NAMA : ABIYYU BAHY GAZY
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Abiyyu Bahy Gazy
NAMA : ABIYYU BAHY GAZY
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
Wawasan Nusantara merujuk pada pandangan bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daratan, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan ekonomi. Konsep ini juga melibatkan aspek budaya dan pertahanan keamanan. Memahami dan mengamalkan Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam menciptakan kesepahaman di antara semua warga negara Indonesia, baik dalam konteks politik maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk menghindari tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika, serta menghindari perilaku yang dapat mengakibatkan perpecahan di Indonesia.
Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dan panduan dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, dan tindakan bagi pemerintah pusat dan daerah. Konsep ini juga berperan dalam memupuk semangat nasionalisme yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, suku, bangsa, atau daerah. Perbedaan pandangan, pendapat, dan kelompok dalam konteks politik dan demokrasi dianggap sebagai hal yang normal dan sah. Bahkan, perbedaan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, yang bekerja secara sinergis untuk saling beradaptasi dan mencapai integrasi.
Wawasan Nusantara telah diakui oleh masyarakat internasional melalui Deklarasi Djuanda dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982. Prinsip negara kepulauan Archipelago menjadi dasar bagi kebijakan wilayah negara kepulauan Indonesia. Pembinaan dan pengembangan Wawasan Nusantara mencakup pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dengan tujuan mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks sejarah dan situasi sosial Indonesia, Wawasan Nusantara memiliki latar belakang politik yang penting. Dalam menjalankan cita-cita bangsa, seperti yang diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penting untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan semangat nasionalisme yang kuat, Indonesia tidak ingin terpecah menjadi banyak negara, tetapi ingin memperkuat persatuan dan kesatuan.
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
Wawasan Nusantara merujuk pada pandangan bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daratan, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan ekonomi. Konsep ini juga melibatkan aspek budaya dan pertahanan keamanan. Memahami dan mengamalkan Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam menciptakan kesepahaman di antara semua warga negara Indonesia, baik dalam konteks politik maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk menghindari tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika, serta menghindari perilaku yang dapat mengakibatkan perpecahan di Indonesia.
Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dan panduan dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, dan tindakan bagi pemerintah pusat dan daerah. Konsep ini juga berperan dalam memupuk semangat nasionalisme yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, suku, bangsa, atau daerah. Perbedaan pandangan, pendapat, dan kelompok dalam konteks politik dan demokrasi dianggap sebagai hal yang normal dan sah. Bahkan, perbedaan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, yang bekerja secara sinergis untuk saling beradaptasi dan mencapai integrasi.
Wawasan Nusantara telah diakui oleh masyarakat internasional melalui Deklarasi Djuanda dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982. Prinsip negara kepulauan Archipelago menjadi dasar bagi kebijakan wilayah negara kepulauan Indonesia. Pembinaan dan pengembangan Wawasan Nusantara mencakup pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dengan tujuan mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks sejarah dan situasi sosial Indonesia, Wawasan Nusantara memiliki latar belakang politik yang penting. Dalam menjalankan cita-cita bangsa, seperti yang diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penting untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan semangat nasionalisme yang kuat, Indonesia tidak ingin terpecah menjadi banyak negara, tetapi ingin memperkuat persatuan dan kesatuan.
NAMA : ABIYYU BAHY GAZY
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
NAMA : ABIYYU BAHY GAZY
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
NAMA : ABIYYU BAHY GAZY
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan mengenai pelanggaran HAM serius di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi, terutama di Papua. Meskipun banyak masalah tersebut, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa, dan penolakan masyarakat Kendeng terhadap tekanan dari berbagai pihak.
B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pemahaman individu. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup keberadaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang tercantum dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa. Pendapat terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kekuatan yang menyatukan beragam agama dan budaya di Indonesia, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pembatas terhadap kebebasan beragama atau tidak mempertimbangkan keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.
C. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia secara resmi menganut sistem demokrasi, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender yang masih terjadi.
D. Sikap terhadap situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat dapat bervariasi tergantung pada nilai dan prinsip yang dianut. Secara umum, praktik seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Demokrasi seharusnya mendorong perwakilan yang berfungsi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Penggunaan kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama oleh pihak-pihak yang berwenang, dengan memanfaatkannya untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, memiliki dampak yang kompleks terhadap hak asasi
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan mengenai pelanggaran HAM serius di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi, terutama di Papua. Meskipun banyak masalah tersebut, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa, dan penolakan masyarakat Kendeng terhadap tekanan dari berbagai pihak.
B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pemahaman individu. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup keberadaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang tercantum dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa. Pendapat terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kekuatan yang menyatukan beragam agama dan budaya di Indonesia, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pembatas terhadap kebebasan beragama atau tidak mempertimbangkan keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.
C. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia secara resmi menganut sistem demokrasi, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender yang masih terjadi.
D. Sikap terhadap situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat dapat bervariasi tergantung pada nilai dan prinsip yang dianut. Secara umum, praktik seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Demokrasi seharusnya mendorong perwakilan yang berfungsi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Penggunaan kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama oleh pihak-pihak yang berwenang, dengan memanfaatkannya untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, memiliki dampak yang kompleks terhadap hak asasi