NAMA: CHOIRINI ABDILLAH
NPM: 2215012075
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
NPM: 2215012075
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Posts made by CHOIRINI ABDILLAH
Nama: CHOIRNI ABDILLAH
NPM: 2215012075
Kelas: A
Pancasila sebagai ideologi di Indonesia memiliki sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Selain itu, Pancasila juga sebagai dasar negara dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara. Salah satu pelaksanaan kebijakan ini adalah dalam proses pemilu. Kegiatan pemilu ini tertuang dalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dan makna dari sila keempat ini adalah:
- pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuuk rakyat
- permusyawaratan yaitu membuat keputusan secara bulat melalui jalan kebijaksanaan
- melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran
- asas kerakyatan yaitu rasa cinta terhadap rakyat
Dari penjelasan tersebut seharusnya pelaksanaan demokrasi sila keempat Pancasila sebagai sumber nilai pemilihan umum di Indonesia harusnya dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, nyatanya masih banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pemilu, tim pendukung, dan masyarakat. Partai politik sebagai instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan perannya mewujudkan suatu negara seharusnya dapat menyalurkan proses demokrasi sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Hal ini dapat dilihat sisi internal partai politik itu sendiri.
Banyak partai politik yang masih melakukan kecurangan dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila karena di Indonesia sendiri pelanggaran partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila tidak ada sanksinya. Sedangkan di negara lain, jika partai politik tidak mencerminkan nilai suatu demokrasi, maka partai politik tersebut harus dibubarkan.
NPM: 2215012075
Kelas: A
Pancasila sebagai ideologi di Indonesia memiliki sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Selain itu, Pancasila juga sebagai dasar negara dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara. Salah satu pelaksanaan kebijakan ini adalah dalam proses pemilu. Kegiatan pemilu ini tertuang dalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dan makna dari sila keempat ini adalah:
- pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuuk rakyat
- permusyawaratan yaitu membuat keputusan secara bulat melalui jalan kebijaksanaan
- melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran
- asas kerakyatan yaitu rasa cinta terhadap rakyat
Dari penjelasan tersebut seharusnya pelaksanaan demokrasi sila keempat Pancasila sebagai sumber nilai pemilihan umum di Indonesia harusnya dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, nyatanya masih banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pemilu, tim pendukung, dan masyarakat. Partai politik sebagai instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan perannya mewujudkan suatu negara seharusnya dapat menyalurkan proses demokrasi sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Hal ini dapat dilihat sisi internal partai politik itu sendiri.
Banyak partai politik yang masih melakukan kecurangan dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila karena di Indonesia sendiri pelanggaran partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila tidak ada sanksinya. Sedangkan di negara lain, jika partai politik tidak mencerminkan nilai suatu demokrasi, maka partai politik tersebut harus dibubarkan.
Nama: CHOIRINI ABDILLAH
NPM: 2215012075
Kelas: A
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa pemerintahan ini sangat terbatas, pers atau media cetak yang mendukung revolusi kemerdekaan.
2. Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik Indonesia. Namun, demokrasi ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:
- dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
- basis sosial ekonomi yang masih lemah
- persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan Angkatan Darat, yaitu sama sama tidak suka dengan proses politik yang berjalan
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Adanya tolak ukur yang kuat antara tiga kekuatan politik yang utama pada masa itu, yaitu antara ABRI, presiden Soekarno, dan PKI.
4. Masa Demokrasi Pemerintahan Orde Baru
Awalnya kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, namun kemudian ternyata yang terjadi adalah dominannya peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengembang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintahan.
5. Demokrasi Masa Reformasi (1998-sekarang)
Demookrasi ini adalah Demokrasi Pancasila yang mirip dengan Demokrasi Parlementer, karakteristik demokrasi era ini adalah:
- pemilu (1999-2004) lebih demokratis dari yang sebelumnya
- kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa
- perekrutan pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
- hak dasar bisa terjamin
NPM: 2215012075
Kelas: A
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa pemerintahan ini sangat terbatas, pers atau media cetak yang mendukung revolusi kemerdekaan.
2. Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik Indonesia. Namun, demokrasi ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:
- dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
- basis sosial ekonomi yang masih lemah
- persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan Angkatan Darat, yaitu sama sama tidak suka dengan proses politik yang berjalan
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Adanya tolak ukur yang kuat antara tiga kekuatan politik yang utama pada masa itu, yaitu antara ABRI, presiden Soekarno, dan PKI.
4. Masa Demokrasi Pemerintahan Orde Baru
Awalnya kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, namun kemudian ternyata yang terjadi adalah dominannya peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengembang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintahan.
5. Demokrasi Masa Reformasi (1998-sekarang)
Demookrasi ini adalah Demokrasi Pancasila yang mirip dengan Demokrasi Parlementer, karakteristik demokrasi era ini adalah:
- pemilu (1999-2004) lebih demokratis dari yang sebelumnya
- kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa
- perekrutan pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
- hak dasar bisa terjamin