mengembangkan, dan mengimplementasikan hal-hal yang berkembang dalam masyarakat, dengan tetap sejalan dengan prioritas dan konstitusi UUD 1945. Peran BPHN dan Prolegnas menjadi krusial dalam merencanakan serta mengembangkan kerangka hukum di Indonesia, sementara hubungan yang terjalin antara hukum dan etika menjadi poin sentral dalam dinamika politik hukum.

Nama : Arfan Andhika Pramudya
NPM : 2315061019
Kelas : PSTI C

Analisis saya terhadap video tersebut sebagai berikut.
Etika sangatlah penting dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan memiliki etika maka kita akan mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia . Nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila yaitu:
1. Sila Ketuhanan, mengandung nilai moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
2. Sila Kemanusian, mengandung dimensi Humanus berupa nilai yang menjadikan manusia menjadi manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
3. Sila Persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air.
4 Sila Kerakyatan, mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
5. Sila keadilan, mengandung dimensi nilai ingin peduli atas nasib orang lain, empati , membantu orang lain, persamaan hak antar warga negara.

Pentingnya implementasi Pancasila dalam sistem etika:
1. Menetapkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan.
2. Pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki pembiasaan yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, dan internasional merupakan makna pancasila sebagai sistem etika.
3. Pancasila sebagai sistem etika, dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan sehingga tujuannya tidak jauh dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.