Nama: Fadillah Saum Ramadhani
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Posts made by Fadillah Saum Ramadhani
Nama: Fadillah Saum Ramadhani
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek untuk bisa memahaminya. Masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan nusantara dengan mempelajari wawasan nusantara akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau pengertian indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi, politis serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai Agung atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa Indonesia. Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan Negera Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Perbedaan persepsi perbedaan pendapat dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional. Agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan panjang akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama the united nations convention on the love of the Sea atau biasa disebut UNCLOS berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan. UNCLOS1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek untuk bisa memahaminya. Masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan nusantara dengan mempelajari wawasan nusantara akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau pengertian indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi, politis serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai Agung atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa Indonesia. Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan Negera Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Perbedaan persepsi perbedaan pendapat dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional. Agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan panjang akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama the united nations convention on the love of the Sea atau biasa disebut UNCLOS berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan. UNCLOS1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
Nama: Fadillah Saum Ramadhani
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Nama: Fadillah Saum Ramadhani
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut menyampaikan bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Masyarakat sipil juga terlibat aktif dalam memperjuangkan HAM.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti pluralitas, toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Pendekatan ini mengakomodasi keberagaman di Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan antaragama dan kebebasan beragama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini sebagian sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 tercermin dalam sistem politik dan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, seperti kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas.
D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip demokrasi. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah mengecam karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam demokrasi dewasa, penting untuk membangun sistem yang menghormati hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Masyarakat perlu mewaspadai dan mengawasi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dan terus memperkuat demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut menyampaikan bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Masyarakat sipil juga terlibat aktif dalam memperjuangkan HAM.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti pluralitas, toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Pendekatan ini mengakomodasi keberagaman di Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan antaragama dan kebebasan beragama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini sebagian sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 tercermin dalam sistem politik dan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, seperti kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas.
D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip demokrasi. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah mengecam karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam demokrasi dewasa, penting untuk membangun sistem yang menghormati hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Masyarakat perlu mewaspadai dan mengawasi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dan terus memperkuat demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Nama: Fadillah Saum Ramadhani
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur