NAMA : PAIDEL BONA TUA NABABAN
NPM : 2255012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2255012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Posts made by Paidel Bona Tua Nababan
Nama : Paidel Bona Tua Nababan
NPM : 2255012013
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Wawasan Nusantara merujuk pada pandangan bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mencakup daratan, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan ekonomi. Konsep ini juga melibatkan aspek budaya dan pertahanan keamanan.
Mempelajari dan mengamalkan Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam menciptakan kesamaan persepsi di antara seluruh warga negara Indonesia, baik dalam konteks sosiologi politik maupun kehidupan sehari-hari. Penting untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma moral, etika, dan nilai-nilai luhur, serta menghindari perilaku anarkis yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia.
Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, serta tindakan dan perilaku bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah. Konsep ini juga memainkan peran penting dalam memupuk semangat nasionalisme yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, suku, bangsa, atau daerah.
Perbedaan persepsi, pendapat, dan kelompok dalam konteks sosiologis politik dan demokrasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sahih. Bahkan, perbedaan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, yang bekerja secara sinergis untuk saling beradaptasi dan menuju integrasi.
Wawasan Nusantara telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional melalui Deklarasi Djuanda dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982. Prinsip negara kepulauan Ajib elago menjadi landasan bagi kebijakan wilayah negara kepulauan Indonesia. Pembinaan dan pengembangan Wawasan Nusantara mencakup pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dengan tujuan mencapai persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam konteks sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, Wawasan Nusantara memiliki latar belakang politik yang penting. Dalam menjalankan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penting untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Melalui semangat kebangsaan yang kuat, Indonesia tidak ingin terpecah menjadi banyak bangsa, tetapi ingin memperku
NPM : 2255012013
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Wawasan Nusantara merujuk pada pandangan bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mencakup daratan, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan ekonomi. Konsep ini juga melibatkan aspek budaya dan pertahanan keamanan.
Mempelajari dan mengamalkan Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam menciptakan kesamaan persepsi di antara seluruh warga negara Indonesia, baik dalam konteks sosiologi politik maupun kehidupan sehari-hari. Penting untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma moral, etika, dan nilai-nilai luhur, serta menghindari perilaku anarkis yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia.
Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, serta tindakan dan perilaku bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah. Konsep ini juga memainkan peran penting dalam memupuk semangat nasionalisme yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, suku, bangsa, atau daerah.
Perbedaan persepsi, pendapat, dan kelompok dalam konteks sosiologis politik dan demokrasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sahih. Bahkan, perbedaan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, yang bekerja secara sinergis untuk saling beradaptasi dan menuju integrasi.
Wawasan Nusantara telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional melalui Deklarasi Djuanda dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982. Prinsip negara kepulauan Ajib elago menjadi landasan bagi kebijakan wilayah negara kepulauan Indonesia. Pembinaan dan pengembangan Wawasan Nusantara mencakup pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dengan tujuan mencapai persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam konteks sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, Wawasan Nusantara memiliki latar belakang politik yang penting. Dalam menjalankan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penting untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Melalui semangat kebangsaan yang kuat, Indonesia tidak ingin terpecah menjadi banyak bangsa, tetapi ingin memperku
NAMA : Paidel Bona Tua Nababan
NPM : 2255012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM.
B.
Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi diimplementasikan dan diterima di dalam masyarakat Indonesia.
Musyawarah dan Konsensus, Kebinekaan dan Toleransi, dan Keadilan Sosial.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan hubungan yang kuat antara agama, kebudayaan, dan sistem politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dalam menjalankan tata kelola negara dan memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebajikan dalam sistem politik.
Pendapat pribadiku adalah bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mengakui peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap dijunjung tinggi
C.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, namun ada tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi untuk memastikan pemenuhan penuh terhadap nilai-nilai tersebut.
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD NRI 1945 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktiknya.
Namun, dalam kenyataannya, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang dapat disoroti meliputi:
Keterbatasan kebebasan berekspresi, Pelanggaran hak asasi manusia, Keterlibatan militer dalam pemerintahan, dan Korupsi dan keadilan.
Dalam rangka memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan lembaga pengawas independen, serta memastikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat supremasi sipil, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat sipil juga sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia.
D.
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu masalah yang sering ditemui dalam berbagai sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini sering kali disebut sebagai "mewakili diri sendiri" atau "politik elit".
Dalam demokrasi, anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang dipilih untuk mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, terkadang anggota parlemen dapat terjerat dalam kepentingan politik pribadi, kelompok, atau partai politik yang dapat mengaburkan tujuan utama mereka untuk melayani kepentingan rakyat.
Ketika anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan perwakilan mereka. Rakyat berharap agar para anggota parlemen dapat bekerja secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau kinerja anggota parlemen, serta mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui saluran partisipasi politik yang tersedia, seperti pemilihan umum, forum diskusi, atau demonstrasi damai. Selain itu, penting juga untuk mendorong reformasi politik dan perbaikan sistem perwakilan guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas anggota parlemen.
E.
pendapat saya, Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat mengancam konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa. Mereka menggunakan retorika populis untuk memperoleh dukungan dan sering kali melanggar hak asasi manusia, seperti membatasi kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis agama atau etnis. Masyarakat perlu tetap kritis, aktif berpartisipasi dalam politik, dan menuntut akuntabilitas dari pemimpin agar hak asasi manusia terlindungi untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka.
NPM : 2255012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM.
B.
Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi diimplementasikan dan diterima di dalam masyarakat Indonesia.
Musyawarah dan Konsensus, Kebinekaan dan Toleransi, dan Keadilan Sosial.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan hubungan yang kuat antara agama, kebudayaan, dan sistem politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dalam menjalankan tata kelola negara dan memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebajikan dalam sistem politik.
Pendapat pribadiku adalah bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mengakui peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap dijunjung tinggi
C.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, namun ada tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi untuk memastikan pemenuhan penuh terhadap nilai-nilai tersebut.
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD NRI 1945 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktiknya.
Namun, dalam kenyataannya, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang dapat disoroti meliputi:
Keterbatasan kebebasan berekspresi, Pelanggaran hak asasi manusia, Keterlibatan militer dalam pemerintahan, dan Korupsi dan keadilan.
Dalam rangka memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan lembaga pengawas independen, serta memastikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat supremasi sipil, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat sipil juga sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia.
D.
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu masalah yang sering ditemui dalam berbagai sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini sering kali disebut sebagai "mewakili diri sendiri" atau "politik elit".
Dalam demokrasi, anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang dipilih untuk mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, terkadang anggota parlemen dapat terjerat dalam kepentingan politik pribadi, kelompok, atau partai politik yang dapat mengaburkan tujuan utama mereka untuk melayani kepentingan rakyat.
Ketika anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan perwakilan mereka. Rakyat berharap agar para anggota parlemen dapat bekerja secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau kinerja anggota parlemen, serta mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui saluran partisipasi politik yang tersedia, seperti pemilihan umum, forum diskusi, atau demonstrasi damai. Selain itu, penting juga untuk mendorong reformasi politik dan perbaikan sistem perwakilan guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas anggota parlemen.
E.
pendapat saya, Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat mengancam konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa. Mereka menggunakan retorika populis untuk memperoleh dukungan dan sering kali melanggar hak asasi manusia, seperti membatasi kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis agama atau etnis. Masyarakat perlu tetap kritis, aktif berpartisipasi dalam politik, dan menuntut akuntabilitas dari pemimpin agar hak asasi manusia terlindungi untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka.
Nama: Paidel Bona Tua Nababan
NPM: 2255012013
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
NPM: 2255012013
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Nama: Paidel Bona Tua Nababan
NPM: 2255012013
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
NPM: 2255012013
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur