NAMA : Najla Aulia Safhira
NPM : 2215071055
KELAS : B
PRODI : S1 Teknik Geodesi
NPM : 2215071055
KELAS : B
PRODI : S1 Teknik Geodesi
Posts made by najla aulia safhira
NAMA : Najla Aulia Safhira
NPM : 2215071055
KELAS : B
PRODI : S1 Teknik Geodesi
NPM : 2215071055
KELAS : B
PRODI : S1 Teknik Geodesi
Nama : Najla Aulia Safhira
NPM : 2215071055
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
Pengertian geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan permasalahan geografi suatu wilayah atau bangsa. Geopolitik terbagi dari beberapa teori diantaranya ialah :
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.
Konsep geopolitik Indonesia yaitu geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai titik tolak dasar kebijakan nasional terkait dengan kondisi dan status wilayah geografis Indonesia.
Teori geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Sukarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia bukan tentang wilayah tetapi tentang membangun persatuan nasional di daerah. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Cara pandang bangsa Indonesia:
1. Terwujudnya Nusantara sebagai entitas politik.
2. Terbentuknya Nusantara sebagai entitas ekonomi.
3. Terwujudnya Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya.
4. Terwujudnya Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah Indonesia meliputi satuan politik, satuan hukum, satuan sosial budaya, dan satuan pertahanan dan keamanan.
NPM : 2215071055
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
Pengertian geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan permasalahan geografi suatu wilayah atau bangsa. Geopolitik terbagi dari beberapa teori diantaranya ialah :
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.
Konsep geopolitik Indonesia yaitu geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai titik tolak dasar kebijakan nasional terkait dengan kondisi dan status wilayah geografis Indonesia.
Teori geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Sukarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia bukan tentang wilayah tetapi tentang membangun persatuan nasional di daerah. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Cara pandang bangsa Indonesia:
1. Terwujudnya Nusantara sebagai entitas politik.
2. Terbentuknya Nusantara sebagai entitas ekonomi.
3. Terwujudnya Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya.
4. Terwujudnya Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah Indonesia meliputi satuan politik, satuan hukum, satuan sosial budaya, dan satuan pertahanan dan keamanan.
Nama : Najla Aulia Safhira
NPM : 2215071055
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Penegakan hukum di Indonesia mengalami beberapa kelemahan, seperti tingkat korupsi yang merajalela. Namun, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun 2019 terlihat beberapa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mencabut izin beberapa platform media sosial. Tujuannya untuk meredam penyebaran konten negatif dan ujaran kebencian yang meresahkan masyarakat. Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih lemah. Masih terdapat banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili secara tegas dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus kekerasan terhadap wartawan, aktivis, dan kelompok minoritas. Selain itu, tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak juga masih sering terjadi.
Diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, penegakan HAM yang lemah juga mempersulit dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan. Keberanian dan keseriusan dalam penegakan HAM akan membantu memperkuat sistem peradilan, sehingga penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.
2. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan memiliki banyak keragaman adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam budaya dan adat istiadatnya. Nilai-nilai adat istiadat ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai adat istiadat yang terkenal di Indonesia adalah gotong royong, yaitu semangat untuk membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Selain itu, Indonesia juga memiliki kebiasaan untuk selalu memberikan salam dan ucapan terima kasih kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati.
Prinsip berke-Tuhanan tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Ketuhanan yang Maha Esa" adalah dasar negara Indonesia. Dalam prakteknya, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip berketuhanan yang maha esa mengandung makna bahwa kekuasaan negara dan rakyat Indonesia harus selalu berada di bawah naungan dan pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, rakyat Indonesia harus selalu mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam mengambil keputusan politik dan dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi.
Dalam hal ini, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa menekankan pentingnya kerja sama dan toleransi antarumat beragama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia telah menetapkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 sebagai landasan hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, menjunjung HAM juga menjadi prinsip utama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam memastikan demokrasi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa di antaranya adalah korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar sesuai dengan Pancasila, UUD NKRI 1945, dan juga menjunjung HAM.
Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, beberapa langkah penting telah diambil. Misalnya, pemerintah telah memperkenalkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memerangi korupsi dan ketidakadilan di Indonesia. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia juga terus dilakukan.
Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sebuah demokrasi yang sehat dan kuat. Dalam hal ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya demokrasi yang lebih baik di Indonesia.
4. Saya tidak setuju dengan menerima anggota parlemen yang bertindak atas suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri, yang terpisah dari kepentingan riil rakyat. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang harus fokus pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
5. Banyak orang yang memiliki kekuasaan sering kali lupa bahwa mereka adalah pelayan rakyat dan harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, mereka merendahkan rakyat dan melanggar hak asasi manusia dengan mudah karena merasa memiliki kekuasaan yang besar. Padahal, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi.
Kondisi semacam ini sering terjadi di berbagai belahan dunia, di mana pihak yang berkuasa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sayangnya, rakyat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari tindakan ini. Oleh karena itu, kita perlu terus memperjuangkan hak asasi manusia dan mengawasi pihak yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakannya.
NPM : 2215071055
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Penegakan hukum di Indonesia mengalami beberapa kelemahan, seperti tingkat korupsi yang merajalela. Namun, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun 2019 terlihat beberapa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mencabut izin beberapa platform media sosial. Tujuannya untuk meredam penyebaran konten negatif dan ujaran kebencian yang meresahkan masyarakat. Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih lemah. Masih terdapat banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili secara tegas dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus kekerasan terhadap wartawan, aktivis, dan kelompok minoritas. Selain itu, tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak juga masih sering terjadi.
Diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, penegakan HAM yang lemah juga mempersulit dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan. Keberanian dan keseriusan dalam penegakan HAM akan membantu memperkuat sistem peradilan, sehingga penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.
2. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan memiliki banyak keragaman adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam budaya dan adat istiadatnya. Nilai-nilai adat istiadat ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai adat istiadat yang terkenal di Indonesia adalah gotong royong, yaitu semangat untuk membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Selain itu, Indonesia juga memiliki kebiasaan untuk selalu memberikan salam dan ucapan terima kasih kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati.
Prinsip berke-Tuhanan tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Ketuhanan yang Maha Esa" adalah dasar negara Indonesia. Dalam prakteknya, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip berketuhanan yang maha esa mengandung makna bahwa kekuasaan negara dan rakyat Indonesia harus selalu berada di bawah naungan dan pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, rakyat Indonesia harus selalu mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam mengambil keputusan politik dan dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi.
Dalam hal ini, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa menekankan pentingnya kerja sama dan toleransi antarumat beragama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia telah menetapkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 sebagai landasan hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, menjunjung HAM juga menjadi prinsip utama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam memastikan demokrasi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa di antaranya adalah korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar sesuai dengan Pancasila, UUD NKRI 1945, dan juga menjunjung HAM.
Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, beberapa langkah penting telah diambil. Misalnya, pemerintah telah memperkenalkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memerangi korupsi dan ketidakadilan di Indonesia. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia juga terus dilakukan.
Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sebuah demokrasi yang sehat dan kuat. Dalam hal ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya demokrasi yang lebih baik di Indonesia.
4. Saya tidak setuju dengan menerima anggota parlemen yang bertindak atas suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri, yang terpisah dari kepentingan riil rakyat. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang harus fokus pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
5. Banyak orang yang memiliki kekuasaan sering kali lupa bahwa mereka adalah pelayan rakyat dan harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, mereka merendahkan rakyat dan melanggar hak asasi manusia dengan mudah karena merasa memiliki kekuasaan yang besar. Padahal, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi.
Kondisi semacam ini sering terjadi di berbagai belahan dunia, di mana pihak yang berkuasa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sayangnya, rakyat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari tindakan ini. Oleh karena itu, kita perlu terus memperjuangkan hak asasi manusia dan mengawasi pihak yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakannya.
NAMA : Najla Aulia Safhira
NPM : 2215071055
KELAS :B
PRODI : S1 Teknik Geodesi
NPM : 2215071055
KELAS :B
PRODI : S1 Teknik Geodesi