NAMA : NAJYA ZAHRINA ADILAH
NPM: 2215012037
KELAS: A
NPM: 2215012037
KELAS: A
Posts made by Najya Zahrina Adilah
NAMA : Najya Zahrina Adilah
NPM : 2215012037
KELAS : A
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’.
Di Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut
berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya
pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.
Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk meminimalisir kemungkinan ancaman terkait pemilu terhadap pelaksanaan demokrasi yang terkonsolidasi.
Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, seperti melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, dan menggunakan alat birokrasi apapun untuk keuntungan politik jangka pendek. Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi. Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
NPM : 2215012037
KELAS : A
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’.
Di Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut
berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya
pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.
Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk meminimalisir kemungkinan ancaman terkait pemilu terhadap pelaksanaan demokrasi yang terkonsolidasi.
Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, seperti melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, dan menggunakan alat birokrasi apapun untuk keuntungan politik jangka pendek. Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi. Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Nama : Najya Zahrina Adilah
NPM : 2215012037
Kelas : A
Mengapa demokrasi masih dipertahankan dan menjadi sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara? Padahal hal itu menimbukan banyak keributan.
1) Alasan utamanya karena demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan memfasilitasi silang pendapat.
2) keamanan dan kemakmuran dapat dipertahankan
3) mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik.
4) angka harapan hidup tinggi.
5) Negara demokrasi lebih kaya.
6) angka korupsi rendah
7) HAM dijamin.
Alasan demokrasi krisis:
-kurang kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus
-keanggotaan partai politik menurun
NPM : 2215012037
Kelas : A
Mengapa demokrasi masih dipertahankan dan menjadi sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara? Padahal hal itu menimbukan banyak keributan.
1) Alasan utamanya karena demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan memfasilitasi silang pendapat.
2) keamanan dan kemakmuran dapat dipertahankan
3) mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik.
4) angka harapan hidup tinggi.
5) Negara demokrasi lebih kaya.
6) angka korupsi rendah
7) HAM dijamin.
Alasan demokrasi krisis:
-kurang kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus
-keanggotaan partai politik menurun
NAMA : NAJYA ZAHRINA ADILAH
NPM : 2215012037
KELAS : A
NPM : 2215012037
KELAS : A