Nama : Muhammad Adib Miftah Komar
NPM : 2216041100
1. Politisasi Administrator Daerah
Tuntutan swatantra wilayah dalam ketika reformasi tahun 1998, adalah bentuk menurut ketidakpuasan wilayah pada rangka pembagian kekayaan wilayah menggunakan pusat, walaupun hanya wilayah-wilayah tertentu (wilayah yg kaya, misalnya Riau, Aceh, Kaltim, dsb) yg menuntut ruang yg lebih akbar pada pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri menurut NKRI. Dalam perkembangannya swatantra wilayah menggunakan sistem pemilihan ketua wilayah (Pilkada) secara langsung, dimana ketua wilayah adalah jabatan politis yg dicalonkan sang partai, sebagai akibatnya unsur politis nir akan pernah tanggal menurut corak & gaya kepemimpinannya. Administrator wilayah pada hal ini ketua wilayah menjadi jabatan politis maka akan poly kepentingan politis yg lebih menghipnotis pada aplikasi administrasi pemerintahan. Ini mampu terlihat setiap terdapat pergantian ketua wilayah, maka niscaya akan diikuti sang pergantian pejabat eselon yg terdapat, tanpa alasan yg kentara hampir seluruh pejabat diganti, menggunakan alasan menempatkan orang yg loyal, & ini mengakibatkan pejabat eselon pula sebagai mandul, nir kritis terhadap kebijakan yg nir berpihak dalam rakyat, lantaran takut jabatannya pada copot. Kemudian mampu pada pastikan terdapat konvensi -konvensi politik antara ketua wilayah terpilih menggunakan partai yg mencalonkannya, minimal dalam pembagian proyek-proyek wilayah.
2. sebaiknya, kita sebagai masyarakat yang akan memilih para pemimpin, harus memiliki sikap yang tidak mudah terprovokasi, dan tidak tertarik hanya karena diberikan sogokan berupa uang ataupun bantuan, karena hal tersebut hanya dapat dinikmati dalam waktu yang sebentar, tetapi ketika memilih pemimpin yang salah, akan timbul lebih banyak permasalahan yang berujung penyesalan.
NPM : 2216041100
1. Politisasi Administrator Daerah
Tuntutan swatantra wilayah dalam ketika reformasi tahun 1998, adalah bentuk menurut ketidakpuasan wilayah pada rangka pembagian kekayaan wilayah menggunakan pusat, walaupun hanya wilayah-wilayah tertentu (wilayah yg kaya, misalnya Riau, Aceh, Kaltim, dsb) yg menuntut ruang yg lebih akbar pada pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri menurut NKRI. Dalam perkembangannya swatantra wilayah menggunakan sistem pemilihan ketua wilayah (Pilkada) secara langsung, dimana ketua wilayah adalah jabatan politis yg dicalonkan sang partai, sebagai akibatnya unsur politis nir akan pernah tanggal menurut corak & gaya kepemimpinannya. Administrator wilayah pada hal ini ketua wilayah menjadi jabatan politis maka akan poly kepentingan politis yg lebih menghipnotis pada aplikasi administrasi pemerintahan. Ini mampu terlihat setiap terdapat pergantian ketua wilayah, maka niscaya akan diikuti sang pergantian pejabat eselon yg terdapat, tanpa alasan yg kentara hampir seluruh pejabat diganti, menggunakan alasan menempatkan orang yg loyal, & ini mengakibatkan pejabat eselon pula sebagai mandul, nir kritis terhadap kebijakan yg nir berpihak dalam rakyat, lantaran takut jabatannya pada copot. Kemudian mampu pada pastikan terdapat konvensi -konvensi politik antara ketua wilayah terpilih menggunakan partai yg mencalonkannya, minimal dalam pembagian proyek-proyek wilayah.
2. sebaiknya, kita sebagai masyarakat yang akan memilih para pemimpin, harus memiliki sikap yang tidak mudah terprovokasi, dan tidak tertarik hanya karena diberikan sogokan berupa uang ataupun bantuan, karena hal tersebut hanya dapat dinikmati dalam waktu yang sebentar, tetapi ketika memilih pemimpin yang salah, akan timbul lebih banyak permasalahan yang berujung penyesalan.