NAMA : SEVILLA SULISTIA AMATILLAH
NPM : 2215011111
KELAS : C
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011111
KELAS : C
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Sevilla Sulistia 2215011111
NAMA : SEVILLA SULISTIA AMATILLAH
NPM : 2215011111
KELAS : PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Bela Negara adalah hak dan kewajiban seorang warga negara karena semua itu punya keseimbangan dimata hukum oleh karena itu kita wajib melakukan bela negara walaupun dalam keadaan sulit seperti saat ini covid-19 karena semua ini masalah bersama bukan masalah satu pihak saja maka oleh karena itu kita wajib melakukan bela negara contoh bela negara yaitu dengan tetap diam dirumah saja dan tidak atau menyebarkan berita yang belum benar kejadiannya. Semakin tinggi kesadaran suatu warga negara tentang bela negara maka akan semakin kokoh juga negara tersebut maka yang terjadi konflik di negara tersebut akan rendah karena kesadaran warganya terhadap bela negara sangatlah tinggi hingga negara tersebut bisa maju dan sukses dalam pengembangan negaranya.
NPM : 2215011111
KELAS : PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Bela Negara adalah hak dan kewajiban seorang warga negara karena semua itu punya keseimbangan dimata hukum oleh karena itu kita wajib melakukan bela negara walaupun dalam keadaan sulit seperti saat ini covid-19 karena semua ini masalah bersama bukan masalah satu pihak saja maka oleh karena itu kita wajib melakukan bela negara contoh bela negara yaitu dengan tetap diam dirumah saja dan tidak atau menyebarkan berita yang belum benar kejadiannya. Semakin tinggi kesadaran suatu warga negara tentang bela negara maka akan semakin kokoh juga negara tersebut maka yang terjadi konflik di negara tersebut akan rendah karena kesadaran warganya terhadap bela negara sangatlah tinggi hingga negara tersebut bisa maju dan sukses dalam pengembangan negaranya.
NAMA : SEVILLA SULISTIA AMATILLAH
NPM : 2215011111
KELAS : PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Konsep ini melibatkan aspek keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan negara. Ancaman terhadap negara dibedakan menjadi 2 yaitu ancaman unsur trigatra dan unsur pancagatra. Ancaman terhadap unsur trigatra dan unsur pancagatra dapat mengacu pada ancaman terhadap fondasi dan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh ancaman yang dapat mempengaruhi unsur trigatra dan unsur pancagatra:
* Ancaman terhadap Unsur Trigatra:
Ancaman terhadap Keadilan Sosial: Ketidakadilan sosial, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat mengancam kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Ancaman terhadap Persatuan: Konflik etnis, konflik agama, separatisme, atau radikalisasi dapat mengancam persatuan bangsa dan kerukunan antarwarga negara.
Ancaman terhadap Kedaulatan: Intervensi asing, konflik perbatasan, atau ancaman terhadap integritas wilayah dapat mengancam kedaulatan negara.
* Ancaman terhadap Unsur Pancagatra:
Ancaman terhadap Kemerdekaan: Penindasan politik, pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, atau represi terhadap aktivis dan jurnalis dapat mengancam kemerdekaan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik.
Ancaman terhadap Keadilan: Korupsi, nepotisme, dan kolusi dalam pemerintahan serta sistem peradilan yang tidak independen dapat mengancam keadilan dalam masyarakat.
Ancaman terhadap Kemakmuran: Ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial-ekonomi, krisis keuangan, atau pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan dapat mengancam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Penting untuk mencatat bahwa ancaman terhadap unsur trigatra dan unsur pancagatra dapat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk menjaga keberlanjutan dan kemajuan negara, perlu adanya upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan mempromosikan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
NPM : 2215011111
KELAS : PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Konsep ini melibatkan aspek keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan negara. Ancaman terhadap negara dibedakan menjadi 2 yaitu ancaman unsur trigatra dan unsur pancagatra. Ancaman terhadap unsur trigatra dan unsur pancagatra dapat mengacu pada ancaman terhadap fondasi dan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh ancaman yang dapat mempengaruhi unsur trigatra dan unsur pancagatra:
* Ancaman terhadap Unsur Trigatra:
Ancaman terhadap Keadilan Sosial: Ketidakadilan sosial, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat mengancam kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Ancaman terhadap Persatuan: Konflik etnis, konflik agama, separatisme, atau radikalisasi dapat mengancam persatuan bangsa dan kerukunan antarwarga negara.
Ancaman terhadap Kedaulatan: Intervensi asing, konflik perbatasan, atau ancaman terhadap integritas wilayah dapat mengancam kedaulatan negara.
* Ancaman terhadap Unsur Pancagatra:
Ancaman terhadap Kemerdekaan: Penindasan politik, pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, atau represi terhadap aktivis dan jurnalis dapat mengancam kemerdekaan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik.
Ancaman terhadap Keadilan: Korupsi, nepotisme, dan kolusi dalam pemerintahan serta sistem peradilan yang tidak independen dapat mengancam keadilan dalam masyarakat.
Ancaman terhadap Kemakmuran: Ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial-ekonomi, krisis keuangan, atau pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan dapat mengancam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Penting untuk mencatat bahwa ancaman terhadap unsur trigatra dan unsur pancagatra dapat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk menjaga keberlanjutan dan kemajuan negara, perlu adanya upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan mempromosikan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
NAMA : SEVILLA SULISTIA AMATILLAH
NPM : 2215011111
KELAS : PKN C
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011111
KELAS : PKN C
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
NAMA : SEVILLA SULISTIA AMATILLAH
NPM : 2215011111
KELAS : PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
A. Tahun 2019 merupakan kegagalan hak asasi manusia bagi Indonesia. Hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk merasa aman. Namun, seperti yang ditunjukkan artikel tersebut, HAM di Indonesia menghadapi beberapa tantangan di tahun 2019. Dalam kerusuhan Papua akibat tindakan rasis aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas beberapa oknum polisi yang melanggar HAM mereka yang seharusnya menjamin dan melindungi. Mereka yang seharusnya melindungi malah melakukan tindakan perusakan yang melanggar hak asasi warga negara. Oleh karena itu penting agar para pelaku ini dihukum seberat-beratnya, agar para negarawan yang tidak profesional ini segera berhenti dan kehilangan kekuasaannya. Secara positif, dapat dikatakan bahwa reformasi telah berkembang ke arah perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, dukungan yang efektif terhadap supremasi hukum dan reformasi keamanan publik. Reformasi ini mencakup perbaikan sistem hukum yang lebih terbuka dan adil, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan aktivitas aparat keamanan. Selain itu, telah dilakukan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat HAM melalui partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan HAM.
B. Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia merupakan sebuah pendekatan yang menarik dan unik. Integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem demokrasi dapat mencerminkan identitas dan karakter khas Indonesia serta menghargai keberagaman yang ada di dalamnya. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa:
Penguatan Identitas Nasional: Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memperkuat identitas nasional dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, keberagaman agama di Indonesia diakui dan dihormati, sementara prinsip Tuhan yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati dan menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan, tanpa membedakan agama yang dianut.
Pilar Persatuan: Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menjadi pilar persatuan bangsa. Meskipun terdapat keragaman agama di Indonesia, prinsip ini mengingatkan kita akan kebersamaan dan persatuan dalam membangun negara, serta mendorong kerja sama dan toleransi antarumat beragama.
Moral dan Etika: Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memperkuat landasan moral dan etika dalam kehidupan berdemokrasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam proses demokrasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan bertanggung jawab, serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Kesetaraan dan Kebebasan Beragama: Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama. Dalam demokrasi Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agama mereka dengan bebas, sambil menghormati hak-hak dan kebebasan agama orang lain.
Penting untuk dicatat bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan dan dijalankan dengan prinsip-prinsip inklusif dan menjunjung tinggi kebebasan beragama serta penghormatan terhadap hak-hak semua warga negara. Prinsip ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasi atau membatasi hak-hak kelompok agama minoritas. Dalam demokrasi yang sehat, prinsip-prinsip demokrasi harus diimbangi dengan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia secara menyeluruh.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki tantangan dan kemajuan yang perlu terus dievaluasi. Secara umum, Indonesia telah berupaya untuk menjalankan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Penting untuk diingat bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang terus berubah dan berkembang. Sementara praktik demokrasi di Indonesia telah mencapai kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan guna menjadikan demokrasi lebih inklusif, responsif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia.
D. Jika anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, merusak demokrasi yang sehat, dan mengecewakan rakyat yang telah memilih mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Hal ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan, pengawasan terhadap kinerja anggota parlemen, dan advokasi terhadap kepentingan masyarakat. Perlu diperjuangkan upaya yang lebih besar untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem politik guna memastikan bahwa suara rakyat benar-benar diwakili dan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat.
E. Pendapat saya adalah bahwa penggunaan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang matang. Hal ini dapat menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu. Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi rakyat secara tidak jujur dan merugikan, hal ini dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Penggunaan manipulasi emosi dan pengorbanan rakyat sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
NPM : 2215011111
KELAS : PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
A. Tahun 2019 merupakan kegagalan hak asasi manusia bagi Indonesia. Hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk merasa aman. Namun, seperti yang ditunjukkan artikel tersebut, HAM di Indonesia menghadapi beberapa tantangan di tahun 2019. Dalam kerusuhan Papua akibat tindakan rasis aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas beberapa oknum polisi yang melanggar HAM mereka yang seharusnya menjamin dan melindungi. Mereka yang seharusnya melindungi malah melakukan tindakan perusakan yang melanggar hak asasi warga negara. Oleh karena itu penting agar para pelaku ini dihukum seberat-beratnya, agar para negarawan yang tidak profesional ini segera berhenti dan kehilangan kekuasaannya. Secara positif, dapat dikatakan bahwa reformasi telah berkembang ke arah perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, dukungan yang efektif terhadap supremasi hukum dan reformasi keamanan publik. Reformasi ini mencakup perbaikan sistem hukum yang lebih terbuka dan adil, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan aktivitas aparat keamanan. Selain itu, telah dilakukan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat HAM melalui partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan HAM.
B. Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia merupakan sebuah pendekatan yang menarik dan unik. Integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem demokrasi dapat mencerminkan identitas dan karakter khas Indonesia serta menghargai keberagaman yang ada di dalamnya. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa:
Penguatan Identitas Nasional: Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memperkuat identitas nasional dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, keberagaman agama di Indonesia diakui dan dihormati, sementara prinsip Tuhan yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati dan menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan, tanpa membedakan agama yang dianut.
Pilar Persatuan: Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menjadi pilar persatuan bangsa. Meskipun terdapat keragaman agama di Indonesia, prinsip ini mengingatkan kita akan kebersamaan dan persatuan dalam membangun negara, serta mendorong kerja sama dan toleransi antarumat beragama.
Moral dan Etika: Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memperkuat landasan moral dan etika dalam kehidupan berdemokrasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam proses demokrasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan bertanggung jawab, serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Kesetaraan dan Kebebasan Beragama: Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama. Dalam demokrasi Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agama mereka dengan bebas, sambil menghormati hak-hak dan kebebasan agama orang lain.
Penting untuk dicatat bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan dan dijalankan dengan prinsip-prinsip inklusif dan menjunjung tinggi kebebasan beragama serta penghormatan terhadap hak-hak semua warga negara. Prinsip ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasi atau membatasi hak-hak kelompok agama minoritas. Dalam demokrasi yang sehat, prinsip-prinsip demokrasi harus diimbangi dengan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia secara menyeluruh.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki tantangan dan kemajuan yang perlu terus dievaluasi. Secara umum, Indonesia telah berupaya untuk menjalankan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Penting untuk diingat bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang terus berubah dan berkembang. Sementara praktik demokrasi di Indonesia telah mencapai kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan guna menjadikan demokrasi lebih inklusif, responsif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia.
D. Jika anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, merusak demokrasi yang sehat, dan mengecewakan rakyat yang telah memilih mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Hal ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan, pengawasan terhadap kinerja anggota parlemen, dan advokasi terhadap kepentingan masyarakat. Perlu diperjuangkan upaya yang lebih besar untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem politik guna memastikan bahwa suara rakyat benar-benar diwakili dan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat.
E. Pendapat saya adalah bahwa penggunaan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang matang. Hal ini dapat menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu. Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi rakyat secara tidak jujur dan merugikan, hal ini dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Penggunaan manipulasi emosi dan pengorbanan rakyat sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.