Nama : Lathifa Puspita Ningrum
NPM : 2216041050

Dari berita yang saya baca dapat diketahui jika siapa saja yang mengajukan diri menjadi calon dalam Pilwakot harus lah memiliki popularitas dukungan dari masyarakat, adanya survey politik akan jejak pergerakannya, tingkat dari kepuasan masyarakat yang harus mencapai 60%.

Dalam Hukum administrasi negara pilwakot di dasarkan juga pada asas Luber yaitu langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Untuk menuju terciptanya pemilihan yang berkualitas dan demokratis serta tanpa kecurangan.

Hukum Administrasi Negara memberikan peran sebagai produser pemilihan walikota yang efektif, efisien dan keterbukaan antara masyarakat dan juga pemerintah.

Nama : Lathifa Puspita Ningrum
NPM : 2216041050

Kebebasan pers merupakan kebebasan berekspresi. Dengan adanya gubernur Lampung meminta pada wartawan untuk menghapus liputan berita yang sedang viral dan di bahas di berbagai media sosial salah satu tindakan tindakan yang tidak perpesional.

Menjabat sebagai seorang pemimpin suatu daerah, gubernur sepatutnya mendukung penuh peran serta media dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang apa yang terjadi di daerahnya. Dengan meminta wartawan untuk menghapus liputan berita seperti ini sangat berpotensi menimbulkan kepercayaan publik terhadap pemerintah terkait semakin memburuk.

Tidak adanya transparansi dalam hal ini sungguh berdampak pada kebebasan berpendapat para masyarakat. Yang dimana secara tidak langsung Informasi yang mereka lihat adalah editan semata bukan informasi yang sebenar nya.Seharus nyaa sebagai petinggi daerah Gubernur memahami dan mengerti akan hal ini.

Nama: Lathifa Puspita Ningrum
NPM : 2216041050

Dilihat dari terjadi lagi kasus suap oleh sekretasi MA Hasbi Hasan yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Hasbi dan Dadan Tri Yudianto yang turut ditetapkan sebagai tersangka. sebelumnya, Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK memberi kode kalau ada tersangka baru yang akan diproses hukum dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA namun tidak disampaikan detailnya. KPK saat ini berupaya memulihkan berbagai aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam hal ini KPK menyebut Hasbi turut menerima uang terkait pengurusan perkara di MA yang telah didalami oleh KPK. Saat ini KPK pun sudah menggeledah ruang kerja Hasbi dan menyita dokumen-dokumen terkait putusan diduga berkaitan dengan kasus yang sedang diusut. berdasarkan surat bacaan yang dibacakan tim jaksa KPK, Hasbi disebut ikut membantu pengurusan perkara di MA. Kasus seperti ini harus di usut dengan seadil-adilnnya untuk memberi efek jera terhadap pelaku.

Nama : Lathifa Puspita Ningrum
NPM : 2216041050

Arinal Djunaidi membenarkan bahwa pihak nya melakukan perbaikan jelang kunjungan jokowi. Terlihat disini jika perbaikan jalan ini hanyalah sebuah formalitas, terkesan seperti takut ketahuan. Pekerjaan perbaikan jalan yang dilakukan pun yang hanya di lewati presiden jokowi, jalan yang lain pasti tidak akan diperdulikan. Sistem kebut semalam membuat jalan itu pasti tidak akan bertahan lama mungkin tiga bulan sudah kembali dibuat mandi lumpur oleh masyarakat. Kinerja pejabat seperti ini lah yang membuat insfastruktur Lampung tidak berjalan maju.

Jikalau presiden tidak datang
pun kemungkinan jalan masih tetap jelek seperti biasanya. seharus nya tidak menunggu viral atau jelang kedatangan pak jokowi saja jalan di benarkan, sebelumnya juga sudah harus ada tindakan terkait masalah yang mereka buat ini. Padahal dana sudah sebanyak itu tetapi tidak ada kemajuan terkait insfastruktur membuat hal ini menjadi pertanyaan besar, kemana semua alokasi dana nya?.

Dengan datang nya presiden jokowi ini saya berharap, para pejabat pemerintahan lampung segera memperbaiki bukan hanya menutupi kinerja buruk mereka, dan menjadi melek mata serta pikiran akan kinerja mereka untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Lampung.