Azizah Arifiani Apriyanto
2311011042

Dalam pidato tersebut, presiden Soekarno menyatakan dalam pidatonya bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan juga prinsip untuk hidup berwarganegara di NKRI. Ada 5 poin yang di sebutkan yang merupakan inti dari masing masing sila. Yaitu :
Sila 1 adalah ketuhanan yang maha esa atau wajib beragama
Sila 2 adalah nasionalisme
Sila 3 adalah kemanusiaan
Sila 4 adalah demokrasi
Sila 5 adalah keadilan sosial

Azizah Arifiani Apriyanto
2311011042

1. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila yang dapat diidentifikasi dalam peristiwa G30S/PKI antara lain:
a. Penggunaan kekerasan dan pembunuhan: Peristiwa G30S/PKI melibatkan kekerasan yang ekstrem dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyanderaan dan pembunuhan jenderal-jenderal TNI. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menganjurkan perdamaian, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia.
b. Penggunaan ideologi marxisme-leninisme: PKI pada saat itu dipengaruhi oleh ideologi marxisme-leninisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti kepemilikan pribadi, sistem ekonomi yang berlandaskan pasar bebas, dan hak asasi individu.
c. Pengabaian prinsip nasionalisme: Salah satu poin utama dalam Pancasila adalah nasionalisme yang menekankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Peristiwa G30S/PKI mengancam stabilitas negara dan membawa negara ke dalam kekacauan yang bertentangan dengan prinsip tersebut.
Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa G30S/PKI dapat mencakup:
a. Pentingnya menjaga stabilitas politik: Konflik internal dan kekacauan politik dapat membawa dampak negatif yang luas pada masyarakat dan ekonomi suatu negara.
b. Penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keadilan: Peristiwa G30S/PKI menjadi pengingat akan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan.
c. Waspada terhadap ancaman ideologi ekstrem: Peristiwa G30S/PKI menunjukkan bagaimana ideologi ekstrem dapat membahayakan ketertiban dan stabilitas negara. Oleh karena itu, penting untuk waspada terhadap ancaman ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
d. Peran pemerintah dalam menjaga keamanan: Peristiwa G30S/PKI menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilisasi negara. Pemerintah harus memiliki kekuatan dan respon yang cepat terhadap ancaman terhadap negara..

2. Dalam konteks ini, musyawarah mengacu pada proses komunikasi dan dialog yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama.
Berikut adalah beberapa cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat:
-Persiapan: Sebelum musyawarah dilaksanakan, penting untuk melakukan persiapan yang matang
-Pemimpin musyawarah
-Pendekatan terbuka dan inklusif:
-Diskusi dan pertukaran pendapat
-Mencari titik mufakat
Bentuk kearifan yang timbul dalam musyawarah adalah:
-Saling menghargai
-Empati:
Kendala yang dapat timbul dalam musyawarah meliputi:
pendapat yang kuat
-Keterbatasan waktu
-Ketidakseimbangan kekuasaan
-Kurangnya kejelasan tujuan atau prosedur

3. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Perubahan sosial: Globalisasi, urbanisasi, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai budaya dapat menyebabkan penurunan pemahaman dan kepedulian terhadap nilai-nilai Pancasila.
b. Sistem pendidikan: Kurikulum pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan nilai-nilai Pancasila secara mendalam.
c.Komunikasi yang kurang efektif: Jika komunikasi mengenai Pancasila tidak efektif, baik melalui media massa, pendidikan, atau pemerintah, maka masyarakat akan sulit memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dengan baik.
d. Perbedaan agama dan kepercayaan: Perbedaan ini dapat menjadi faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan Pancasila jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang inklusif dan menekankan pentingnya toleransi, kesetaraan, dan persatuan.
e. Kurangnya kepemimpinan yang mampu menginspirasi: Penting bagi pemimpin di berbagai tingkatan untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan dan kebijakan mereka, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Azizah Arifiani Apriyanto
2311011042

1. Terjadinya serangan bom Bali pada tahun 2002 merupakan sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Serangan ini menewaskan 202 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Bukti menunjukkan bahwa para pelaku adalah kelompok teroris yang ingin menimbulkan ketakutan dan kekacauan. peristiwa bom Bali ini secara jelas melanggar nilai-nilai agama dan juga nilai luhur bangsa kita. Agama pada umumnya mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan sikap hormat terhadap kehidupan manusia. Serangan ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai itu karena merenggut banyak nyawa dan melukai banyak orang yang tidak bersalah.

2. serangan bom Bali juga melanggar beberapa nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dan Sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.
Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, saling menghormati, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam sistem pemerintahan. Serangan bom Bali, yang digerakkan oleh motif kebencian atau ideologi pemisahan, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut.
Dalam konteks sanksi yang pantas, hal ini lebih menjadi urusan hukum dan sistem peradilan. Sebuah proses hukum yang adil dan transparan harus dilakukan untuk menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Selain itu, penting untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keadilan. Pendidikan dan pengajaran yang mencakup pemahaman agama yang benar, menghormati perbedaan, serta promosi perdamaian akan membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis.
Solusi yang komprehensif dalam mengatasi ancaman terorisme juga melibatkan upaya pencegahan dan kerjasama internasional untuk menghentikan sirkulasi ideologi ekstremis serta memperkuat keamanan dan kerja sama intelijen antar negara.
Namun, penting untuk diingat bahwa solusi ini sangat kompleks dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Azizah Arifiani Apriyanto
2311011042

A. sikap gotong royong dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

- Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta: Persoalan yang kompleks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengkoordinasikan upaya dan memberikan kebijakan yang mendukung kerjasama ini. 

- Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat: Masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penyelesaian persoalan, seperti melalui kampanye kesadaran, aksi sukarela, atau ikut serta dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

- Peningkatan solidaritas sosial: Sikap gotong royong dapat diwujudkan dengan meningkatkan solidaritas sosial, yaitu saling peduli dan membantu sesama. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan komunitas, kegiatan sosial, penggalangan dana, atau proyek bersama untuk membantu mereka yang membutuhkan.

- Pendidikan dan pemahaman gotong royong: Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk sikap dan nilai-nilai. Pengenalan dan penyadaran tentang pentingnya gotong royong dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. 

- Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sukarela: Masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang kuat dalam kehidupan berorganisasi dan kegiatan sukarela. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggalang partisipasi aktif dalam kegiatan sukarela yang mendukung tujuan gotong royong, seperti penghijauan, pembersihan lingkungan, pendidikan masyarakat, atau bantuan bagi mereka yang terkena bencana alam.

- Membangun jaringan kerjasama antar komunitas: Penting untuk membangun jaringan kerjasama antar komunitas untuk saling berbagi pengalaman, sumber daya, dan pengetahuan. Ini dapat menguatkan daya tahan sosial dan memperluas jangkauan gotong royong dalam menangani berbagai persoalan yang melanda bangsa.

B. - Menghormati keberagaman: Saya akan berusaha menghormati perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya di lingkungan sekitar saya. Saya akan menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, dan saling memahami agar harmoni terjaga.

- Komunikasi yang efektif: Saya akan mendukung komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik dengan tetangga dan anggota masyarakat lainnya. Saya akan mencoba untuk memahami perspektif mereka, mendengarkan perbedaan pendapat, dan berdiskusi dengan cara yang menghormati.

- Memperkuat pemahaman tentang keberagaman: Saya akan mengambil inisiatif untuk mendiskusikan dan memperkuat pemahaman tentang keberagaman dengan mengadakan pertemuan kecil, lokakarya, atau acara lainnya. Ini dapat membantu membuka kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman serta memperkuat hubungan antarindividu.

- Kolaborasi dalam proyek atau kegiatan komunitas: Saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan tetangga dan anggota masyarakat lainnya untuk mengorganisir kegiatan atau proyek komunitas. Misalnya, kegiatan kebersihan lingkungan, penghijauan, atau kegiatan sosial bersama untuk meningkatkan rasa saling peduli dan kesatuan.

- Menghormati ruang pribadi dan tradisi: Saya akan berusaha untuk menghormati ruang pribadi, budaya, dan tradisi masing-masing individu atau kelompok dalam lingkungan saya. Saya akan menghindari sikap merendahkan dan memperlakukan orang lain secara tidak hormat terkait dengan perbedaan mereka.

- Mengatasi konflik dengan pendekatan yang baik: Jika ada konflik atau perselisihan, saya akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan pendekatan yang baik, seperti dialog, mediasi, atau mencari kesepakatan bersama. Saya akan berupaya untuk memperkuat hubungan harmonis, menghindari kebencian atau sentimen negatif yang dapat memecah belah.

C. Setiap kelompok/bangsa/negara memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional kelompok/bangsa/negara tersebut. Nilai-nilai dasar ini adalah prinsip-prinsip atau keyakinan fundamental yang diterima secara luas oleh anggota kelompok/bangsa/negara sebagai bagian penting dari budaya mereka. Nilai-nilai ini membentuk karakteristik, norma, dan etika yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.

Contohnya, dalam konteks Indonesia, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi acuan dan identitas nasional. Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini mengandung prinsip-prinsip keberagaman, keadilan, persatuan, dan demokrasi yang menjadi dasar hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Demikian pula, nilai-nilai dasar yang merujuk pada identitas nasional di kelompok/bangsa/negara lain akan bervariasi sesuai dengan budaya, sejarah, agama, dan konteks mereka. Nilai-nilai ini mencerminkan norma-norma sosial, keyakinan, tradisi, dan pola pikir kelompok/bangsa/negara yang membentuk identitas mereka.

D. Penghapusan 7 kata tersebut menunjukkan sikap inklusif para pendiri bangsa, dengan mengakomodasi berbagai kepercayaan dan keyakinan agama yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, perubahan tersebut merefleksikan prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama serta menghormati keberagaman agama.

Sikap tersebut sangat relevan dengan sikap bangsa di masa sekarang. Sebagai bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, suku, dan kebudayaan, kita perlu tetap menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan. Kita harus memiliki kesadaran dan sikap inklusif yang memungkinkan setiap individu mempraktikkan agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing, selama tidak mengganggu kehidupan sosial dan kohesi nasional.

Melalui sikap tersebut, kita dapat mendorong persatuan dan toleransi di antara semua warga negara Indonesia. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, termasuk semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” atau “Berbeda-beda tetapi tetap satu”, kita memperkuat persatuan dan menghormati keragaman dalam masyarakat.

Penting bagi kita untuk menghargai dan memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk beragama atau tidak beragama, serta mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka tanpa ada bentuk diskriminasi. Dalam menghadapi perbedaan ini, sikap saling menghormati dan terbuka terhadap perbedaan akan membantu memperkuat persatuan dan kohesi sosial kita sebagai bangsa.

Azizah Arifiani Apriyanto
2311011042

1. Dengan adanya pendidikan pancasila yaitu agar generasi muda tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandas makna serta nilai-nilai Pancasila.Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman hidup bagi manusia, baik bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa.Sehingga dalam berperilaku serta bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berprilaku. Pancasila juga dijadikan pedoman berbagai kehidupan, baik itu yang berkaitan dengan social, budaya, ekonomi dan lainnya.Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng atau sesuai dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila.

2. Fungsi pendidikan pancasila adalah untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa , pendidikan itu bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Juga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab menurut saya hal yang paling pokok dari pendidikan pancasila guna menghadapi masa depan adalah , dengan mengamalkan dan memahami nilai-nilai pancasila.

3. Berikut adalah beberapa faktor penghambat dan penunjang yang relevan:
- Kurikulum yang membatasi: Perguruan tinggi sering kali memiliki kurikulum yang padat sehingga kurang memberikan ruang untuk pembelajaran mengenai Pancasila secara mendalam.
- Perbedaan pemahaman dan interpretasi Pancasila: Pandangan individu mengenai Pancasila dapat beragam, dan perbedaan ini dapat menjadi penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila secara konsisten.
- Minat dan motivasi mahasiswa: Beberapa mahasiswa mungkin tidak memiliki minat atau motivasi yang tinggi untuk belajar mengenai Pancasila, terutama jika mereka merasa bahwa ini bukanlah substansi inti dari program studi mereka.
- Tantangan komunikasi dan kolaborasi: Mahasiswa dan dosen mungkin mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik dalam mengembangkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila.

4. Dengan memahami pentingnya pendidikan Pancasila dan mengintegrasikannya dalam program studi/jurusan mereka, mahasiswa memiliki peluang untuk menjadi individu yang lebih sadar nilai, berintegritas, dan menyumbangkan pemikiran konstruktif dalam memajukan bangsa mereka. Dalam konteks tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan Pancasila penting untuk memberikan fondasi moral dan etika yang kuat kepada warga negara. Negara berharap agar pendidikan Pancasila dapat mendorong kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila, mengembangkan kesadaran kebangsaan, dan membangun sikap bertanggung jawab dan menghormati kebhinekaan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila berperan dalam mencapai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan.