Pernyataan yang di sampaikan reza sangat tepat dan penting dalam memahami dampak korupsi terhadap negara dan masyarakat. Korupsi bukan hanya berdampak pada ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi, tetapi juga dapat merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain penguatan lembaga korupsi, upaya untuk menerapkan nilai kejujuran di setiap individu juga sangat penting. Setiap orang harus menyadari bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga merugikan diri sendiri dan keluarga. Oleh karena itu, setiap individu harus selalu memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan dan perilaku.

Dari pernyataan Reza juga memberikan inspirasi untuk selalu mawas diri dan menghindari perbuatan yang tidak baik, termasuk korupsi. Kita semua harus berkomitmen untuk membangun negara yang bersih dan bebas korupsi, agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

M. Ismal Sya'Bandi
2216041076
Kelompok 4

Izin menjawab pertanyaan Reza.
Benar, Kasus korupsi di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan lain yang akan muncul. Hal ini disebabkan karena korupsi memiliki dampak yang merugikan tidak hanya bagi negara, tetapi juga masyarakat luas.

Contoh permasalahan yang dapat muncul sebagai dampak dari korupsi adalah:
1. Pengurangan anggaran untuk sektor publik terutama yang mendapat kan dampaknya ialah masyarakat menengah ke bawah. Korupsi dapat menyebabkan pengurangan anggaran untuk sektor publik, seperti pendidikan dan kesehatan, karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk sektor publik telah disalahgunakan oleh oknum yang melakukan korupsi. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan dan dapat menimbulkan permasalahan lain seperti, peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
2. Kerugian negara, Korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang besar karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur telah disalahgunakan oleh oknum yang melakukan korupsi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat menimbulkan permasalahan lain seperti penurunan daya saing dan investasi di Indonesia. Dan dapat meningkatkan hutang luar negeri Indonesia semakin meningkat karena nya.
3. Keadilan sosial yang tidak adil, Korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial karena oknum yang korupsi dapat memanipulasi kebijakan publik dan menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada di Indonesia.
4. Ketergantungan terhadap luar negeri, Korupsi dapat menyebabkan ketergantungan terhadap luar negeri karena banyak proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia didanai oleh pinjaman luar negeri. Jika uang negara yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek tersebut telah disalahgunakan oleh oknum yang korupsi, maka Indonesia akan semakin tergantung pada biaya luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, diperlukan tindakan yang serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memerangi korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan lembaga anti-korupsi, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan

tindakan korupsi memang sangat merugikan banyak orang, terutama masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Hukuman yang tepat dan efektif harus diberikan kepada pelaku korupsi untuk memastikan bahwa mereka merasa takut untuk melakukan tindakan yang sama di masa depan dan juga memberikan efek jera kepada orang lain yang berpikir untuk melakukan tindakan korupsi.

Namun, masalah yang terjadi di Indonesia adalah bahwa hukuman dan sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi tidak selalu setimpal dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korupsi mereka. Selain itu, sanksi sosial yang seharusnya diberikan oleh masyarakat untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan korupsi, dapat menjadi alasan untuk mengurangi hukuman pelaku korupsi. Ini sangat tidak adil dan dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Negara-negara maju lainnya memiliki sistem peradilan yang lebih baik dalam menangani tindakan korupsi, di mana hukuman yang diberikan lebih setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan dan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat tidak digunakan sebagai alasan untuk mengurangi hukuman. Oleh karena itu, Indonesia harus belajar dari negara-negara maju ini dan meningkatkan sistem peradilannya untuk menjamin bahwa tindakan korupsi benar-benar dapat dihukum dengan tegas dan efektif.

M. Ismal Sya'Bandi
2216041076

Izin menambahkan kembali
Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Memerangi korupsi memang tidak hanya melibatkan upaya eksternal seperti meningkatkan sanksi atau hukuman, atau mengadakan pelatihan sikap. Penanaman nilai anti korupsi pada diri sendiri dan sejak dini sangat penting karena itu adalah fondasi yang kuat untuk memerangi korupsi. Kesadaran anti korupsi akan membuat seseorang mempertimbangkan dampak dari tindakan korupsi terhadap orang banyak, bukan hanya keuntungan dirinya sendiri.

Sanksi dan hukuman serta pelatihan sikap memang diperlukan sebagai upaya eksternal untuk memperkuat penindakan terhadap korupsi, namun upaya tersebut hanya akan berhasil jika didukung oleh sikap dan nilai anti korupsi yang kuat pada diri individu. Oleh karena itu, penanaman nilai anti korupsi pada diri sendiri dan sejak dini adalah hal yang paling penting dalam memerangi korupsi secara efektif.

M. Ismal Sya'Bandi
2216041075
Kelompok 4

Izin menambahkan pernyataan dari kandita Prahasanti.

Kami setuju dengan pernyataan kandita bahwa kualitas SDM tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga termasuk pelatihan sikap dan keimanan. Hal ini karena integritas dan moralitas seseorang memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah perilaku korupsi.

Dalam konteks korupsi, orang yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dana publik harus memiliki kejujuran, etika, dan tanggung jawab yang kuat terhadap tugasnya. Keterampilan teknis seperti manajemen keuangan dan penganggaran juga penting, tetapi tidak akan efektif jika orang tersebut tidak memiliki karakter yang baik.

Oleh karena itu, pelatihan sikap dan keimanan bisa membantu membangun kualitas SDM yang lebih baik. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan etika dan moralitas kepada pejabat pemerintah, meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya integritas, dan memberikan pendidikan agama yang menekankan pada nilai-nilai moral yang positif.

Dengan demikian, kualitas SDM yang baik dan moralitas yang kuat adalah dua faktor penting dalam memerangi korupsi. Jika kedua faktor ini terpenuhi, maka pejabat pemerintah akan mampu menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kejujuran, sehingga alokasi dana publik dapat dilakukan dengan benar dan tanpa keuntungan pribadi.