NAMA: SATRIA REZHA PRATAMA
NPM :2215012009
KELAS : A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
NPM :2215012009
KELAS : A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Posts made by Satria Rezha Pratama
NAMA : SATRIA REZHA PRATAMA
NPM :2215012009
KELAS : A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI. Wawasan nusantara memiliki peran penting dalam kehidupan negara untuk membentu persepsi yang sama antar kelompok daam segala konteks kenegaraan.
Wawasan nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Dengan adanya rasa nasionalisme yang tinggi disetiap warga negara membuat setiap individu mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri untuk mewujudkan lingkungan yang damai sejahtera. Selain itu, indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, hal ini membuat kita tetap menjadi satu kesaruan dan tetap saling menghargai. Dalam negara, kita membutuhkan masyarakat yang dinamis dan kreatif untuk saling menyesusuaikan menuju integrasi. Walau pasti setiap individu memiliki pendapat yang berbeda namun itu merupakan hal yang wajar. Wawasan nusantara mencakup satu pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
NPM :2215012009
KELAS : A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI. Wawasan nusantara memiliki peran penting dalam kehidupan negara untuk membentu persepsi yang sama antar kelompok daam segala konteks kenegaraan.
Wawasan nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Dengan adanya rasa nasionalisme yang tinggi disetiap warga negara membuat setiap individu mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri untuk mewujudkan lingkungan yang damai sejahtera. Selain itu, indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, hal ini membuat kita tetap menjadi satu kesaruan dan tetap saling menghargai. Dalam negara, kita membutuhkan masyarakat yang dinamis dan kreatif untuk saling menyesusuaikan menuju integrasi. Walau pasti setiap individu memiliki pendapat yang berbeda namun itu merupakan hal yang wajar. Wawasan nusantara mencakup satu pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
NAMA : SATRIA REZHA PRATAMA
NPM : 2215012009
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi diimplementasikan dan diterima di dalam masyarakat Indonesia.
Musyawarah dan Konsensus, Kebinekaan dan Toleransi, dan Keadilan Sosial.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan hubungan yang kuat antara agama, kebudayaan, dan sistem politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dalam menjalankan tata kelola negara dan memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebajikan dalam sistem politik.
Pendapat pribadi saya adalah bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mengakui peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap dijunjung tinggi
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, namun ada tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi untuk memastikan pemenuhan penuh terhadap nilai-nilai tersebut.
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD NRI 1945 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktiknya.
Namun, dalam kenyataannya, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang dapat disoroti meliputi:
Keterbatasan kebebasan berekspresi, Pelanggaran hak asasi manusia, Keterlibatan militer dalam pemerintahan, dan Korupsi dan keadilan.
Dalam rangka memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan lembaga pengawas independen, serta memastikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat supremasi sipil, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat sipil juga sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu masalah yang sering ditemui dalam berbagai sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini sering kali disebut sebagai "mewakili diri sendiri" atau "politik elit".
Dalam demokrasi, anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang dipilih untuk mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, terkadang anggota parlemen dapat terjerat dalam kepentingan politik pribadi, kelompok, atau partai politik yang dapat mengaburkan tujuan utama mereka untuk melayani kepentingan rakyat.
E. Pendapat saya, Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat mengancam konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa. Mereka menggunakan retorika populis untuk memperoleh dukungan dan sering kali melanggar hak asasi manusia, seperti membatasi kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis agama atau etnis. Masyarakat perlu tetap kritis, aktif berpartisipasi dalam politik, dan menuntut akuntabilitas dari pemimpin agar hak asasi manusia terlindungi untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka.
NPM : 2215012009
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi diimplementasikan dan diterima di dalam masyarakat Indonesia.
Musyawarah dan Konsensus, Kebinekaan dan Toleransi, dan Keadilan Sosial.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan hubungan yang kuat antara agama, kebudayaan, dan sistem politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dalam menjalankan tata kelola negara dan memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebajikan dalam sistem politik.
Pendapat pribadi saya adalah bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mengakui peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap dijunjung tinggi
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, namun ada tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi untuk memastikan pemenuhan penuh terhadap nilai-nilai tersebut.
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD NRI 1945 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktiknya.
Namun, dalam kenyataannya, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang dapat disoroti meliputi:
Keterbatasan kebebasan berekspresi, Pelanggaran hak asasi manusia, Keterlibatan militer dalam pemerintahan, dan Korupsi dan keadilan.
Dalam rangka memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan lembaga pengawas independen, serta memastikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat supremasi sipil, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat sipil juga sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu masalah yang sering ditemui dalam berbagai sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini sering kali disebut sebagai "mewakili diri sendiri" atau "politik elit".
Dalam demokrasi, anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang dipilih untuk mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, terkadang anggota parlemen dapat terjerat dalam kepentingan politik pribadi, kelompok, atau partai politik yang dapat mengaburkan tujuan utama mereka untuk melayani kepentingan rakyat.
E. Pendapat saya, Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat mengancam konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa. Mereka menggunakan retorika populis untuk memperoleh dukungan dan sering kali melanggar hak asasi manusia, seperti membatasi kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis agama atau etnis. Masyarakat perlu tetap kritis, aktif berpartisipasi dalam politik, dan menuntut akuntabilitas dari pemimpin agar hak asasi manusia terlindungi untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka.
NAMA : SATRIA REZHA PRATAMA
NPM : 2215012009
KELAS : A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012009
KELAS : A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
NAMA : SATRIA REZHA PRATAMA
NPM : 2215012009
KELAS : A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012009
KELAS : A
PRODI: S1 ARSITEKTUR