Nama : Bima Arya Pangestu
NPM : 2215071040
Kelas : B
Tugas : Pretest
Menurut saya, saling hujat dan caci maki itu merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Tetapi sistem demokrasi harus tetap berjalan. Sebab demokrasi merupakan pilihan para pendiri bangsa untuk dijalankan sebagai azas sekaligus sistem yang disepakati. Demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat. Oleh karena itu, demokrasi kerap menimbulkan beragam kegaduhan. Meskipun demokrasi mulai terguncang oleh banyak perkembangan situasi baru ini, demokrasi tetap eksis. Alasan utamanya, negara dengan sistem demokrasi yang baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Sistem ini juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Rakyat juga memiliki kendali secara tidak langsung atas hak-hak mereka sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi mungkin bukan sistem pemerintahan terbaik yang pernah dibuat. Namun, sistem ini adalah salah satu opsi yang lebih baik. Setiap bentuk pemerintahan pasti memiliki kekurangan. Orang yang berbeda pun memiliki pandangan yang berbeda tentang berbagai sistem politik. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara yang mengatur rakyat dengan rakyat itu sendiri. Dan demokrasi adalah satu-satunya sistem pemerintahan di mana keseimbangan seperti itu dapat ditemukan.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara didunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya.
Terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu: Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala; Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); Berkembangnya civil society dalam masyarakat.
Jadi, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidakpercayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.
Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2215071040
Kelas : B
Tugas : Pretest
Menurut saya, saling hujat dan caci maki itu merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Tetapi sistem demokrasi harus tetap berjalan. Sebab demokrasi merupakan pilihan para pendiri bangsa untuk dijalankan sebagai azas sekaligus sistem yang disepakati. Demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat. Oleh karena itu, demokrasi kerap menimbulkan beragam kegaduhan. Meskipun demokrasi mulai terguncang oleh banyak perkembangan situasi baru ini, demokrasi tetap eksis. Alasan utamanya, negara dengan sistem demokrasi yang baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Sistem ini juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Rakyat juga memiliki kendali secara tidak langsung atas hak-hak mereka sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi mungkin bukan sistem pemerintahan terbaik yang pernah dibuat. Namun, sistem ini adalah salah satu opsi yang lebih baik. Setiap bentuk pemerintahan pasti memiliki kekurangan. Orang yang berbeda pun memiliki pandangan yang berbeda tentang berbagai sistem politik. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara yang mengatur rakyat dengan rakyat itu sendiri. Dan demokrasi adalah satu-satunya sistem pemerintahan di mana keseimbangan seperti itu dapat ditemukan.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara didunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya.
Terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu: Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala; Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); Berkembangnya civil society dalam masyarakat.
Jadi, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidakpercayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.
Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.