Ade Rahma Anggraini
2216041049
2216041049
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ade Rahma Anggraini 2216041049
Ade Rahma Anggraini
2216041049
2216041049
PDA -> PERKENALAN -> PERKENALAN -> Re: PERKENALAN
Ade Rahma Anggraini
2216041049
Alasan : alasan saya mengambil mata kuliah ini karena dapat membantu saya untuk memahami dan melestarikan budaya serta tradisi yang khas dari setiap adat diseluruh Indonesia, yang sering kali terancam punah oleh modernisasi.
Harapan : diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, tentang karakteristik, struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta tantangan yang dihadapi oleh desa adat.
2216041049
Alasan : alasan saya mengambil mata kuliah ini karena dapat membantu saya untuk memahami dan melestarikan budaya serta tradisi yang khas dari setiap adat diseluruh Indonesia, yang sering kali terancam punah oleh modernisasi.
Harapan : diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, tentang karakteristik, struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta tantangan yang dihadapi oleh desa adat.
Nama : Ade Rahma Anggraini
NPM : 2216041049
Dalam konteks kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan terkait dengan peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pilwakot 2024 di Bandar Lampung, yang pertama ada aspek hukum administrasi pemilihan, Dalam Pilwakot, penting untuk memperhatikan aspek hukum administrasi pemilihan. Ini mencakup prosedur dan ketentuan yang mengatur pemilihan, seperti peraturan perundang-undangan terkait pencalonan, pemilihan, kampanye, dan pemilihan umum secara umum. Para kandidat harus memastikan mereka memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan untuk menjadi calon walikota. yang kedua ada partisipasi politik yaitu Pilwakot melibatkan partisipasi politik dari berbagai pihak, termasuk partai politik, calon kandidat, dan masyarakat. Aspek kajian HAN akan melihat bagaimana partisipasi politik dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penting bagi para kandidat untuk menjalankan kampanye yang sesuai dengan aturan dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dalam upaya mereka memperoleh dukungan dari masyarakat. selanjutnya ada Kinerja dan Responsivitas Pemerintah: Dalam kajian HAN, kinerja pemerintah merupakan aspek penting yang harus dievaluasi. Bagaimana kinerja petahana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespons aspirasi publik dapat memengaruhi elektabilitas mereka. Evaluasi kinerja pemerintah dapat melibatkan pemantauan kepuasan masyarakat, pengukuran indikator kinerja, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, tingkat kepuasan masyarakat yang disebutkan sebesar 60 persen dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi elektabilitas petahana.
NPM : 2216041049
Dalam konteks kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan terkait dengan peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pilwakot 2024 di Bandar Lampung, yang pertama ada aspek hukum administrasi pemilihan, Dalam Pilwakot, penting untuk memperhatikan aspek hukum administrasi pemilihan. Ini mencakup prosedur dan ketentuan yang mengatur pemilihan, seperti peraturan perundang-undangan terkait pencalonan, pemilihan, kampanye, dan pemilihan umum secara umum. Para kandidat harus memastikan mereka memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan untuk menjadi calon walikota. yang kedua ada partisipasi politik yaitu Pilwakot melibatkan partisipasi politik dari berbagai pihak, termasuk partai politik, calon kandidat, dan masyarakat. Aspek kajian HAN akan melihat bagaimana partisipasi politik dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penting bagi para kandidat untuk menjalankan kampanye yang sesuai dengan aturan dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dalam upaya mereka memperoleh dukungan dari masyarakat. selanjutnya ada Kinerja dan Responsivitas Pemerintah: Dalam kajian HAN, kinerja pemerintah merupakan aspek penting yang harus dievaluasi. Bagaimana kinerja petahana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespons aspirasi publik dapat memengaruhi elektabilitas mereka. Evaluasi kinerja pemerintah dapat melibatkan pemantauan kepuasan masyarakat, pengukuran indikator kinerja, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, tingkat kepuasan masyarakat yang disebutkan sebesar 60 persen dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi elektabilitas petahana.
Nama : Ade Rahma Anggraini
Npm : 2216041049
Sebagai mahasiswa, saya meyakini bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah prinsip yang fundamental dalam demokrasi. Pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Wartawan memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengawasi tindakan pemerintah, sehingga mereka harus bebas dalam melaksanakan tugas tersebut tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun.
Menghapus liputan berita hanya karena suatu acara menjadi viral di media sosial akan mengabaikan tanggung jawab wartawan untuk memberikan informasi yang akurat dan obyektif kepada masyarakat. Keputusan menghapus liputan berita seharusnya didasarkan pada kriteria jurnalistik yang objektif, seperti kebenaran fakta dan relevansi berita tersebut bagi masyarakat.
Selain itu, meminta wartawan untuk menghapus liputan berita juga dapat menciptakan preseden yang berbahaya dalam hal penekanan kebebasan pers. Jika wartawan diharapkan mengikuti permintaan semacam itu, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi informasi oleh pihak yang berwenang.
Sebagai mahasiswa, saya mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, wartawan, dan masyarakat untuk menjaga kebebasan pers dan menjamin akuntabilitas pemerintah. Pemerintah harus menghormati peran wartawan sebagai penjaga kebenaran dan pembawa informasi kepada publik. Wartawan juga perlu menjunjung tinggi etika jurnalistik dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.