Demokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan langkah-langkah penting yang harus diambil, seperti konsolidasi demokrasi. Seperti yang ditegaskan oleh Laurence Whitehead, penguatan demokrasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan secara prinsip kepatuhan semua kelas sosial terhadap aturan permainan demokrasi. Bukan hanya proses politik yang berlangsung di tataran prosedural lembaga politik, tetapi juga di tataran masyarakat.  

         Sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, meliputi pemilihan umum langsung, rahasia, bebas dan adil. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Di tingkat legislatif, ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih oleh anggota dewan dari setiap provinsi di Indonesia.  

        Demokrasi di Indonesia memiliki kecenderungan untuk berfluktuasi dan berfungsi buruk karena pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media) beroperasi secara tidak efisien dan tidak produktif. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum masih belum memadai. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga mempengaruhi stabilitas nasional. Apalagi pemilu berlangsung dalam konteks perpecahan sosial, merebaknya berita-berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian dan maraknya hoaks membuat hasil pemilu semakin buruk.