Nama : Lis Tiara Putri
NPM : 2213031001
Kepatuhan
NPM : 2213031001
Kepatuhan
Posts made by LIS TIARA PUTRI
ASP A2025 -> CASE STUDY
by LIS TIARA PUTRI -
Nama : Lis Tiara Putri
NPM : 2213031001
Rendahnya efektivitas implementasi platform digital SehatMandiri terutama disebabkan oleh kombinasi faktor organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi. Dari sisi organisasi, belum adanya komitmen dan kebijakan yang kuat untuk mewajibkan seluruh Puskesmas menggunakan sistem secara penuh menyebabkan implementasi berjalan tidak seragam. Dari sisi SDM, keterbatasan kompetensi digital tenaga kesehatan dan minimnya pelatihan berkelanjutan membuat sistem hanya digunakan secara parsial atau sekadar formalitas. Sementara itu, dari sisi teknologi, desain sistem yang belum terintegrasi sempurna antar fasilitas kesehatan serta lemahnya pengendalian kualitas data mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan data dan gangguan alur pelayanan, yang pada akhirnya memicu meningkatnya keluhan masyarakat akibat keterlambatan layanan.
Pendekatan audit kinerja berbasis data dapat dirancang dengan memanfaatkan data operasional yang dihasilkan oleh sistem SehatMandiri. Auditor dapat melakukan analisis terhadap tingkat pemanfaatan sistem di setiap Puskesmas, seperti frekuensi login, jumlah layanan yang diproses secara digital, dan perbandingan antara layanan online dan manual. Selain itu, data analytics dapat digunakan untuk mendeteksi ketidakkonsistenan dan duplikasi data rekam medis antar fasilitas, serta mengidentifikasi titik bottleneck dalam alur pelayanan yang menyebabkan keterlambatan. Auditor juga dapat mengintegrasikan data pengaduan masyarakat dengan log sistem untuk menilai keterkaitan antara kinerja digital dan kepuasan pasien. Hasil audit berbasis data ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan, seperti penguatan kebijakan penggunaan sistem, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, perbaikan integrasi dan kualitas data, serta pengembangan dashboard monitoring kinerja agar manajemen dapat memantau efektivitas SehatMandiri secara berkelanjutan.
NPM : 2213031001
Rendahnya efektivitas implementasi platform digital SehatMandiri terutama disebabkan oleh kombinasi faktor organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi. Dari sisi organisasi, belum adanya komitmen dan kebijakan yang kuat untuk mewajibkan seluruh Puskesmas menggunakan sistem secara penuh menyebabkan implementasi berjalan tidak seragam. Dari sisi SDM, keterbatasan kompetensi digital tenaga kesehatan dan minimnya pelatihan berkelanjutan membuat sistem hanya digunakan secara parsial atau sekadar formalitas. Sementara itu, dari sisi teknologi, desain sistem yang belum terintegrasi sempurna antar fasilitas kesehatan serta lemahnya pengendalian kualitas data mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan data dan gangguan alur pelayanan, yang pada akhirnya memicu meningkatnya keluhan masyarakat akibat keterlambatan layanan.
Pendekatan audit kinerja berbasis data dapat dirancang dengan memanfaatkan data operasional yang dihasilkan oleh sistem SehatMandiri. Auditor dapat melakukan analisis terhadap tingkat pemanfaatan sistem di setiap Puskesmas, seperti frekuensi login, jumlah layanan yang diproses secara digital, dan perbandingan antara layanan online dan manual. Selain itu, data analytics dapat digunakan untuk mendeteksi ketidakkonsistenan dan duplikasi data rekam medis antar fasilitas, serta mengidentifikasi titik bottleneck dalam alur pelayanan yang menyebabkan keterlambatan. Auditor juga dapat mengintegrasikan data pengaduan masyarakat dengan log sistem untuk menilai keterkaitan antara kinerja digital dan kepuasan pasien. Hasil audit berbasis data ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan, seperti penguatan kebijakan penggunaan sistem, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, perbaikan integrasi dan kualitas data, serta pengembangan dashboard monitoring kinerja agar manajemen dapat memantau efektivitas SehatMandiri secara berkelanjutan.
ASP A2025 -> CASE STUDY 2
by LIS TIARA PUTRI -
Nama : Lis Tiara Putri
NPM : 2213031001
Audit kinerja berbasis risiko terhadap sistem e-Government IzinCerdas dapat disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan utama sistem, yaitu percepatan layanan, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, auditor menetapkan area berisiko tinggi berdasarkan temuan Ombudsman, seperti keterlambatan penerbitan izin, ketidakjelasan status permohonan, dan potensi penyimpangan oleh aparatur. Risiko-risiko tersebut kemudian dianalisis dari sisi proses bisnis (alur perizinan), sumber daya manusia (peran dan kewenangan petugas), serta sistem teknologi informasi (desain aplikasi, kontrol akses, dan integritas data). Audit kinerja difokuskan pada penilaian efektivitas (apakah izin terbit sesuai standar waktu), efisiensi (apakah proses digital benar-benar mengurangi waktu dan biaya), dan ekonomis (apakah sumber daya digunakan secara optimal). Dalam pelaksanaannya, auditor dapat memanfaatkan teknologi digital seperti data analytics untuk menganalisis log sistem, waktu proses setiap tahapan perizinan, dan pola keterlambatan yang tidak wajar. Selain itu, audit trail dan log aktivitas pengguna dapat digunakan untuk mendeteksi intervensi manual, perubahan data tanpa otorisasi, atau aktivitas aparatur yang berpotensi menyalahgunakan wewenang. Penggunaan dashboard monitoring, exception reporting, serta integrasi dengan sistem pengaduan publik juga membantu auditor mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan potensi penyimpangan secara lebih cepat dan objektif, sehingga rekomendasi perbaikan dapat diarahkan pada penguatan tata kelola, pengendalian internal, dan transparansi sistem IzinCerdas.
NPM : 2213031001
Audit kinerja berbasis risiko terhadap sistem e-Government IzinCerdas dapat disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan utama sistem, yaitu percepatan layanan, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, auditor menetapkan area berisiko tinggi berdasarkan temuan Ombudsman, seperti keterlambatan penerbitan izin, ketidakjelasan status permohonan, dan potensi penyimpangan oleh aparatur. Risiko-risiko tersebut kemudian dianalisis dari sisi proses bisnis (alur perizinan), sumber daya manusia (peran dan kewenangan petugas), serta sistem teknologi informasi (desain aplikasi, kontrol akses, dan integritas data). Audit kinerja difokuskan pada penilaian efektivitas (apakah izin terbit sesuai standar waktu), efisiensi (apakah proses digital benar-benar mengurangi waktu dan biaya), dan ekonomis (apakah sumber daya digunakan secara optimal). Dalam pelaksanaannya, auditor dapat memanfaatkan teknologi digital seperti data analytics untuk menganalisis log sistem, waktu proses setiap tahapan perizinan, dan pola keterlambatan yang tidak wajar. Selain itu, audit trail dan log aktivitas pengguna dapat digunakan untuk mendeteksi intervensi manual, perubahan data tanpa otorisasi, atau aktivitas aparatur yang berpotensi menyalahgunakan wewenang. Penggunaan dashboard monitoring, exception reporting, serta integrasi dengan sistem pengaduan publik juga membantu auditor mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan potensi penyimpangan secara lebih cepat dan objektif, sehingga rekomendasi perbaikan dapat diarahkan pada penguatan tata kelola, pengendalian internal, dan transparansi sistem IzinCerdas.
ASP A2025 -> Diskusi
by LIS TIARA PUTRI -
Nama : Lis Tiara Putri
NPM : 2213031001
Penentuan harga pelayanan sektor publik pada dasarnya tidak bisa disamakan dengan penentuan harga di sektor swasta yang berorientasi laba. Dalam sektor publik, harga layanan seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi umum, hingga air bersih harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan asas keadilan sosial. Pemerintah biasanya menentukan harga dengan pendekatan subsidi, yaitu biaya layanan sebenarnya lebih tinggi daripada tarif yang dibayar masyarakat. Oleh karena itu, perhitungan harga tidak hanya mengukur biaya operasional, tetapi juga manfaat sosial yang dihasilkan. Pemerintah juga menggunakan kebijakan price discrimination seperti tarif khusus untuk masyarakat miskin, pelajar, atau kelompok rentan lainnya. Selain itu, penentuan harga harus memperhatikan regulasi, tujuan pelayanan publik, dan standar kualitas layanan yang harus dipenuhi pemerintah. Dalam beberapa layanan, pemerintah bahkan menetapkan tarif nol rupiah karena sifatnya yang sangat penting bagi hak dasar warga negara, misalnya vaksinasi dan layanan administrasi tertentu. Tantangan terbesar dalam penentuan harga sektor publik adalah menemukan titik keseimbangan antara kemampuan membayar masyarakat dengan kebutuhan pendanaan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan tidak membebani keuangan negara. Dengan demikian, harga pelayanan publik bukan sekadar hasil perhitungan ekonomi, tetapi keputusan strategis yang menggabungkan aspek sosial, politik, dan kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
NPM : 2213031001
Penentuan harga pelayanan sektor publik pada dasarnya tidak bisa disamakan dengan penentuan harga di sektor swasta yang berorientasi laba. Dalam sektor publik, harga layanan seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi umum, hingga air bersih harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan asas keadilan sosial. Pemerintah biasanya menentukan harga dengan pendekatan subsidi, yaitu biaya layanan sebenarnya lebih tinggi daripada tarif yang dibayar masyarakat. Oleh karena itu, perhitungan harga tidak hanya mengukur biaya operasional, tetapi juga manfaat sosial yang dihasilkan. Pemerintah juga menggunakan kebijakan price discrimination seperti tarif khusus untuk masyarakat miskin, pelajar, atau kelompok rentan lainnya. Selain itu, penentuan harga harus memperhatikan regulasi, tujuan pelayanan publik, dan standar kualitas layanan yang harus dipenuhi pemerintah. Dalam beberapa layanan, pemerintah bahkan menetapkan tarif nol rupiah karena sifatnya yang sangat penting bagi hak dasar warga negara, misalnya vaksinasi dan layanan administrasi tertentu. Tantangan terbesar dalam penentuan harga sektor publik adalah menemukan titik keseimbangan antara kemampuan membayar masyarakat dengan kebutuhan pendanaan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan tidak membebani keuangan negara. Dengan demikian, harga pelayanan publik bukan sekadar hasil perhitungan ekonomi, tetapi keputusan strategis yang menggabungkan aspek sosial, politik, dan kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
ASP A2025 -> Summary
by LIS TIARA PUTRI -
Nama : Lis Tiara Putri
NPM : 2213031001
Analisis investasi sektor publik merupakan proses penilaian terhadap kelayakan suatu proyek pemerintah yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mengejar keuntungan finansial semata. Dalam investasi publik, pemerintah perlu memastikan bahwa proyek yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat sosial yang signifikan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pertimbangan seperti efisiensi, pemerataan, aksesibilitas, dan dampak jangka panjang menjadi fokus utama dalam analisisnya. Metode analisis yang sering digunakan tidak hanya berupa perhitungan finansial seperti biaya-manfaat (Cost Benefit Analysis), tetapi juga penilaian terhadap dampak lingkungan, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah. Investasi publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, misalnya pembangunan sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga infrastruktur digital. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan risiko proyek, kemampuan pendanaan, serta kapasitas institusi dalam mengelola program agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga harus diterapkan dalam proses analisis agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar dijalankan demi kepentingan publik. Dengan analisis yang baik dan komprehensif, investasi sektor publik akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Pada akhirnya, keberhasilan investasi publik tidak hanya diukur dari angka keuntungan, tetapi dari sejauh mana proyek tersebut mampu memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.
NPM : 2213031001
Analisis investasi sektor publik merupakan proses penilaian terhadap kelayakan suatu proyek pemerintah yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mengejar keuntungan finansial semata. Dalam investasi publik, pemerintah perlu memastikan bahwa proyek yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat sosial yang signifikan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pertimbangan seperti efisiensi, pemerataan, aksesibilitas, dan dampak jangka panjang menjadi fokus utama dalam analisisnya. Metode analisis yang sering digunakan tidak hanya berupa perhitungan finansial seperti biaya-manfaat (Cost Benefit Analysis), tetapi juga penilaian terhadap dampak lingkungan, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah. Investasi publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, misalnya pembangunan sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga infrastruktur digital. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan risiko proyek, kemampuan pendanaan, serta kapasitas institusi dalam mengelola program agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga harus diterapkan dalam proses analisis agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar dijalankan demi kepentingan publik. Dengan analisis yang baik dan komprehensif, investasi sektor publik akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Pada akhirnya, keberhasilan investasi publik tidak hanya diukur dari angka keuntungan, tetapi dari sejauh mana proyek tersebut mampu memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.