Nama : M. Alqawiyy Putra

NPM : 2256021012

Kelas : Reg M

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?

= Menurut saya sendiri, penting untuk mencatat bahwa setiap pendekatan untuk menyelesaikan konflik komunal harus memperhatikan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan melibatkan partisipasi semua pihak yang terlibat. Hanya melalui upaya yang berkelanjutan dan inklusif, dapat diharapkan konflik komunal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste dapat diatasi dan perdamaian yang berkelanjutan dapat tercapai.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?

= Menyurut saya, bahwa Wawasan Nusantara tidak hanya sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, harmoni antarwilayah, dan kesatuan Indonesia. Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara, Indonesia dapat mengatasi tantangan kompleks yang dihadapinya sebagai negara kepulauan yang besar dan mendukung upaya untuk mencapai pembangunan yang merata dan harmoni sosial di seluruh wilayahnya.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?

= Dengan mengedepankan penghormatan, dialog, pembangunan yang merata, pemeliharaan integritas wilayah, serta peran aktif masyarakat sipil, konsepsi ini dapat membantu mencegah timbulnya konflik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan kesatuan di Indonesia.

Nama : M. Alqawiyy Putra

NPM : 2256021012

Kelas : Reg M

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Nama : M. Alqawiyy Putra
NPM : 2256021012
Kelas : Reg M

NAMA: M. Alqawiyy Putra
NPM: 2256021012
KELAS: M
PRODU: ILMU PEMERINTAHAN

Nama : M. Alqawiyy Putra
NPM : 2256021012
REG : M

Etnosentrisme semakin berkembang, bahkan didukung oleh kebijakan negara yang mengembangkan otonomi daerah dan pemekaran daerah. Semangat otonomi daerah dan pemekaran wilayah berjalan beriringan dengan menguatnya etnosentrisme. Misalnya, setiap provinsi dan kabupaten ingin mendirikan sekolah sendiri, baik di tingkat SD, SMP, atau bahkan perguruan tinggi. Siswa dan bahkan siswa yang melakukan latihan berasal dari bidang yang sama dan juga memiliki latar belakang budaya yang sama. Dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan akan membatasi pengertian integrasi nasional, karena integrasi cenderung lebih didasarkan pada faktor etnis dan kedaerahan saja. Pendirian sekolah di setiap daerah tidak berfungsi untuk mencerdaskan anak-anak masyarakat di daerah tersebut, tetapi untuk mengamankan aset daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
Bahkan demokrasi pemerintahan yang seharusnya menjadi wadah penyatuan budaya dan suku bangsa, kini menghadapi bahaya bahwa setiap daerah menuntut jabatan birokratis bagi putra-putri daerahnya sendiri. Sikap ini barangkali bukan tanpa alasan, karena sentralisme politik Orde Baru telah lama menjadikan birokrasi hanya sebagai alat pemerintahan pusat, bukan mekanisme pengaturan hubungan sosial-negara. Birokrasi pemerintahan daerah tidak mempertimbangkan kepentingan daerah, tetapi berperan sebagai pelaksana kepentingan pusat daerah. Daerah seolah-olah memerah susu sapi untuk pusat dan birokrasi daerah menjadi pemerah susu bukan untuk daerah tetapi untuk pusat. Namun, kondisi ini tidak boleh diperlakukan seolah-olah birokrasi negara hanya melayani kepentingan daerah, bahkan bukan sebagai perantara antara kepentingan masyarakat dan negara, atau sebagai mekanisme untuk menghubungkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional. Ketika penyempitan aktivitas birokrasi ini terjadi, tidak hanya politik nasional yang terpapar risiko politik identitas, tetapi juga birokrasi.
Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menggunakan konsep integrasi nasional sebagai strategi kebudayaan bangsa Indonesia yang telah berusia lebih dari enam dekade. Strategi budaya dalam hal ini mengacu pada kekuatan budaya, berdasarkan kedekatan para pelaku budaya dan pandangan hidup mereka dalam kaitannya dengan kompleksitas budaya yang mereka perjuangkan. Oleh karena itu, pengembangan konsep integrasi nasional sebagai strategi kebudayaan Indonesia pada hakekatnya memadukan visi dan misi antara keragaman kepentingan dan identitas setiap anggota masyarakat dengan latar belakang budaya yang kompleks.