NAMA : Albi Rifki Alhanif
NPM : 2215071033
KELAS: B
PRODI: S1 Teknik Geodesi
NPM : 2215071033
KELAS: B
PRODI: S1 Teknik Geodesi
Posts made by 2215071033_Albi Rifki Alhanif
NAMA: Albi Rifki Alhanif
NPM: 2215071033
KELAS: B
PRODI: S1 Teknik Geodesi
NPM: 2215071033
KELAS: B
PRODI: S1 Teknik Geodesi
Nama : Albi Rifki Alhanif
Npm : 2215071033
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
Jawaban :
A. menurut pendapat saya artikel ini berisi kinerja HAM di Indonesia di tahun 2019 masih buruk, hanya ada sedikit perkembangan saja. Dengan adanya artikel ini maupun artikel lainnya pemerintah harus lebih mementingkan penegakkan HAM di Indonesia agar tercapai nya kinerja HAM yang maksimal sehingga masyarakat bisa hidup aman dan damai.
Hal positif yang saya dapat iyalah saya jadi tahu bahwa Kinerja HAM harus selalu di kedepankan sehingga masyarakat semakin aman dalam kehidupan di dalam suatu negara.
B.Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia juga memainkan peran penting dalam konstruksi dan praktik demokrasi di negara ini. Budaya partisipatif, gotong royong, musyawarah, dan menghormati kebhinekaan adalah beberapa nilai adat yang dapat mempengaruhi praktik demokrasi Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi Indonesia. Budaya partisipatif dan gotong royong mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat ruang publik untuk dialog dan musyawarah. Selain itu, penghormatan terhadap kebhinekaan dapat mendorong inklusivitas dan persatuan dalam kerangka demokrasi.
C. Sudah sesuai tapi masih banyak masalah yang belum terselesaikan contohnya yaitu praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam implementasi yang konsisten dan inklusif. Beberapa aspek seperti kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang inklusif, keadilan sosial, dan perlindungan.
D. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah suatu masalah yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dalam sistem demokrasi. Representasi yang baik dan akuntabilitas merupakan dua prinsip inti dalam sistem demokrasi yang sehat.
Penting untuk memahami bahwa dalam sistem demokrasi, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat. Mereka seharusnya bertindak dalam kapasitas yang bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau partisan. Namun, dalam praktiknya, kepentingan politik, tekanan kelompok, dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan anggota parlemen.
Dalam mengatasi situasi ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat sangat penting. Masyarakat harus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen mereka, serta memiliki mekanisme yang efektif untuk menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi mereka. Reformasi politik dan peningkatan integritas di dalam sistem politik juga penting untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang terinformasi dan terlibat cenderung dapat mengevaluasi tindakan para anggota parlemen dengan lebih baik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka dengan lebih akurat. Selain itu, sistem hukum dan lembaga pengawas yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Penerapan hukum yang adil dan efektif terhadap tindakan yang melanggar etika politik dapat menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas dan menjaga integritas dalam sistem politik. Pada akhirnya, mencapai perwakilan yang sejati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam sistem demokrasi merupakan tanggung jawab bersama antara para pemilih, masyarakat, dan pemimpin politik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena daya tarik karisma mereka. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak ini dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dalam situasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia merupakan prinsip inti yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan lainnya. Prinsip ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, serta diinternalisasi oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam situasi di mana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, dapat timbul konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika pengaruh ini digunakan untuk membatasi kebebasan individu, memicu diskriminasi, atau mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka hak asasi manusia dapat terancam. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penghormatan terhadap kekuasaan tradisi atau agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Praktik demokrasi yang sehat harus memastikan perlindungan hak-hak individu yang melekat pada semua warga negara, tanpa memandang tradisi atau agama yang dianut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, dengan memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan kelompok dilindungi. Dalam demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mempromosikan dialog, partisipasi publik, dan pendidikan yang kuat tentang hak asasi manusia. Masyarakat harus mampu mengkritisi dan mengajukan pertanyaan tentang tindakan dan kebijakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Peran lembaga-lembaga independen, seperti lembaga penegak hukum, media yang bebas, dan organisasi masyarakat sipil, juga penting dalam mengawasi dan mengawal pemenuhan hak asasi manusia.
Npm : 2215071033
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
Jawaban :
A. menurut pendapat saya artikel ini berisi kinerja HAM di Indonesia di tahun 2019 masih buruk, hanya ada sedikit perkembangan saja. Dengan adanya artikel ini maupun artikel lainnya pemerintah harus lebih mementingkan penegakkan HAM di Indonesia agar tercapai nya kinerja HAM yang maksimal sehingga masyarakat bisa hidup aman dan damai.
Hal positif yang saya dapat iyalah saya jadi tahu bahwa Kinerja HAM harus selalu di kedepankan sehingga masyarakat semakin aman dalam kehidupan di dalam suatu negara.
B.Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia juga memainkan peran penting dalam konstruksi dan praktik demokrasi di negara ini. Budaya partisipatif, gotong royong, musyawarah, dan menghormati kebhinekaan adalah beberapa nilai adat yang dapat mempengaruhi praktik demokrasi Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi Indonesia. Budaya partisipatif dan gotong royong mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat ruang publik untuk dialog dan musyawarah. Selain itu, penghormatan terhadap kebhinekaan dapat mendorong inklusivitas dan persatuan dalam kerangka demokrasi.
C. Sudah sesuai tapi masih banyak masalah yang belum terselesaikan contohnya yaitu praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam implementasi yang konsisten dan inklusif. Beberapa aspek seperti kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang inklusif, keadilan sosial, dan perlindungan.
D. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah suatu masalah yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dalam sistem demokrasi. Representasi yang baik dan akuntabilitas merupakan dua prinsip inti dalam sistem demokrasi yang sehat.
Penting untuk memahami bahwa dalam sistem demokrasi, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat. Mereka seharusnya bertindak dalam kapasitas yang bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau partisan. Namun, dalam praktiknya, kepentingan politik, tekanan kelompok, dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan anggota parlemen.
Dalam mengatasi situasi ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat sangat penting. Masyarakat harus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen mereka, serta memiliki mekanisme yang efektif untuk menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi mereka. Reformasi politik dan peningkatan integritas di dalam sistem politik juga penting untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang terinformasi dan terlibat cenderung dapat mengevaluasi tindakan para anggota parlemen dengan lebih baik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka dengan lebih akurat. Selain itu, sistem hukum dan lembaga pengawas yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Penerapan hukum yang adil dan efektif terhadap tindakan yang melanggar etika politik dapat menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas dan menjaga integritas dalam sistem politik. Pada akhirnya, mencapai perwakilan yang sejati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam sistem demokrasi merupakan tanggung jawab bersama antara para pemilih, masyarakat, dan pemimpin politik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena daya tarik karisma mereka. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak ini dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dalam situasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia merupakan prinsip inti yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan lainnya. Prinsip ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, serta diinternalisasi oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam situasi di mana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, dapat timbul konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika pengaruh ini digunakan untuk membatasi kebebasan individu, memicu diskriminasi, atau mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka hak asasi manusia dapat terancam. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penghormatan terhadap kekuasaan tradisi atau agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Praktik demokrasi yang sehat harus memastikan perlindungan hak-hak individu yang melekat pada semua warga negara, tanpa memandang tradisi atau agama yang dianut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, dengan memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan kelompok dilindungi. Dalam demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mempromosikan dialog, partisipasi publik, dan pendidikan yang kuat tentang hak asasi manusia. Masyarakat harus mampu mengkritisi dan mengajukan pertanyaan tentang tindakan dan kebijakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Peran lembaga-lembaga independen, seperti lembaga penegak hukum, media yang bebas, dan organisasi masyarakat sipil, juga penting dalam mengawasi dan mengawal pemenuhan hak asasi manusia.
Nama : Albi Rifki Alhanif
Npm : 2215071033
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
Hakikat konsep geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Macam-macam teori geopolitik
1.teori geopolitik frederich Ratzel
2. teori geopolitik Rudolf Kjellen
3. teori geopolitik Karl Housofer
4.teori geopolitik halford Mackinder
5. teori geopolitik Alfred Tayer mahan
6.teori geopolitik Guillio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller
Konsep geopolitik Indonesia teori geopolitik Bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukannya politik nasional ketika dihadapan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis di Indonesia.
Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 .
Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah Tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam suatu wilayah. Konsep Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan undang-undang Dasar Republik Indonesia hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Cara pandang bahasa Indonesia
A. mewujudkan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi
C. perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.
Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI :
Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik".
Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kesatuan wilayah Indonesia mencakup 1.kesatuan politik
2.kesatuan hukum
3.kesatuan sosial dan budaya
4.kesatuan pertahanan dan keamanan
Kesimpulannya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan samudra Hindia serta diantara benua Asia dan Benua Australia.
Keunggulan bangsa Indonesia adalah :
1. Jumlah dan potensi penduduknya cukup besar
2.memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya
3.letak wilayah yang strategis dan masih banyak lagi
Npm : 2215071033
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
Hakikat konsep geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Macam-macam teori geopolitik
1.teori geopolitik frederich Ratzel
2. teori geopolitik Rudolf Kjellen
3. teori geopolitik Karl Housofer
4.teori geopolitik halford Mackinder
5. teori geopolitik Alfred Tayer mahan
6.teori geopolitik Guillio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller
Konsep geopolitik Indonesia teori geopolitik Bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukannya politik nasional ketika dihadapan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis di Indonesia.
Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 .
Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah Tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam suatu wilayah. Konsep Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan undang-undang Dasar Republik Indonesia hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Cara pandang bahasa Indonesia
A. mewujudkan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi
C. perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.
Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI :
Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik".
Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kesatuan wilayah Indonesia mencakup 1.kesatuan politik
2.kesatuan hukum
3.kesatuan sosial dan budaya
4.kesatuan pertahanan dan keamanan
Kesimpulannya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan samudra Hindia serta diantara benua Asia dan Benua Australia.
Keunggulan bangsa Indonesia adalah :
1. Jumlah dan potensi penduduknya cukup besar
2.memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya
3.letak wilayah yang strategis dan masih banyak lagi
NAMA : Albi Rifki Alhanif
NPM : 2215071033
KELAS : B
PRODI : S1 Teknik Geodesi
NPM : 2215071033
KELAS : B
PRODI : S1 Teknik Geodesi