Nefringga Amalia
2216041078
2216041078
Posts made by Nefringga Amalia
PDA -> PERKENALAN -> PERKENALAN -> Re: PERKENALAN
by Nefringga Amalia -
Nama : Nefringga Amalia
NPM : 2216041078
Alasan mengambil mata kuliah pengembangan desa adat karena keinginan saya untuk pedulian terhadap pelestarian budaya, minat dalam pemberdayaan masyarakat,keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
Harapan saya mengambil mata kuliah ini adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang struktur sosial dan budaya desa adat, mengembangkan kompetensi untuk bekerja dengan komunitas adat nanti nya.
NPM : 2216041078
Alasan mengambil mata kuliah pengembangan desa adat karena keinginan saya untuk pedulian terhadap pelestarian budaya, minat dalam pemberdayaan masyarakat,keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
Harapan saya mengambil mata kuliah ini adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang struktur sosial dan budaya desa adat, mengembangkan kompetensi untuk bekerja dengan komunitas adat nanti nya.
HAN REG.B -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Nefringga Amalia -
Nama : Nefringga Amalia
NPM : 2216041078
Kelas : Reg B
Dalam artikel yang suka di baca membahas mengenai pemilihan wali kota,hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam pemilihan wali kota. Berikut adalah beberapa peran yang dimainkan oleh hukum administrasi negara dalam proses pemilihan wali kota:
1.Regulasi Pemilihan: Hukum administrasi negara menetapkan aturan dan regulasi terkait pemilihan wali kota. Ini mencakup persyaratan kelayakan calon, prosedur pendaftaran calon, batas waktu, prosedur pengawasan, dan lain-lain. Hukum administrasi negara memastikan bahwa pemilihan wali kota dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2.Penyelenggaraan Pemilihan: Hukum administrasi negara juga mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan wali kota. Hal ini mencakup pembentukan badan pemilihan, tugas dan tanggung jawab mereka, proses pemungutan suara, penghitungan suara, penanganan gugatan dan sengketa pemilihan, serta tata cara pelantikan wali kota yang terpilih.
3.Pengawasan dan Sanksi: Hukum administrasi negara memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan wali kota. Ini melibatkan pemantauan proses pemilihan untuk memastikan keberlangsungan yang adil dan transparan. Jika terdapat pelanggaran atau kecurangan, hukum administrasi negara memberikan landasan hukum untuk mengambil tindakan, termasuk sanksi terhadap pelanggaran hukum.
4.Perlindungan Hak Pemilih: Hukum administrasi negara melindungi hak pemilih dalam pemilihan wali kota. Ini mencakup memastikan bahwa pemilih memiliki akses yang mudah dan adil untuk memberikan suara, melindungi kerahasiaan suara, mencegah intimidasi atau tekanan terhadap pemilih, dan mengatasi masalah lain yang dapat mempengaruhi integritas pemilihan.
5.Penyelesaian Sengketa Pemilihan: Hukum administrasi negara juga menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilihan wali kota. Ini termasuk prosedur banding, pengajuan gugatan, dan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum yang ditetapkan.
Dalam keseluruhan, hukum administrasi negara bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan wali kota dilaksanakan secara demokratis, transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Nama : Nefringga Amalia
Npm : 2216041078
Kelas : Reg B
Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang objektif dan transparan. Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi yang melibatkan hak wartawan untuk melaporkan berita dengan independen, tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam sebuah demokrasi yang sehat, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses terhadap informasi yang objektif dan bervariasi. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi melalui media sosial memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, permintaan untuk menghapus liputan berita dapat menimbulkan keprihatinan terkait kebebasan pers dan akses masyarakat terhadap informasi yang penting.
Namun, penting juga untuk melihat semua sisi cerita dan mempertimbangkan apakah ada pertimbangan lain yang mungkin mempengaruhi permintaan tersebut. Misalnya, terdapat undang-undang atau peraturan yang mengatur liputan media terkait privasi, keamanan, atau hal-hal lain yang bisa menjadi faktor dalam permintaan gubernur tersebut. Pada akhirnya, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan hak-hak individu atau kepentingan publik lainnya yang mungkin ada dalam konteks tersebut.