NAMA : ALYA ADILA
NPM : 2216041054
Diskusi isu administrasi publik
1. Salah satu isu/masalah kebijakan dalam dunia administrasi publik adalah isu kualitas, efektivitas, dan kapasitas kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Contohnya dalam pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu Suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas dari segi proses jika kebijakan tersebut dikelola dengan data dan informasi yang valid, menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahap-tahap yang rasional dan melibatkan para ahli atau para stakeholders. Dan jika dilihat dari segi konteks, suatu kebijakan dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam ruang lingkup yang bebas dari rekayasa dan bebas dari pengaruh tekanan atau paksaan golongan tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Indonesia, proses pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil penduduk baik dalam segi kualitas, efektivitas, maupun kapasitas. Di lain pihak, stakeholder sebagai sarana pemberian pelayanan kepada masyarakat justru malah berusaha menggoda integritas aparatur pemerintah dan mengambil jalan pintas atas prosedur standar yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri tidak mencapai target yang diinginkan serta tidak dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya .
2. Salah satu dimensi administrasi yang dapat digunakan dalam persoalan dari isu tersebut adalah dimensi manajemen publik, dimensi etika dan tanggung jawab sosial publik, serta dimensi kinerja publik. Dalam pendekatannya dimensi manajemen publik menyangkut proses bagaimana kegiatan yang dirancang dapat digerakkan, dan diminimalisir risikonya. Selanjutnya dalam pendekatan dimensi etika dan tanggung jawab publik para aparatur di tuntut memberikan pelayanan yang baik tentang apa yang salah dan apa yang benar. Selanjutnya dalam pendekatan dimensi kinerja publik memberikan sebuah fungsi nyata secara profesional dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan dalam pelayanan tersebut baik dari segi efektivitas maupun kapasitasnya
NPM : 2216041054
Diskusi isu administrasi publik
1. Salah satu isu/masalah kebijakan dalam dunia administrasi publik adalah isu kualitas, efektivitas, dan kapasitas kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Contohnya dalam pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu Suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas dari segi proses jika kebijakan tersebut dikelola dengan data dan informasi yang valid, menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahap-tahap yang rasional dan melibatkan para ahli atau para stakeholders. Dan jika dilihat dari segi konteks, suatu kebijakan dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam ruang lingkup yang bebas dari rekayasa dan bebas dari pengaruh tekanan atau paksaan golongan tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Indonesia, proses pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil penduduk baik dalam segi kualitas, efektivitas, maupun kapasitas. Di lain pihak, stakeholder sebagai sarana pemberian pelayanan kepada masyarakat justru malah berusaha menggoda integritas aparatur pemerintah dan mengambil jalan pintas atas prosedur standar yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri tidak mencapai target yang diinginkan serta tidak dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya .
2. Salah satu dimensi administrasi yang dapat digunakan dalam persoalan dari isu tersebut adalah dimensi manajemen publik, dimensi etika dan tanggung jawab sosial publik, serta dimensi kinerja publik. Dalam pendekatannya dimensi manajemen publik menyangkut proses bagaimana kegiatan yang dirancang dapat digerakkan, dan diminimalisir risikonya. Selanjutnya dalam pendekatan dimensi etika dan tanggung jawab publik para aparatur di tuntut memberikan pelayanan yang baik tentang apa yang salah dan apa yang benar. Selanjutnya dalam pendekatan dimensi kinerja publik memberikan sebuah fungsi nyata secara profesional dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan dalam pelayanan tersebut baik dari segi efektivitas maupun kapasitasnya