NAMA : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
KELAS : PSTI C
NPM : 2315061115
KELAS : PSTI C
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ M. AZMI EDFA ALHAFIZH
Nama : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C
Berdasarkan video tersebut, video tersebut membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi, video tersebut juga menyoroti tentang perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan bagi demokrasi indonesia. Mulai dari masa-masa awal yang ditandai dengan keterbatasan demokrasi hingga puncaknya dalam demokrasi parlementer, yang sayangnya gagal karena dominasi politik aliran dan konflik internal antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.
Kemudian, masuknya era demokrasi terpimpin menunjukkan kompleksitas politik yang ditandai oleh ketegangan antara tiga kekuatan politik utama pada saat itu. Sementara itu, masa Orde Baru membawa perubahan dengan demokrasi Pancasila, tetapi masih dalam batasan yang terbatas dan tidak sepenuhnya demokratis. Puncaknya, era reformasi menandai perubahan signifikan dalam demokrasi Indonesia dengan diterapkannya demokrasi Pancasila yang lebih inklusif dan partisipatif.
Karakteristik demokrasi era reformasi mencakup pemilu yang lebih demokratis, bentuk kekuasaan yang mencakup pemerintah pusat hingga tingkat daerah, pola rekrutmen politik yang lebih transparan, dan kemerdekaan pers yang lebih luas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses politik juga meningkat, serta berbagai kekangan terhadap demokrasi di era Orde Baru mulai dihapuskan.
Dengan demikian, perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan perjalanan yang penuh dengan tantangan, konflik, dan perubahan. Meskipun demikian, setiap fase membawa pembelajaran dan pengalaman yang berharga bagi masyarakat Indonesia dalam membangun sistem demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C
Berdasarkan video tersebut, video tersebut membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi, video tersebut juga menyoroti tentang perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan bagi demokrasi indonesia. Mulai dari masa-masa awal yang ditandai dengan keterbatasan demokrasi hingga puncaknya dalam demokrasi parlementer, yang sayangnya gagal karena dominasi politik aliran dan konflik internal antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.
Kemudian, masuknya era demokrasi terpimpin menunjukkan kompleksitas politik yang ditandai oleh ketegangan antara tiga kekuatan politik utama pada saat itu. Sementara itu, masa Orde Baru membawa perubahan dengan demokrasi Pancasila, tetapi masih dalam batasan yang terbatas dan tidak sepenuhnya demokratis. Puncaknya, era reformasi menandai perubahan signifikan dalam demokrasi Indonesia dengan diterapkannya demokrasi Pancasila yang lebih inklusif dan partisipatif.
Karakteristik demokrasi era reformasi mencakup pemilu yang lebih demokratis, bentuk kekuasaan yang mencakup pemerintah pusat hingga tingkat daerah, pola rekrutmen politik yang lebih transparan, dan kemerdekaan pers yang lebih luas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses politik juga meningkat, serta berbagai kekangan terhadap demokrasi di era Orde Baru mulai dihapuskan.
Dengan demikian, perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan perjalanan yang penuh dengan tantangan, konflik, dan perubahan. Meskipun demikian, setiap fase membawa pembelajaran dan pengalaman yang berharga bagi masyarakat Indonesia dalam membangun sistem demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.
Nama : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
Kelas: : PSTI C
Jurnal tersebut membahas tentang nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia dengan fokus pada implementasi sila keempat Pancasila. Hasil penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan umum daerah merupakan salah satu bentuk demokratisasi yang menggambarkan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai kerakyatan, musyawarah, keputusan berdasarkan kejujuran, dan asas kerakyatan. Parameter sila keempat juga ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 22E.
Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak selalu mencerminkan nilai demokrasi Pancasila sila keempat. Terdapat banyak konflik, interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta pengaturan yang kurang jelas dalam Undang-Undang terkait pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pentingnya sila keempat Pancasila dalam menjaga demokrasi di Indonesia menjadi sorotan utama dalam jurnal tersebut.
Demokrasi di Indonesia didefinisikan sebagai partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas, termasuk calon kepala daerah. Nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila harus diimplementasikan dengan baik agar tercipta pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan ini dianggap sebagai implementasi dari sistem demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan ujaran kebencian di media sosial. Demokrasi Pancasila ditekankan sebagai demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong untuk kesejahteraan rakyat, dengan kebebasan individu yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam Pancasila. Meskipun terdapat tantangan dan hambatan dalam implementasinya, penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya untuk memastikan pemilihan umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila harus terus ditingkatkan guna memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
NPM : 2315061115
Kelas: : PSTI C
Jurnal tersebut membahas tentang nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia dengan fokus pada implementasi sila keempat Pancasila. Hasil penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan umum daerah merupakan salah satu bentuk demokratisasi yang menggambarkan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai kerakyatan, musyawarah, keputusan berdasarkan kejujuran, dan asas kerakyatan. Parameter sila keempat juga ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 22E.
Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak selalu mencerminkan nilai demokrasi Pancasila sila keempat. Terdapat banyak konflik, interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta pengaturan yang kurang jelas dalam Undang-Undang terkait pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pentingnya sila keempat Pancasila dalam menjaga demokrasi di Indonesia menjadi sorotan utama dalam jurnal tersebut.
Demokrasi di Indonesia didefinisikan sebagai partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas, termasuk calon kepala daerah. Nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila harus diimplementasikan dengan baik agar tercipta pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan ini dianggap sebagai implementasi dari sistem demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan ujaran kebencian di media sosial. Demokrasi Pancasila ditekankan sebagai demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong untuk kesejahteraan rakyat, dengan kebebasan individu yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam Pancasila. Meskipun terdapat tantangan dan hambatan dalam implementasinya, penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya untuk memastikan pemilihan umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila harus terus ditingkatkan guna memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
Nama : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C
Berdasarkan video tersebut, video tersebut menyoroti tentang pentingnya demokrasi meskipun seringkali dianggap berisik dan mengundang polemik. Demokrasi diakui sebagai fondasi yang vital bagi banyak negara, memberikan warga negara kesempatan untuk menyuarakan pendapat, memberikan kritik terhadap pemerintah, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun demikian, kekacauan dan kebisingan dalam demokrasi harus dikelola dengan bijak, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.
Penurunan kondisi demokrasi di Indonesia menjadi perhatian serius, menunjukkan bahwa adanya tantangan yang harus diatasi, termasuk penurunan peringkat dalam indeks kebebasan. Untuk mengatasi hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi sangat penting, serta perlu peningkatan pendidikan tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Secara keseluruhan, meskipun prinsip-prinsip demokrasi dapat menciptakan kekacauan, penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat merupakan inti dari demokrasi yang sehat. Dengan mengelola kekacauan dengan bijak dan melibatkan seluruh masyarakat, fondasi demokrasi Indonesia dapat diperkuat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang berkualitas.
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C
Berdasarkan video tersebut, video tersebut menyoroti tentang pentingnya demokrasi meskipun seringkali dianggap berisik dan mengundang polemik. Demokrasi diakui sebagai fondasi yang vital bagi banyak negara, memberikan warga negara kesempatan untuk menyuarakan pendapat, memberikan kritik terhadap pemerintah, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun demikian, kekacauan dan kebisingan dalam demokrasi harus dikelola dengan bijak, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.
Penurunan kondisi demokrasi di Indonesia menjadi perhatian serius, menunjukkan bahwa adanya tantangan yang harus diatasi, termasuk penurunan peringkat dalam indeks kebebasan. Untuk mengatasi hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi sangat penting, serta perlu peningkatan pendidikan tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Secara keseluruhan, meskipun prinsip-prinsip demokrasi dapat menciptakan kekacauan, penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat merupakan inti dari demokrasi yang sehat. Dengan mengelola kekacauan dengan bijak dan melibatkan seluruh masyarakat, fondasi demokrasi Indonesia dapat diperkuat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang berkualitas.
Nama : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C
Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, jurnal tersebut membahas tentang kondisi demokrasi di Indonesia selama 21 tahun terakhir yang masih didominasi oleh aspek prosedural daripada substansial. Dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk politisasi agama dan identitas, serta dukungan ulama terhadap pasangan calon presiden juga menjadi sorotan. Tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019, seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan publik, juga dibahas. Politisasi birokrasi, fragmentasi partai politik, dan peran media dalam proses politik turut menjadi fokus dalam jurnal tersebut. Penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat, independensi, dan trust building dalam memperkuat demokrasi juga disorot. Tantangan besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun, sementara upaya membangun netralitas birokrasi dan depolitisasi public service menjadi langkah penting dalam memperbaiki keadaan demokrasi yang lebih sehat.
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C
Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, jurnal tersebut membahas tentang kondisi demokrasi di Indonesia selama 21 tahun terakhir yang masih didominasi oleh aspek prosedural daripada substansial. Dinamika politik menjelang pemilu 2019, termasuk politisasi agama dan identitas, serta dukungan ulama terhadap pasangan calon presiden juga menjadi sorotan. Tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019, seperti polarisasi politik dan rendahnya kepercayaan publik, juga dibahas. Politisasi birokrasi, fragmentasi partai politik, dan peran media dalam proses politik turut menjadi fokus dalam jurnal tersebut. Penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat, independensi, dan trust building dalam memperkuat demokrasi juga disorot. Tantangan besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun, sementara upaya membangun netralitas birokrasi dan depolitisasi public service menjadi langkah penting dalam memperbaiki keadaan demokrasi yang lebih sehat.