Muhammad Iqbal Ramadhani (2216041067)

Alasan : dengan keberagaman budaya di indonesia mengakibatkan perbedaan adat di tiap” desa yang ada maka dari itu alasan saya memilih mk ini di landasi dari keberagaman adat di tiap desa, menambah wawasan kebangsaan dan mengetahui bagaimana mengelola desa yang memiliki budaya kental di dalam sebuah aturan yang bersifat umum.

Harapan : memperkaya wawasan dan ilmu terkiat kedaerahan

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhani
Npm : 2216041067

Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam pemilihan walikota dengan menyediakan kerangka kerja untuk organisasi, regulasi, dan pengawasan proses pemilu. Ada beberapa poin penting dari perspektif hukum administrasi negara terhadap pemilihan walikota :

1. Prosedur Pemilihan : Hukum administrasi negara menetapkan prosedur untuk melakukan pemilihan walikota, termasuk proses pencalonan, kualifikasi calon, pendaftaran pemilih, dan mekanisme proses pemungutan suara.
Sangat penting untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas bukan dilihat dari sebesar dan sekuat apa kekuatan partai politik yang melatarbelakangi calon tersebut, tapi menurut saya, kualitas pemimpin dilihat dari seberapa jauh pemahaman dirinya terhadap kondisi daerah yang akan dipimpin. Karena, apabila seorang pemimpin telah paham dengan kondisi daerah tersebut, kemungkinan besar dirinya telah menyiapkan garis besar program kerja atau misi yang akan dia jalani selama menjabat. Pemimpin yang berkualitas juga jika dilihat dari sudut pandang hukum administrasi negara, harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 dalam menentukan suatu keputusan ataupun kebijakan.

2. Keuangan dan Etika Kampanye: Hukum administrasi negara sering mengatur keuangan dan etika kampanye dalam pemilihan walikota. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pembiayaan kampanye dan perilaku kandidat.
Seperti yang kita tahu, saat ini khususnya tahun 2023 ini, adalah tahun yang mendekati pesta demokrasi. Tentu tak asing lagi dengan istilah serangan fajar, kebanyakan suara dari masyarakat awam dapat dibeli dengan isi amplop dan sembako yang disebar oleh para calon. Saat ini money politik seolah menjadi budaya baru yang menurut saya justru malah budaya negatif. "Calon yang menang adalah calon yang kaya", Rasanya kalimat tersebut sudah tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Mengapa demikian? Mayoritas masyarakat yang paham akan politik dan kualitas pemimpin hanya beberapa persen, jauh persentase nya apabila dibandingkan dengan masyarakat awam yang memilih pemimpin dengan alasan telah memberikan mereka amplop yang banyak. Ketimpangan suara antara kaum intelektual (masyarakat paham politik) dengan kaum awam yang tinggi juga seolah mendukung kebenaran kalimat tersebut.

Secara keseluruhan, hukum administrasi negara bertujuan untuk menciptakan proses pemilihan kepala daerah yang adil, transparan, dan tertib. Ini memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan undang-undang, bahwa para kandidat memiliki kedudukan yang setara, dan bahwa hak-hak pemilih dilindungi. Dengan menetapkan aturan dan prosedur yang jelas, hukum administrasi negara membantu menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu dan legitimasi walikota terpilih.

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhani
NPM. : 2216041067
Pernyataan Gubernur Provinsi Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara yang viral di media sosial menurut saya hal seperti itu tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang pejabat publik. Hal tersebut juga sudah mengambil hak dalam kebebasan pers.

Diketahui kebebasan pers merupakan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa, yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya hambatan dan tekanan dari pihak manapun.
Kebebasan pers bertujuan agar pers bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan sehingga tidak terjadi manipulasi informasi dan terciptanya tatanan pemerintahan yang demokratis. Kegiatan pers tersebut biasanya dilakukan oleh wartawan maupun reporter serta penyiar media massa lainya. Bentuk dari kegiatan pers tersebut ialah meliput atau memberikan informasi terbaru dengan relevan dan aktual.
Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan bebas oleh wartawan ataupun reporter karena adanya kebebasan pers. Tetapi perlu digaris bawahi, bahwa seorang wartawan untuk melakukan peliputan dan memberikan informasi di media massa tidak boleh menyudutkan salah satu pihak atau memberikan informasi yang tidak relevan. Karena seorang wartawan dalam bertugas juga harus sesuai dengan kode etik.

Maka dari itu liputan berita mengenai provinsi lampung bukan semata-mata untuk menyudutkan salah satu pihak, tetapi hanya untuk memberikan informasi kepada seluruh masyrakat dengan berita yang relevan dan akurat, dan tidak melanggar kode etik pers. Oleh karena itu tidak semestinya Gubernur Provinsi Lampung meminta untuk menghapus liputan berita yang ternyata isinya hal yang wajar, yang tidak melanggar undang-undang.

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhani
NPM : 2216041067

Komentar saya mengenai penetapan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu merupakan berita yang tidak asing lagi bagi warga Indonesia karena banyaknya pejabat tinggi sering melakukan korupsi. Selain Hasbi, KPK juga menetapkan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.Meskipun belum ada tanggapan resmi dari KPK mengenai proses hukum , fakta-fakta yang terungkap menunjukkan adanya dugaan terkait suap dalam pengurusan perkara di MA.
Penting bagi lembaga penegak hukum seperti KPK untuk melanjutkan proses hukum dengan transparansi dan keadilan. Jika terbukti bersalah, pihak yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindakan ini juga harus menjadi contoh bagi pejabat lainnya bahwa korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sangat penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak mengenal batasan dan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan yang seharusnya menjadi penegak hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan, baik dalam penyelidikan, penindakan, maupun pencegahan.semoga kasus ini dapat terselesaikan dengan cepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhani
NPM : 2216041067

Jika kita melihat pembangunan jalan sistem kebut semalam atau yang dikatakan sebagai proyek roro jonggrang di Provinsi Lampung, tentu hal yang mendapat sorotan dari publik adalah Pemprov Lampung. Presiden Jokowi yang ingin meninjau jalan rusak di Lampung, membuat Pemprov Lampung bergerak cepat dengan menggelontorkan dana untuk pembangunan jalan. Artinya bahwa terdapat dana yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk memperbaiki jalan yang rusak di Lampung tetapi tidak diperbaiki hingga akhirnya viral dan sampai ke telinga Presiden. Pemprov Lampung seakan-akan takut akan mendapat teguran dari Presiden apabila kedapatan mengalokasikan dana secara asal-asalan.
Tentu fenomena tersebut berdampak baik dan buruk bagi masyarakat Lampung. Dampak baiknya adalah jalan-jalan yang rusak mulai diperbaiki setelah informasi kedatangan Presiden Jokowi dan masyarakat dapat melakukan mobilisasi orang atau barang lebih cepat. Dampak buruknya adalah kualitas dari jalan tersebut belum tentu baik karena sistem dari proyek jalan tersebut yang terlalu cepat, hanya butuh semalam untuk membangun jalan. Pemprov lampung juga terkesan malas karena bergerak ketika momen-momen tertentu saja. Tentu kejadian itu tidak boleh diulangi, karena kebutuhan jalan yang baik bukan hanya untuk Presiden, tetapi juga masyarakat yang melakukan mobilitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan Pemprov Lampung segera sadar dan tidak anti kritik terhadap netizen. Karena memang tugas dari pejabat publik adalah melayani rakyat.