Chika Aisya Nurfadia
2216041063
Kelompok 3

Izin menanggapi pertanyaan Qaisara. Menurut saya, kasus ini sangatlah penting dan serius karena menyangkut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus penundaan tahapan Pemilu 2024 telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Putusan PN Jakarta Pusat yang menunda tahapan Pemilu 2024 juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak masuk akal dan kejanggalan putusan Pengadilan Negri Jakpus mengenai penundaan Pemilu 2024 ini menjadi alasan mengapa kelompok kami memilih kasus ini untuk didiskusikan. Dan juga masih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang menganggap kasus ini tidak serius. Oleh karena itu, kita semua sebagai mahasiswa, terlebih lagi mahasiswa FISIP, seharusnya peduli dan kritis terhadap kasus yang menyangkut sistem ketatanegaraan negara ini. Kami harap, dengan kami mengangkat kasus ini ke forum diskusi kelas, teman-teman sekalian ikut serta bersuara dan mendalami kasus yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Chika Aisya Nurfadia
2216041063
Kelompok 3

Izin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana tanggapan/pendapat kalian terhadap sanksi yang diberikan? apakah menurut kelompok 2 sanksi tersebut sudah cukup/seimbang dengan perbuatan pelaku penyalahgunaan kekuasaan?

Chika Aisya Nurfadia
2216041063
Kelompok 3

Wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan pemerintahan, maka dikatakan bahwa substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan.
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas dalam Hukum Administrasi bermakna bahwa pemerintah tundak kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang.
Wewenang pemerintahan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang tersebut. Atau dalam kata lain, wewenang yang dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang yang memberi wewenang pemerintahan. Berpijak pada sumber hukum administrasi, lazimnya diperoleh dari hukum positif.
Secara teori administrasi, ada 3 cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan:
•Atribusi
•Delegasi
•Mandat

Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dan juga administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum Administrasi Negara menjadi penting di negara hukum karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Objek HAN Khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contohnya Hukum Tata Ruang, IMB dll. Objek HAN Umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contohnya Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dll. Hukum Administrasi Negara memiliki hubungan dengan hukum-hukum lainnya, seperti Hukum Privat, Hukum Pidana, Hukum Administrasi materiil, dan Hukum Internasional.
HAN juga memiliki tujuan, yaitu memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara, memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara.