NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI :S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI :S1 ARSITEKTUR
Posts made by 2215012071 Nurul Maulina
NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.Bagaimana isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang diangkat antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, hukuman kebebasan berekspresi dan keberagamaan, ancaman berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun kelam dengan kemacetan agenda HAM, kemunduran mutu HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Namun, ia juga menyebut beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan publik. Gerakan mahasiswa dan masyarakat juga menjadi harapan dalam menegakkan HAM.
Dekan Fakultas Hukum di Universitas Katolik Atma Jaya, Asmin Fransiska, setuju dengan temuan lembaga lain mengenai buruknya HAM di Indonesia. Ia menuntut pentingnya pengadilan HAM yang efektif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, serta perlunya mengungkap kebenaran dalam rekonsiliasi. Ia juga menekankan bahwa persoalan di Papua bukan sekedar kemerdekaan politik, tetapi juga perlakuan yang berbeda terhadap anggota suatu bangsa yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Fransiska menyebut bahwa isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sering tertutup oleh isu kemerdekaan dan tidak adanya penanganan rasisme yang memadai.
Dari artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Meskipun ada beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi dan perlawanan dari gerakan masyarakat, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, keadilan, dan mengungkap kebenaran dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah memberikan pemahaman yang lebih luas tentang penegakan HAM di Indonesia terutama pada tahun 2019. Artikel tersebut juga memberikan informasi bahwa masih adanya kesadaran dan upaya dari beberapa pihak, seperti lembaga HAM dan masyarakat sipil, untuk mengkritisi dan memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan perlawanan dari gerakan masyarakat juga memberikan harapan bahwa ada kemungkinan perbaikan di masa depan.
B.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi di Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi "berke-Tuhanan yang Maha Esa" tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, yang mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan di negara ini.
Pendekatan ini memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan koeksistensi antaragama di Indonesia. Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip "berke-Tuhan yang Maha Esa" menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai religius dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dalam kerangka perseorangan dan persatuan bangsa.
Prinsip demokrasi “berke-Tuhanan yang Maha Esa” juga mencerminkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam pembuatan keputusan politik. Demokrasi tidak hanya sebatas pemenuhan kebebasan berpendapat dan beragama, tetapi juga menghargai prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang berasal dari kepercayaan kepada Tuhan.
Namun, dalam menerapkan prinsip demokrasi dengan asas “berke-Tuhanan yang Maha Esa”, penting untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan semua individu dihormati dan dilindungi. Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk mengamalkan agama atau keyakinan pilihannya, dan tidak ada perlakuan buruk berdasarkan agama atau keyakinan dalam sistem demokrasi.
Penting juga untuk memahami bahwa demokrasi Indonesia tidak diperuntukkan bagi satu agama atau kelompok agama tertentu, tetapi mencakup semua warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang agama mereka. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" melarang kesetaraan dan inklusi, sehingga demokrasi harus mencakup dan melindungi hak-hak semua individu, termasuk agama minoritas.
Secara keseluruhan, prinsip demokrasi "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun sistem politik yang inklusif, menghormati keragaman agama, dan mendasarkan keputusan politiknya pada nilai-nilai moral yang diperoleh dari kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi demokrasi perkembangan yang berkelanjutan di Indonesia, dengan mengutamakan keadilan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai secara utuh atau sempurna dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.Karna tantangan dan masalah terkait dengan demokrasi di Indonesia juga masih banyak. Beberapa isu yang sering diangkat meliputi kekerasan politik, korupsi, akses terbatas terhadap keadilan, keterbatasan kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak minoritas. Ada juga laporan tentang kriminalisasi aktivis, kekerasan kebebasan berekspresi, serta kekerasan dan kebencian terhadap kelompok etnis atau agama tertentu.
Prinsip-prinsip demokrasi yang tercermin dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan yang berdasarkan penderitaan rakyat, perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan partisipasi politik.
Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menerapkan demokrasi sejak reformasi pada tahun 1998. Negara ini telah mengadakan pemilihan umum secara berkala dan meliberalisasi iklim politik dengan mengaktifkan partai politik yang beragam dan media yang lebih bebas. Selain itu, mengadopsi berbagai undang-undang dan lembaga yang mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia juga merupakan langkah positif. Namun, tantangan dan masalah terkait dengan demokrasi di Indonesia juga masih ada.
D.Bagaimana sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
menurut saya,kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan tindakan yang merugikan demokrasi.
Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Mereka seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Ketika anggota parlemen mengutamakan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan masyarakat, hal itu dapat mengarah pada ancaman kekuasaan, korupsi, dan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi parlemen dan mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Ini termasuk pembinaan yang ketat terhadap perilaku anggota parlemen, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan pelanggaran etika, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengadu dan menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat.
Selain itu, pendidikan politik yang kuat dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat membantu menghasilkan anggota parlemen yang lebih bertanggung jawab dan berkomitmen pada kepentingan rakyat yang mereka wakili.
E.Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah berselisih dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Menurut saya saat ini memang banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuatan seperti itu saat ini. Namun ini bukan salah dari satu pihak saja. Banyak juga masyarakat yang kehilangan kendali diri dan mudah terpengaruh dengan suap dan hal semacamnya.
Pihak-pihak yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki kemampuan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan kuat. Mereka sering menggunakan retorika yang memanfaatkan nilai-nilai tradisional atau agama untuk mendapatkan dukungan dan mempertahankan kekuatan mereka. Dalam beberapa kasus, kekuatan karismatik ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah tekanan pentingnya melindungi dan melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa pengawasan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan di hadapan hukum, menjadi landasan penting dalam sistem demokrasi yang matang.
Namun, konflik dapat muncul ketika pihak yang memiliki kekuatan karismatik menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi atau membatasi hak-hak asasi manusia dalam rangka mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka. Hal ini dapat mencakup kebebasan kebebasan berekspresi atau kebebasan beragama, kebencian berbasis agama atau tradisi, atau penindasan terhadap kelompok minoritas.
Dalam konteks demokrasi dewasa, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Sistem demokrasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah ancaman karismatik kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil berada dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Selain itu, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil juga merupakan faktor penting dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan menjaga akuntabilitas pemimpin politik. Masyarakat yang terlatih secara hukum dan kritis akan lebih mampu melihat ketidaksesuaian antara tindakan penguasa dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta dapat membebaskan penolakan mereka dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.Bagaimana isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang diangkat antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, hukuman kebebasan berekspresi dan keberagamaan, ancaman berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun kelam dengan kemacetan agenda HAM, kemunduran mutu HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Namun, ia juga menyebut beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan publik. Gerakan mahasiswa dan masyarakat juga menjadi harapan dalam menegakkan HAM.
Dekan Fakultas Hukum di Universitas Katolik Atma Jaya, Asmin Fransiska, setuju dengan temuan lembaga lain mengenai buruknya HAM di Indonesia. Ia menuntut pentingnya pengadilan HAM yang efektif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, serta perlunya mengungkap kebenaran dalam rekonsiliasi. Ia juga menekankan bahwa persoalan di Papua bukan sekedar kemerdekaan politik, tetapi juga perlakuan yang berbeda terhadap anggota suatu bangsa yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Fransiska menyebut bahwa isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sering tertutup oleh isu kemerdekaan dan tidak adanya penanganan rasisme yang memadai.
Dari artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Meskipun ada beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi dan perlawanan dari gerakan masyarakat, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, keadilan, dan mengungkap kebenaran dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah memberikan pemahaman yang lebih luas tentang penegakan HAM di Indonesia terutama pada tahun 2019. Artikel tersebut juga memberikan informasi bahwa masih adanya kesadaran dan upaya dari beberapa pihak, seperti lembaga HAM dan masyarakat sipil, untuk mengkritisi dan memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan perlawanan dari gerakan masyarakat juga memberikan harapan bahwa ada kemungkinan perbaikan di masa depan.
B.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi di Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi "berke-Tuhanan yang Maha Esa" tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, yang mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan di negara ini.
Pendekatan ini memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan koeksistensi antaragama di Indonesia. Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip "berke-Tuhan yang Maha Esa" menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai religius dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dalam kerangka perseorangan dan persatuan bangsa.
Prinsip demokrasi “berke-Tuhanan yang Maha Esa” juga mencerminkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam pembuatan keputusan politik. Demokrasi tidak hanya sebatas pemenuhan kebebasan berpendapat dan beragama, tetapi juga menghargai prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang berasal dari kepercayaan kepada Tuhan.
Namun, dalam menerapkan prinsip demokrasi dengan asas “berke-Tuhanan yang Maha Esa”, penting untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan semua individu dihormati dan dilindungi. Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk mengamalkan agama atau keyakinan pilihannya, dan tidak ada perlakuan buruk berdasarkan agama atau keyakinan dalam sistem demokrasi.
Penting juga untuk memahami bahwa demokrasi Indonesia tidak diperuntukkan bagi satu agama atau kelompok agama tertentu, tetapi mencakup semua warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang agama mereka. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" melarang kesetaraan dan inklusi, sehingga demokrasi harus mencakup dan melindungi hak-hak semua individu, termasuk agama minoritas.
Secara keseluruhan, prinsip demokrasi "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun sistem politik yang inklusif, menghormati keragaman agama, dan mendasarkan keputusan politiknya pada nilai-nilai moral yang diperoleh dari kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi demokrasi perkembangan yang berkelanjutan di Indonesia, dengan mengutamakan keadilan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai secara utuh atau sempurna dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.Karna tantangan dan masalah terkait dengan demokrasi di Indonesia juga masih banyak. Beberapa isu yang sering diangkat meliputi kekerasan politik, korupsi, akses terbatas terhadap keadilan, keterbatasan kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak minoritas. Ada juga laporan tentang kriminalisasi aktivis, kekerasan kebebasan berekspresi, serta kekerasan dan kebencian terhadap kelompok etnis atau agama tertentu.
Prinsip-prinsip demokrasi yang tercermin dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan yang berdasarkan penderitaan rakyat, perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan partisipasi politik.
Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menerapkan demokrasi sejak reformasi pada tahun 1998. Negara ini telah mengadakan pemilihan umum secara berkala dan meliberalisasi iklim politik dengan mengaktifkan partai politik yang beragam dan media yang lebih bebas. Selain itu, mengadopsi berbagai undang-undang dan lembaga yang mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia juga merupakan langkah positif. Namun, tantangan dan masalah terkait dengan demokrasi di Indonesia juga masih ada.
D.Bagaimana sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
menurut saya,kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan tindakan yang merugikan demokrasi.
Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Mereka seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Ketika anggota parlemen mengutamakan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan masyarakat, hal itu dapat mengarah pada ancaman kekuasaan, korupsi, dan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi parlemen dan mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Ini termasuk pembinaan yang ketat terhadap perilaku anggota parlemen, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan pelanggaran etika, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengadu dan menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat.
Selain itu, pendidikan politik yang kuat dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat membantu menghasilkan anggota parlemen yang lebih bertanggung jawab dan berkomitmen pada kepentingan rakyat yang mereka wakili.
E.Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah berselisih dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Menurut saya saat ini memang banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuatan seperti itu saat ini. Namun ini bukan salah dari satu pihak saja. Banyak juga masyarakat yang kehilangan kendali diri dan mudah terpengaruh dengan suap dan hal semacamnya.
Pihak-pihak yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki kemampuan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan kuat. Mereka sering menggunakan retorika yang memanfaatkan nilai-nilai tradisional atau agama untuk mendapatkan dukungan dan mempertahankan kekuatan mereka. Dalam beberapa kasus, kekuatan karismatik ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah tekanan pentingnya melindungi dan melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa pengawasan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan di hadapan hukum, menjadi landasan penting dalam sistem demokrasi yang matang.
Namun, konflik dapat muncul ketika pihak yang memiliki kekuatan karismatik menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi atau membatasi hak-hak asasi manusia dalam rangka mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka. Hal ini dapat mencakup kebebasan kebebasan berekspresi atau kebebasan beragama, kebencian berbasis agama atau tradisi, atau penindasan terhadap kelompok minoritas.
Dalam konteks demokrasi dewasa, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Sistem demokrasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah ancaman karismatik kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil berada dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Selain itu, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil juga merupakan faktor penting dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan menjaga akuntabilitas pemimpin politik. Masyarakat yang terlatih secara hukum dan kritis akan lebih mampu melihat ketidaksesuaian antara tindakan penguasa dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta dapat membebaskan penolakan mereka dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Setiap warga negara Indonesia diharapkan mempelajari wawasan nusantara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Wawasan nusantara merujuk pada pandangan bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mencakup berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peran penting dalam menciptakan persepsi yang sama di antara seluruh warga negara Indonesia, menghindari tindakan yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Tujuan utama wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah.
Meskipun perbedaan persepsi, pendapat, dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politis dan demokrasi dianggap wajar, diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan saling berintegrasi. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, serta pengakuan internasional terhadap wawasan nusantara melalui konvensi hukum laut PBB tahun 1982, menjadi dasar dan latar belakang historis serta politis bagi konsepsi wawasan nusantara.
Pemahaman wawasan nusantara mengharuskan kita melihat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Meskipun wilayah Indonesia yang luas menimbulkan tantangan dalam pengelolaannya, konsepsi wawasan nusantara mengajak semua warga negara untuk memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh.
Kepulauan nusantara, sebagai kesatuan sosial budaya, diharapkan menciptakan kehidupan yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, daerah, agama, kepercayaan, atau status sosial. Selain itu, sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, kepulauan nusantara akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.
Dengan memahami dan mengimplementasikan wawasan nusantara, diharapkan dapat terwujud negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Setiap warga negara Indonesia diharapkan mempelajari wawasan nusantara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Wawasan nusantara merujuk pada pandangan bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mencakup berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peran penting dalam menciptakan persepsi yang sama di antara seluruh warga negara Indonesia, menghindari tindakan yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Tujuan utama wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah.
Meskipun perbedaan persepsi, pendapat, dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politis dan demokrasi dianggap wajar, diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan saling berintegrasi. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, serta pengakuan internasional terhadap wawasan nusantara melalui konvensi hukum laut PBB tahun 1982, menjadi dasar dan latar belakang historis serta politis bagi konsepsi wawasan nusantara.
Pemahaman wawasan nusantara mengharuskan kita melihat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Meskipun wilayah Indonesia yang luas menimbulkan tantangan dalam pengelolaannya, konsepsi wawasan nusantara mengajak semua warga negara untuk memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh.
Kepulauan nusantara, sebagai kesatuan sosial budaya, diharapkan menciptakan kehidupan yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, daerah, agama, kepercayaan, atau status sosial. Selain itu, sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, kepulauan nusantara akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.
Dengan memahami dan mengimplementasikan wawasan nusantara, diharapkan dapat terwujud negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 221501271
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 221501271
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NAMA :NURUL MAULINA
NPM:2215012071
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM:2215012071
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR