M. ISMAL SYA'BANDI
2216041076
Kelompok 4

Izin menjawab pertanyaan Qaisara Najla.

Indonesia menganut sistem hukum dan demokrasi. Sebagai sebuah sistem hukum yang adil dan efektif, sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus ini, jika sanksi yang diberikan hanya pidana 12 tahun penjara dan pidana denda yang hanya setengah dari kerugian negara, maka sanksi tersebut mungkin terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang disebabkan oleh pelaku korupsi. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sanksi yang diberikan pada kasus ini perlu ditinjau ulang.

Selain itu, jika benar bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Juliari dikurangi karena alasan perundungan dari masyarakat, maka hal tersebut tidak tepat. Dan ini merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi. Hakim harus tetap objektif dan tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti ini dalam memutuskan kasus. Namun, jika terdapat bukti bahwa tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif dalam proses hukum, maka hal ini harus diatasi dan dihindari untuk menjaga integritas dan keadilan proses hukum.
Sebagai seorang pejabat publik, seharusnya Juliari memiliki standar etika yang lebih tinggi dan harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Memperhitungkan perundungan masyarakat dalam memberikan hukuman dapat membuka pintu untuk kecurangan dan pelanggaran lainnya oleh pejabat publik di masa depan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa hukuman harus berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar seperti perundungan masyarakat.

Sebagai kesimpulan, kasus korupsi selalu menjadi perhatian masyarakat karena dampaknya yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan dengan adil, transparan, dan objektif untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

M. Ismal Sya'Bandi
2219041076
Kelompok 4

Izin menjawab pertanyaan Meitha Agnes

Tindakan Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh seorang mantan menteri sosial yang seharusnya bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan sosial Covid-19 kepada masyarakat yang membutuhkan. Korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan, motif, dan rasionalisasi dari pelakunya.

Sementara itu, terkait dengan pengawasan dari pemerintah pusat, seharusnya ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk menghindari terjadinya praktik korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, pada kenyataannya, mekanisme pengawasan tersebut tidak selalu berjalan optimal, terutama jika terdapat oknum yang melakukan korupsi dengan cara-cara yang terstruktur dan terorganisir dengan baik.
Dengan kata lain dari kasus yang kami angkat ini, mantan menteri sosial tersebut tidak ingin mengotori tangan nya sendiri dan menyuruh bawahannya untuk melakukan tindakan haram tersebut dan melakukannya tidak langsung sekaligus melainkan sedikit demi sedikit, perlahan lahan dan akhirnya bisa melakukan korupsi dengan jumlah yang lumayan besar.

Selain itu, penting juga untuk menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan publik. Seorang pemimpin harus memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi dan menegakkan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting untuk mengawasi dan melaporkan praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka kepada pihak yang berwenang.

M. Ismal Sya'Bandi
2216041076
Kelompok 4

Izin menjawab pertanyaan Kamila Nabila.

Tindakan, menghentikan dan memberikan hukuman kepada pelaku korupsi tentu melibatkan pertimbangan yang kompleks dan tergantung pada banyak faktor seperti efektivitas penerapan hukum, budaya dan kesadaran hukum masyarakat, dan lain sebagainya. Namun demikian, fakta bahwa masih banyak oknum yang melakukan korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum memadai. Masalah korupsi memang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi dalam waktu singkat, memerlukan kerja keras dan konsistensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, media, dan masyarakat secara luas.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi antara lain:
1. Efektivitas hukum dan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan adil serta tidak berat sebelah.
2. Pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan berkeadilan.
3. Keterbukaan dan akuntabilitas sistem pemerintahan.
4. Pembangunan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan merata.
5. Kebijakan dan program pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.
Dalam mengatasi korupsi, perlu diadopsi pendekatan yang holistik dan terintegrasi, serta diikuti dengan komitmen dan aksi nyata dari semua pihak yang terlibat.

M. Ismal Sya'Bandi
2216041076
Kelompok 4

Izin menanggapi pertanyaan dari Rakai Pikatan.
Kasus korupsi yang masih tinggi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya efektivitas dalam penerapan sanksi tegas bagi oknum yang melakukan tindakan korupsi. Meskipun sanksi terhadap tindakan korupsi diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya sering kali masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kualitas sistem peradilan dan kepolisian, adanya praktik nepotisme, dan korupsi di antara aparat penegak hukum itu sendiri.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa sanksi yang ada belum cukup tegas dan keras sehingga tidak cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Diperlukan sanksi yang lebih tegas dan efektif dalam memerangi tindakan korupsi, seperti penjara yang lebih lama dan denda yang lebih besar. Selain itu, penegakan hukum harus lebih ketat dan konsisten, sehingga semua pelaku korupsi harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Menurut saya, perlu ada perubahan dalam sistem perundang-undangan Indonesia tentang korupsi. Hal ini dapat meliputi penguatan lembaga anti-korupsi dan peningkatan kualitas sistem peradilan dan kepolisian, sehingga penegakan hukum lebih efektif dan adil. Selain itu, perlu juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, seperti dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik seperti yang sudah kelompok kami jelaskan dalam kesimpulan tersebut

M. ISMAL SYA'BANDI
2216041076
Kelompok 4