NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Kiriman dibuat oleh 2215012071 Nurul Maulina
NAMA :NURUL MAULINA
NPM :2215012071
KELAS :A
NPM :2215012071
KELAS :A
NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : ARSITEKTUR
Demokrasi memerlukan proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arahan yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (memperdalam demokrasi) atau konsolidasi demokrasi.
Kondisi politik Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi memunculkan pertanyaan demokrasi, yakni apakah pilpres langsung saat ini relevan dan bermanfaat bagi penguatan demokrasiasi dan penciptaan pemerintahan yang legitimasi dan efektif?,Untuk itu, kira-kira perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres yaitu sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.
Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Era reformasi menghasilkan politisi yang sangat pragmatis yang acapkali melakukan manuver politik dengan melakukan politisasi birokrasi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.
Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi. Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : ARSITEKTUR
Demokrasi memerlukan proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arahan yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (memperdalam demokrasi) atau konsolidasi demokrasi.
Kondisi politik Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi memunculkan pertanyaan demokrasi, yakni apakah pilpres langsung saat ini relevan dan bermanfaat bagi penguatan demokrasiasi dan penciptaan pemerintahan yang legitimasi dan efektif?,Untuk itu, kira-kira perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres yaitu sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.
Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Era reformasi menghasilkan politisi yang sangat pragmatis yang acapkali melakukan manuver politik dengan melakukan politisasi birokrasi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.
Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi. Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : ARSITEKTUR A
Demokrasi itu gaduh,tapi kenapa banyak bertahan dan di anut banyak Negara?
Alasan/dampak positif dari sistem demokrasi :
1.Negara yang system demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang.
2.Demokrasi juga di pandang sebagai alat paling efektif dalam mewujudkan kesetaraan,mengurangi konflik,dan meningkatkan partisipasi public.
3.Dari segi penegakan HAM,negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi.
4.Warga di Negara yang menganut demokrasi juga cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi.
Perbedaan Negara demokrasi dengan non-demokrasi :
1.Secara umum,Negara demokrasi lebih kaya,karna mempunyai tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi.
2.Demokrasi punya angka korupsi yang lebih rendah.
3.Warga Negara demokrasi lebih baagia dan sehat.
4.Warga Negara demokrasi menikmati lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia.
Pada akhir tahun 1980-an Negara yang menganut demokrasi meningkat pesat,dan semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan.
Dampak negative dari system demokrasi :
1.Pemberian hak pilih kepada warga Negara merupakan tindakan yang kurang tepat.karna dengan itu dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin populis yang anti sains.
2.para politikus yang menolak di kritik dan menampik kebebasan berpendapat.
Pada 2019,skor rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke 5,44,dan menjadi skor terburuk semenjak 2006.
Alasan krisis demokrasi:
1.Rendahnya kepercayaan pemerintah dan politikus.
2.Penurunan jumlah keanggotaan partai politik.
3.Regulasi pemerintah yang di anggap tidak transparan.
NPM : 2215012071
KELAS : ARSITEKTUR A
Demokrasi itu gaduh,tapi kenapa banyak bertahan dan di anut banyak Negara?
Alasan/dampak positif dari sistem demokrasi :
1.Negara yang system demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang.
2.Demokrasi juga di pandang sebagai alat paling efektif dalam mewujudkan kesetaraan,mengurangi konflik,dan meningkatkan partisipasi public.
3.Dari segi penegakan HAM,negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi.
4.Warga di Negara yang menganut demokrasi juga cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi.
Perbedaan Negara demokrasi dengan non-demokrasi :
1.Secara umum,Negara demokrasi lebih kaya,karna mempunyai tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi.
2.Demokrasi punya angka korupsi yang lebih rendah.
3.Warga Negara demokrasi lebih baagia dan sehat.
4.Warga Negara demokrasi menikmati lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia.
Pada akhir tahun 1980-an Negara yang menganut demokrasi meningkat pesat,dan semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan.
Dampak negative dari system demokrasi :
1.Pemberian hak pilih kepada warga Negara merupakan tindakan yang kurang tepat.karna dengan itu dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin populis yang anti sains.
2.para politikus yang menolak di kritik dan menampik kebebasan berpendapat.
Pada 2019,skor rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke 5,44,dan menjadi skor terburuk semenjak 2006.
Alasan krisis demokrasi:
1.Rendahnya kepercayaan pemerintah dan politikus.
2.Penurunan jumlah keanggotaan partai politik.
3.Regulasi pemerintah yang di anggap tidak transparan.
NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : A
NPM : 2215012071
KELAS : A