NAMA : WINDA NINGRUM
NPM : 2255011007
KELAS : TEKNIK SIPIL B

WAWASAN NUSANTARA

Untuk memahami negara Indonesia, masyarakat dapat memahami negara sendiri dari beragam aspek melalui Wawasan Nusantara. Dengan memahami Wawasan Nusantara akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara indonesia.

Wawasan berasal dari kata "Wawas" ( bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan, atau pengertian indrawi. Selanjutnya kata "Mawas" yang berarti memandang, meninjau, atau melihat.

• Pengertian Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meliputi darat, laut, udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

• Peranan Wawasan Nusantara untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara indonesia.

• Manfaat Wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan keputusan, tindakan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah.

• Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan negara.

Konsepsi Wawasan Nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 "Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional".

Wawasan Nusantara sangat diperlukan bagi bangsa indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 4 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dengan adanya Konsepsi Wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang menetapinya. Konsepsi Wawasan Nusantara mengajak warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada sebagai satu-kesatuan.

Nama : Winda Ningrum
NPM : 2255011007
Kelas : Teknik Sipil B

Nama : Winda Ningrum
NPM : 2255011007
Kelas : Teknik Sipil B

Nama : Winda Ningrum
NPM : 2255011007
Kelas : Teknik Sipil B

Setelah melihat dan mencermati video tersebut dapat di simpulkan
membahas tentang cara pandang serta sikap masyarakat Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sendiri, dengan mengedepankan persatuan bangsa dan kesatuan daerah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membantu masyarakat mencapai tujuan nasionalnya.Geopolitik Indonesia membentuk dan menginspirasi wawasan nusantara itu sendiri. Geopolitik dapat dianggap sebagai studi politik melalui lensa geografi. Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga dipersatukan oleh ideologi, sosial budaya, dan latar belakang sejarah, selain aspek kewilayahannya. Aspek-aspek tersebut kemudian menjadi landasan tumbuhnya geopolitik Indonesia sekaligus wawasan nusantara.

Winda Ningrum
2255011007
Teknik Sipil B
ANALISIS VIDEO:
Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat. Artinya, semua orang, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga publik, harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada orang yang dikecualikan dari aturan tersebut. Namun, dalam praktiknya, supremasi hukum seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa negara mungkin tidak menerapkan hukum secara adil dan konsisten, sehingga hak asasi manusia dan kebebasan sipil terancam. Ada juga negara yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau menghilangkan oposisi politik, sehingga independensi sistem peradilan menjadi tidak terjamin. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dan masyarakat untuk memperkuat prinsip supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten untuk semua orang. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan lembaga-lembaga peradilan yang independen dan netral, serta dengan memperkuat kerja sama internasional untuk mempromosikan hukum dan keadilan secara global.