NAMA : Ramadhani Ahmad
NPM : 2365061001
KELAS : PSTI - C
NPM : 2365061001
KELAS : PSTI - C
Posts made by Ramadhani Ahmad
Nama : Ramadhani Ahmad
Npm : 2365061001
Kelas PSTI - C
Jurnal tersebut membahas terkait bagaimana pemilihan umum di tingkat daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai demokrasi, khususnya dalam konteks penerapan sila keempat Pancasila. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum daerah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila, yang mencakup aspek-aspek seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, kejujuran, dan asas kekeluargaan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut, termasuk konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan ketidakjelasan dalam regulasi terkait.
Pentingnya menjaga konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, dalam menjalankan demokrasi di Indonesia menjadi fokus utama dalam jurnal tersebut. Meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masih ada masalah seperti pelanggaran kampanye dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pemilihan umum daerah di Indonesia dapat dianggap sebagai cerminan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Namun, untuk memperkuat fondasi demokrasi, perlu upaya terus-menerus dalam memastikan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila serta semangat kebangsaan.
Npm : 2365061001
Kelas PSTI - C
Jurnal tersebut membahas terkait bagaimana pemilihan umum di tingkat daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai demokrasi, khususnya dalam konteks penerapan sila keempat Pancasila. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum daerah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila, yang mencakup aspek-aspek seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, kejujuran, dan asas kekeluargaan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut, termasuk konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan ketidakjelasan dalam regulasi terkait.
Pentingnya menjaga konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, dalam menjalankan demokrasi di Indonesia menjadi fokus utama dalam jurnal tersebut. Meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masih ada masalah seperti pelanggaran kampanye dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pemilihan umum daerah di Indonesia dapat dianggap sebagai cerminan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Namun, untuk memperkuat fondasi demokrasi, perlu upaya terus-menerus dalam memastikan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila serta semangat kebangsaan.
Nama : Ramadhani Ahmad
Npm : 2365061001
Kelas : PSTI - C
Video tersebut membahas terkait "Kesimpulan" perkembangan demokrasi di indonesia yaitu:
1. demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas
2. perkembangan demokrasi parlemen (1945-1959)
pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia, namun demokrasi parlemen gagal, dikarenakan 1) dominannya politik aliran 2) basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah 3) persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat
3. perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)
pada masa ini diwarnai oeh yolak ukur yang sangat kuat antara 3 kekuatan politik utama pada masa itu, yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. perkembangan demokrasi pada masa orde baru
awalnya kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. namun, setelah 3 tahun terjadi perubahan yang membuat kekuasaan tidak didistribusikan kepada kekuatan masyarakat lagi.
5. perkembangan demokrasi pada masa demokrasi (1998-saat ini)
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentunya dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun yang diawali ketika pengangkatan presiden habibie hingga ia diturunkan.
Npm : 2365061001
Kelas : PSTI - C
Video tersebut membahas terkait "Kesimpulan" perkembangan demokrasi di indonesia yaitu:
1. demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas
2. perkembangan demokrasi parlemen (1945-1959)
pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia, namun demokrasi parlemen gagal, dikarenakan 1) dominannya politik aliran 2) basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah 3) persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat
3. perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)
pada masa ini diwarnai oeh yolak ukur yang sangat kuat antara 3 kekuatan politik utama pada masa itu, yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. perkembangan demokrasi pada masa orde baru
awalnya kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. namun, setelah 3 tahun terjadi perubahan yang membuat kekuasaan tidak didistribusikan kepada kekuatan masyarakat lagi.
5. perkembangan demokrasi pada masa demokrasi (1998-saat ini)
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentunya dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun yang diawali ketika pengangkatan presiden habibie hingga ia diturunkan.
Jadi terdapat 5 masa perkembangan demokrasi di indonesia yang telah dilalui hingga masa kini
Nama : Ramadhani Ahmad
Npm : 2365061001
Kelas : TI C
Jurnal tersebut membahas tentang hubungan hukum dan etika dalam kebijakan hukum di Indonesia, membahas tentang sejarah dan perkembangan etika, pentingnya sistem etika dalam mengendalikan perilaku pegawai negeri dan profesional, serta membahas tentang kedudukan kebijakan hukum di Indonesia. Sistem etika sangat penting dalam hukum karena membantu mengendalikan perilaku pejabat dan profesional. Etika membantu memastikan bahwa pegawai negeri dan pegawai profesional bertindak dengan integritas dan moralitas tingkat tinggi serta mematuhi standar etika yang ditetapkan dalam profesi mereka. Oleh karena itu, sistem etika membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan perilaku tidak etis dalam praktik hukum. Sistem etika juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem etika membantu mengatur perilaku pejabat publik dan profesional, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan perilaku tidak etis dalam praktik hukum. Jurnal ini juga membahas bahwa kebijakan hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan hubungan antara hukum dan etika dapat dilihat dari tiga dimensi: dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya, serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar hukum etika.
Npm : 2365061001
Kelas : TI C
Jurnal tersebut membahas tentang hubungan hukum dan etika dalam kebijakan hukum di Indonesia, membahas tentang sejarah dan perkembangan etika, pentingnya sistem etika dalam mengendalikan perilaku pegawai negeri dan profesional, serta membahas tentang kedudukan kebijakan hukum di Indonesia. Sistem etika sangat penting dalam hukum karena membantu mengendalikan perilaku pejabat dan profesional. Etika membantu memastikan bahwa pegawai negeri dan pegawai profesional bertindak dengan integritas dan moralitas tingkat tinggi serta mematuhi standar etika yang ditetapkan dalam profesi mereka. Oleh karena itu, sistem etika membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan perilaku tidak etis dalam praktik hukum. Sistem etika juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem etika membantu mengatur perilaku pejabat publik dan profesional, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan perilaku tidak etis dalam praktik hukum. Jurnal ini juga membahas bahwa kebijakan hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan hubungan antara hukum dan etika dapat dilihat dari tiga dimensi: dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya, serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar hukum etika.