Nama : Assyifa Khaerunnisa Atmi
NPM : 2215071045
Kelas : B
Tugas : Pretest
Demokrasi itu gaduh tetapi tetap bertahan dan banyak negara yang menganutnya. Demokrasi memfasilitasi silang pendapat selain itu demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Maka dari itu, demokrasi dikenal dengan tempat orang berisik yang saling menyuarakan pendapatnya. Banyak negara yang tetap memilih sistem demokrasi ini karena negara yang sistem demokrasinya baik akan mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, serta meningkatkan partisipasi publik. Contohnya adalah penegakan HAM negara yang menganut sistem demokrasi memiliki skor penegakan HAM tertinggi. Sejak akhir 1980an negara yang menganut demokrasi meningkat pesat, sebaliknya semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Kini, beberapa analisis menyatakan demokrasi berada di fase krisis. Banyak negara yang turun rank demokrasinya, yang biasanya disebabkan dari rendahnya kepercayaan pemerintah terhadap politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik sehingga regulasi pemerintah dianggap tidak transparan. Menurut Winston Churchill " demokrasi adalah sistem pemerintah paling buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu"
Tugas : Posttest
Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformal. Maka pilpres dan pilreg 2019 harus disikapi sesuai nilai nilai dari pancasila. Pemilu 2019 ini juga tidak jauh dari isu politisasi identitas dan agama. Dilihat dari pengalaman setiap dilaksanakannya pemilu juga terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama yaitu perilaku distributif yaitu melanggar hukum dan menghalalkan semua cara.
Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu juga berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu serta hasil dari pemilu. Salah satu isu krusial pilpres 2019 ini adalah politisasi birokrasi yang dimana persoalannya adalah bagaimana menjadikan birokrasi agar tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu ini. Tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai. Pemilu 2019 yang kompleks dikarenakan tingkat kerumitan yang tinggi serta hasil yang dipersoalkan menjadi pelajaran berharga. Karena dari tantangan tersebut membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit untuk dibangun. Serta sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia belum mampu menunjukkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2215071045
Kelas : B
Tugas : Pretest
Demokrasi itu gaduh tetapi tetap bertahan dan banyak negara yang menganutnya. Demokrasi memfasilitasi silang pendapat selain itu demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Maka dari itu, demokrasi dikenal dengan tempat orang berisik yang saling menyuarakan pendapatnya. Banyak negara yang tetap memilih sistem demokrasi ini karena negara yang sistem demokrasinya baik akan mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, serta meningkatkan partisipasi publik. Contohnya adalah penegakan HAM negara yang menganut sistem demokrasi memiliki skor penegakan HAM tertinggi. Sejak akhir 1980an negara yang menganut demokrasi meningkat pesat, sebaliknya semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Kini, beberapa analisis menyatakan demokrasi berada di fase krisis. Banyak negara yang turun rank demokrasinya, yang biasanya disebabkan dari rendahnya kepercayaan pemerintah terhadap politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik sehingga regulasi pemerintah dianggap tidak transparan. Menurut Winston Churchill " demokrasi adalah sistem pemerintah paling buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu"
Tugas : Posttest
Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformal. Maka pilpres dan pilreg 2019 harus disikapi sesuai nilai nilai dari pancasila. Pemilu 2019 ini juga tidak jauh dari isu politisasi identitas dan agama. Dilihat dari pengalaman setiap dilaksanakannya pemilu juga terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama yaitu perilaku distributif yaitu melanggar hukum dan menghalalkan semua cara.
Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu juga berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu serta hasil dari pemilu. Salah satu isu krusial pilpres 2019 ini adalah politisasi birokrasi yang dimana persoalannya adalah bagaimana menjadikan birokrasi agar tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu ini. Tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai. Pemilu 2019 yang kompleks dikarenakan tingkat kerumitan yang tinggi serta hasil yang dipersoalkan menjadi pelajaran berharga. Karena dari tantangan tersebut membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit untuk dibangun. Serta sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia belum mampu menunjukkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.