NAMA: Allyssa Fatimah Azzahra
NPM: 2215012025
KELAS: A
PRODI: S1 Arsitektur
A. 2019 merupakan tahun dimana HAM di Indonesia mengalami kemunduran, meski terdapat beberapa perkembangan baik lainnya. Ham berguna untuk melindungi dan menjamin hak-hal setiap warga negara agat terasa aman. Berdasarkan artikel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2019 HAM di Indonesia memiliki beberapa masalah seperti agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM yang mengalami kemunduran, serangan terhadap para pembela HAM, dan lain-lain.Aksi massa pada tanggal 21-22 Mei 2019 menjadi contoh. Demo yang terhadi di depan kantor Bawaslu merenggut 9 korban. 4 diantaranya akibat peluru tajam dan 5 akibat benda tumpul. Contoh kedua adalah kerusuhan yang terjadi di Papua akibat tindakan rasisme aparat ke mahasiswa papua yang berada di Surabaya dan malang. Hal ini menunjukkan bahwa dari beberapa oknum aparat penegak hukum pun mematahkan HAM para warga negaranya. Meraka yang seharusnya melindungi malah merusak. Pelanggaran ini perlu sangsi tegas agar para oknum negara yang tidak profesional ini segera mundur dan tidak berkuasa.
Hal positif yang dapat kita kutip adalah dengan majunya reformasi untuk memastikan perlindungan HAM, menegakkan supermasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B.
Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi diimplementasikan dan diterima di dalam masyarakat Indonesia.
Musyawarah dan Konsensus, Kebinekaan dan Toleransi, dan Keadilan Sosial.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan hubungan yang kuat antara agama, kebudayaan, dan sistem politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dalam menjalankan tata kelola negara dan memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebajikan dalam sistem politik.
Pendapat pribadiku adalah bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mengakui peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap dijunjung tinggi
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini secara umum mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta upaya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi demokrasi tidak selalu sempurna, dan masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan.
Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keberagaman, inklusivitas, persatuan, dan keadilan yang menjadi pijakan demokrasi Indonesia.
D. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri dan melupakan kepentingan nyata masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
E. Terakhir, ada pihak-pihak memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, agama, ataupun aspek lainnya, yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang tak terorganisir, hal inilah yang dapat menyebabkan adanyaa penyalahgunaan kekuasaan dan potensi pelanggaran HAM. Dalam demokrasi dewasa yang baru ini, konsep HAM mengharuskan adanya keadilan, penghormatan terhadap hak-hak individu, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut perlu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM untuk memastikan suatu keberlangsungan demokrasi yang sehat.