NAMA : Laniza Sasikirana
NPM : 2215012023
KELAS: A
PRODI: Arsitektur
NPM : 2215012023
KELAS: A
PRODI: Arsitektur
Kiriman dibuat oleh Laniza Sasikirana
Laniza Sasikirana
2215012023
Kelas A
a. Analisis
Artikel tersebut menggambarkan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Artikel tersebut melaporkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, keadilan dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM, dan hukuman ekstra yudisial yang keras. Namun, ada perkembangan positif, seperti reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia. Masyarakat sipil juga aktif berpartisipasi dalam perjuangan hak asasi manusia.
b. demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia, seperti pluralisme, toleransi, gotong royong, pertimbangan dan keadilan sosial. Pendekatan ini mempertimbangkan keragaman Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beragama.
c. Praktek demokrasi Indonesia saat ini belum tentu sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia resmi menganut sistem demokrasi, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa pelanggaran HAM masih terjadi, seperti: B. Pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama, tetapi juga pada diskriminasi khusus gender.
d. Meskipun anggota Diet mewakili suara rakyat, mereka mengejar agenda politik mereka sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Perilaku seperti itu umumnya dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan kepentingan publik. Demokrasi harus mendorong perwakilan yang tugasnya mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu atau kelompok.
e. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama dan menggunakannya untuk memupuk loyalitas dan perasaan orang memiliki implikasi hak asasi manusia yang kompleks dalam konteks demokrasi saat ini
2215012023
Kelas A
a. Analisis
Artikel tersebut menggambarkan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Artikel tersebut melaporkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, keadilan dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM, dan hukuman ekstra yudisial yang keras. Namun, ada perkembangan positif, seperti reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia. Masyarakat sipil juga aktif berpartisipasi dalam perjuangan hak asasi manusia.
b. demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia, seperti pluralisme, toleransi, gotong royong, pertimbangan dan keadilan sosial. Pendekatan ini mempertimbangkan keragaman Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beragama.
c. Praktek demokrasi Indonesia saat ini belum tentu sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia resmi menganut sistem demokrasi, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa pelanggaran HAM masih terjadi, seperti: B. Pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama, tetapi juga pada diskriminasi khusus gender.
d. Meskipun anggota Diet mewakili suara rakyat, mereka mengejar agenda politik mereka sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Perilaku seperti itu umumnya dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan kepentingan publik. Demokrasi harus mendorong perwakilan yang tugasnya mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu atau kelompok.
e. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama dan menggunakannya untuk memupuk loyalitas dan perasaan orang memiliki implikasi hak asasi manusia yang kompleks dalam konteks demokrasi saat ini
Laniza Sasikirana
2215012023
Kelas A
Wawasan yang berarti pandangan tinjauan atau penglihatan Indrawi selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang meninjau atau melihat adapun pengertian Wawasan Nusantara Indonesia Indonesia negara kesatuan Indonesia atau NKRI yang meliputi darat laut udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya untuk mengujudkan persepsi bagi seluruh warga negara agar kelompok sosial politis serta tantangan yang harus dihindari menanggapi norma norma etika moral menuju ke arah disentregrasi bangsa indonesia
Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai bodoh Agresi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan semua kebijakan, keputusan, tindakan dan tindakan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan neget Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia.
Perbedaan persepsi, pendapat dan golongan dalam konteks sosiologis politik dan demokrasi dianggap wajar dan sahih. Padahal, perbedaan tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang dinamis dan kreatif yang bekerja secara sinergis untuk saling beradaptasi dan berintegrasi.
Sudut pandang kepulauan diakui oleh masyarakat internasional dengan Deklarasi Djuanda dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Prinsip Negara Kepulauan Ajib elago menjadi dasar kebijakan kawasan Indonesia sebagai negara kepulauan . Pembinaan dan pengembangan wawasan nusantara meliputi pandangan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dengan tujuan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, pandangan Nusantara memiliki latar belakang politik yang penting. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, penting untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melalui semangat kebangsaan yang kuat, Indonesia tidak ingin terpecah menjadi banyak bangsa, tetapi ingin memperkokohnya
2215012023
Kelas A
Wawasan yang berarti pandangan tinjauan atau penglihatan Indrawi selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang meninjau atau melihat adapun pengertian Wawasan Nusantara Indonesia Indonesia negara kesatuan Indonesia atau NKRI yang meliputi darat laut udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya untuk mengujudkan persepsi bagi seluruh warga negara agar kelompok sosial politis serta tantangan yang harus dihindari menanggapi norma norma etika moral menuju ke arah disentregrasi bangsa indonesia
Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai bodoh Agresi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan semua kebijakan, keputusan, tindakan dan tindakan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan neget Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia.
Perbedaan persepsi, pendapat dan golongan dalam konteks sosiologis politik dan demokrasi dianggap wajar dan sahih. Padahal, perbedaan tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang dinamis dan kreatif yang bekerja secara sinergis untuk saling beradaptasi dan berintegrasi.
Sudut pandang kepulauan diakui oleh masyarakat internasional dengan Deklarasi Djuanda dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Prinsip Negara Kepulauan Ajib elago menjadi dasar kebijakan kawasan Indonesia sebagai negara kepulauan . Pembinaan dan pengembangan wawasan nusantara meliputi pandangan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dengan tujuan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, pandangan Nusantara memiliki latar belakang politik yang penting. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, penting untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melalui semangat kebangsaan yang kuat, Indonesia tidak ingin terpecah menjadi banyak bangsa, tetapi ingin memperkokohnya
NAMA : LANIZA SASIKIRANA
NPM : 2215012023
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012023
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NAMA : LANIZA SASIKIRANA
NPM : 2215012023
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012023
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR