Nama : Fikri Ibnu Mubarok
Npm : 2256021005
kelas : M
Deepening Democracy dan Tantangannya
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Proses demokrasi tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Demokrasi yang berlangsung di daerahdaerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi, yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif.
Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang.
Pemilu dan Kegagalan Parpol
parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Hal ini tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai vote getter partai dalam pemilu.12 Partai Nasdem, misalnya, tercatat sebagai partai yang paling banyak mengambil artis sebagai calon legislatifnya dalam pemilu Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Parpol hanya memperdebatkan soal electoral threshold sebagai legitimasi kelayakan, namun minim wacana mengenai ide atau program yang hendak ditawarkan pada rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara.
Pemilu dalam Masyarakat Plural
Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant yang mengingatkan, jika dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya adalah konflik. Indonesia berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam.
Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Amin.16 Politisasi birokrasi makin tampak nyata dengan dijadikannya menteri-menteri, kepalakepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenangan paslon dalam pilpres.

Nama : Fikri Ibnu Mubarok
NPM : 2256021005
Kelas : Reg M

Analis video
Dari video yang telah saya analis itu mengenai Demokrasi jadi kita harus tau apa itu demokrasi, jadi demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negara atau penghuninya memiliki sebuah hak yang sama untuk pengambilan keputusan atau dalam artian lain sistem nya berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. lalu negara yang menganut sebuah sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Adi prayitno selaku direktur eksekutif parameter politik mengatakan bahwa demokrasi itu pasti berisik, demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut yang penting masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural, saya kira tidak ada persoalan. terdapat sebuah alasan utama banyak negara yang menganut sistem demokrasi tersebut adalah jika demokrasi di suatu negara itu baik, dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.
Secara umum negara demokrasi itu sendiri lebih kaya dengan perkembangan manusianya yang lebih tinggi, lalu demokrasi punya angka korupsi yang lebih rendah, warga negara demokrasi lebih bahagia dan sehat, warga negara demokrasi menikmati lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia. namun bukan berarti negara demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna karena terdapat para politikus yang menolak dikritik dan menepis kebebasan berpendapat, dalam beberapa tahun terakhir demokrasi berada dalam sebuah fase yang sangat krisis, di indonesia juga mengalami drop demokrasi ada sebuah alasan mengapa demokrasi dilanda krisis yaitu mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, merendah nya jumlah keanggotaan partai politik, pemerintah yang dianggap tidak transparan.

NAMA : Fikri Ibnu Mubarok
NPM : 2256021005
KELAS : M

Nama: Fikri Ibnu Mubarok
NPM: 2256021005

Sejauh ini masih terjadi perbedaan pemahaman dalam mengartikan konsep suku bangsa, bineka tunggal ika sesungguhnya masih lebih merupakan suatu cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat. Indonesia berakar dari kebudayaan etnik di Indonesia yang memiliki keragaman. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip coexistence yang ditandai oleh kesediaan menghormati budaya lain. Multikulturalisme juga merupakan sebuah formasi sosial yang membukakan jalan bagi dibangunnya ruang-ruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi.
Kebudayaan tradisional menjadi sebuah mitos bahwa sebagai sosok kebudayaan yang arif. Namun secara nyata di tengah-tengah gelombang perubahan akibat kapitalisme, modernisme, dan globalisme konflik antar budaya tradisional dan budaya moderen tidak dapat dihindarkan walaupun sebuah sinergi dan sebuah adaptasi dari unsur tradisional tersebut dengan unsur moderen merupakan fakta kultural yang tidak terbantahkan, secara konseptual sebuah kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan tersebut. Namun ada pendapat menurut Haryati Subadio ia mengatakan kearifan lokal secara keseluruhan melingkupi, bahkan dapat dianggap sama dengan cultural identity yang dapat diartikan sebuah identitas kepribadian budaya suatu bangsa. Sementara itu konsep kearifan lokal (local genius) yang dikemukakan oleh Quaritch Wales (dalam Astra,2004:112) adalah “the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life” yang artinya (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai hasil pengalaman mereka dimasa lampau). Dan ada juga pendapat menurut Maunati (2004:30) yang menjelaskan bahwa sebuah penanda-penanda identitas budaya misalnya bisa berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa, dan adat pada budaya yang bersangkutan. Namun Terdapat sebuah tumpang tindih yang dapat terjadi di antara sebuah kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Dengan mengikuti sejarah perjalanan bangsa ini dengan mudah dapat dilihat bahwa persoalan agama, etnisitas, dan identitas merupakan isu sensitif yang sering terjadi dan dapat dimanipulasi untuk memicu sebuah reaksi-reaksi emosional yang sering kali apabila tidak diantisipasi dengan baik berpotensi menimbulkan hal-hal yang bersifat sangat fatal.

Terdapat sebuah kearifan lokal sebagai perekat identitas bangsa ada pendapat dari
Huntington (2003:5-11) ia meramalkan bahwa masa depan politik dunia akan
semakin mengarah kepada benturan antar kebudayaan, bahkan antar peradaban. Para ahli meramalkan bahwa dalam era global isuisu kebudayaan, agama, etnik, gender, dan cara hidup akan lebih penting daripada isu tentang konflik ekonomi yang terjadi pada masa industri (Toffler and Toffler, 1996).

Sebuah Kecenderungan juga ikut muncul karena adanya semacam penolakan terhadap sebuah kesamaan yang ditimbulkan oleh kebudayaan global itu sendiri, jadi muncul sebuah kemauan untuk menegaskan sebuah keunikan kultur dan bahasa itu sendiri. Penguatan jati diri suatu kelompok etnik atau bangsa menjadi sangat penting di era globalisasi, dengan harapan jangan sampai tercerabut dari akar budaya yang kita warisi dari para pendahulu di tengah-tengah kecenderungan homogenitas kebudayaan sebagai akibat dari globalisasi.

Patut kita syukuri bahwa sebuah hubungan antar suku bangsa dan golongan yang ada di wilayah NKRI ini, belum seburuk seperti di beberapa negara lain, namun ada beberapa potensi terpendam untuk konflik karena masalah ketegangan antar suku bangsa dan golongan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam kaitan inilah sebuah ilmuan yang bernama Koentjaraningrat (1980), mengemukakan, bahwa dalam rangka menganalisis sebuah hubungan antara suku bangsa atau antara golongan, maka beberapa hal yang harus diketahui adalah:
1) Sumber-sumber konflik;
2) Potensi untuk toleransi;
3) Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan;
4) Tingkat masyarakat dimana hubungan dan pergaulan antara suku bangsa atau golongan tadi berlangsung.
Lalu terdapat ada lima sumber konflik antara suku-suku bangsa atau golongan yaitu diantaranya:
1) Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama;
2) Konflik juga bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaannya kepada warga dari suatu suku bangsa lain;
3) Konflik yang sama dasarnya, tetapi lebih fanatik dalam wujudnya, bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya kepada warga dari suku bangsa lain yang berbeda agama;
4) Konflik terang akan terjadi kalau satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis;
5) Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku-suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipikirkan kembali apa yang akan dikerjakan oleh bangsa indonesia ini dalam menghadapi perubahan-perubahan yang berlangsung begitu cepat dalam masyarakat.

Fikri Ibnu Mubarok
2256021006
REG M