Dalam konteks hukum administrasi negara, artikel tersebut menggambarkan pandangan dari Dedy Hermawan, seorang akademisi, mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peluang kemenangan Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandar Lampung tahun 2024. Dedy Hermawan menekankan pentingnya faktor individu, kinerja, popularitas, dan elektabilitas sebagai penentu utama dalam kontestasi politik, dengan partai politik hanya menjadi tiket atau alat untuk mencapai kemenangan.

Berikut adalah beberapa pendapat dari perspektif hukum administrasi negara terkait artikel tersebut:

1. Faktor Individu sebagai Penentu Kemenangan: Pendapat Dedy Hermawan bahwa faktor individu menjadi penentu tertinggi dalam memenangkan kontestasi Pilwakot sesuai dengan realitas politik yang melibatkan pemilih yang berkesadaran tinggi dan pemilih yang mempertimbangkan kualitas calon. Secara hukum administrasi negara, hal ini menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas calon dapat memengaruhi hasil pemilihan, terutama jika calon memiliki track record yang baik dan terbukti mampu memenuhi harapan masyarakat.

2. Peran Partai Politik: Meskipun Dedy Hermawan mengatakan bahwa partai politik bukanlah faktor penentu kemenangan, namun peran partai politik dalam Pilwakot tetap penting. Partai politik merupakan pengusung calon dan dapat memberikan dukungan organisasi, sumber daya, dan jaringan politik yang membantu calon untuk memenangkan pemilihan. Dalam konteks hukum administrasi negara, partai politik memiliki peran penting dalam mendukung proses demokrasi dan membantu memastikan keberlanjutan pemerintahan yang stabil.

3. Survei Opini Publik: Dedy Hermawan menekankan pentingnya melakukan survei opini publik sebagai acuan untuk mengukur popularitas dan elektabilitas calon. Pendapat ini sejalan dengan pendekatan ilmiah yang melibatkan analisis data dan informasi untuk mengambil keputusan yang rasional dalam proses pemilihan. Dalam konteks hukum administrasi negara, survei opini publik dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi tentang preferensi pemilih dan mendasarkan keputusan politik pada data yang akurat.

4. Kepuasan Masyarakat: Dedy Hermawan juga menyoroti pentingnya tingkat kepuasan masyarakat dalam menentukan elektabilitas petahana. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi dasar hukum administrasi negara. Keberhasilan petahana dalam memenuhi harapan masyarakat dan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi dapat menjadi faktor penting dalam mempertahankan atau kehilangan elektabilitasnya.

5. Modal Logistik dan Adu Gagasan: Dalam konteks hukum administrasi negara, modal logistik yang memadai diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan yang transparan, adil, dan demokratis. Pada saat yang sama, adu ide dan gagasan yang berkualitas juga penting dalam proses pemilihan untuk memastikan pemilih memiliki pilihan yang beragam dan dapat memilih berdasarkan program dan visi-misi calon.

Menurut saya, dalam konteks hukum administrasi negara, penangkapan seorang guru besar ilmu peradilan dalam ekonomi Islam yang terjerat kasus suap dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu saja merupakan masalah serius. Hukum administrasi negara bertujuan untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang baik dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam kasus seperti ini, proses hukum akan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. KPK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jika seorang individu, termasuk seorang guru besar, diduga terlibat dalam kasus suap, KPK akan melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti yang cukup sebelum melakukan penangkapan.

Dalam konteks ekonomi Islam, kasus seperti ini sangat disayangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan transparansi yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam. Sebagai seorang guru besar ilmu peradilan dalam ekonomi Islam, diharapkan individu tersebut akan menghormati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktiknya.

Namun, penting untuk diingat bahwa kasus suap ini melibatkan individu spesifik dan tidak mencerminkan seluruh komunitas guru besar ilmu peradilan dalam ekonomi Islam atau ekonomi Islam secara keseluruhan. Kasus ini harus ditangani secara adil dan transparan, dan tidak seharusnya menggeneralisasi atau menyimpulkan negatif terhadap seluruh kelompok atau disiplin ilmu tertentu.

Menurut saya, penting untuk diingat bahwa wartawan memiliki tanggung jawab etis untuk melaporkan informasi yang faktual dan relevan kepada masyarakat. Mereka berperan sebagai penjaga kebebasan pers dan sering kali berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Dalam menjalankan tugas mereka, wartawan harus mempertimbangkan prinsip keberimbangan, kebenaran, dan akuntabilitas.

Sebagai seorang pejabat daerah meminta wartawan untuk menghapus liputan berita karena acara tersebut viral di media sosial dapat menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan pers dan intervensi dalam penyampaian informasi dan tindakan ini tidak etis untuk dilakukan oleh seorang pejabat daerah.

Dalam situasi seperti ini, idealnya, perdebatan terbuka dan konstruktif harus terjadi. Wartawan, redaksi, dan pihak terkait lainnya harus berdialog untuk mempertimbangkan argumen dan implikasi dari permintaan penghapusan tersebut. Keputusan akhir harus didasarkan pada prinsip-prinsip jurnalisme yang kuat dan mempertimbangkan kepentingan umum.

Nama : Miftahul Khoiri Abdallah
NPM : 2216041075

Menurut saya, kondisi jalan rusak parah yang ada di Provinsi Lampung bukan lah isu yang baru. Masalah perbaikan jalan dan infrastruktur selalu menjadi janji kampanye di setiap masa kampanye.

Sebenarnya sudah banyak pihak yang mengkritisi perihal masalah kerusakan jalan dan infrastruktur di Provinsi Lampung yang tergolong sangat lambat pengerjaannya bahkan sampai bertahun-tahun dibiarkan rusak, para akademisi dan pihak oposisi sudah lama menyampaikan kritiknya.

Tapi baru lah Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat untuk menangani masalah jalan rusak ini setelah kontrol masyarakat digunakan melalui kritik yang viral oleh salah satu pemuda di sosial media dan berhasil menarik perhatian dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan peninjauan jalan dan infrastruktur di Provinsi Lampung.

Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat ketika memilih Pemimpin Daerah bukan hanya memiliki calon yang sering melakukan kampanye dengan cara melakukan banyak kegiatan seperti jalan sehat, bagi-bagi sembako, bahkan konser. Seharusnya masyarakat lebih selektif lagi dalam memilih calon Pemimpin Daerah karena pilihan yang tepat akan berakibat kepada kemajuan yang cepat di Daerah tersebut.

Miftahul Khoiri Abdallah
2216041075
Kelompok 3

Izin bertanya kepada kelompok 4

Dengan maraknya kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, contohnya meningkatkan transparansi, penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan edukasi, dan pengembangan teknologi.

Menurut kelompok anda, sejauh ini diantara upaya pencegahan diatas, upaya mana yang paling efektif sejauh ini ?