NAMA: ARDI BASTIAN
NPM: 2215031108
KELAS: TE B
PRODI: TEKNIK ELEKTRO
NPM: 2215031108
KELAS: TE B
PRODI: TEKNIK ELEKTRO
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ardi Bastian 2215031108
1. pemahaman tentang kewenangan mahkamah konstitusi dan juga pemahaman tentang peran penting MK terhadap hukum negara
2. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara. Konstitusi juga menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta meletakkan dasar bagi pemerintahan yang baik dan efektif.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangat besar karena konstitusi merupakan pijakan hukum yang mendasar bagi tata kelola negara. Dalam konstitusi, diatur prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran masing-masing lembaga negara. Konstitusi juga memberikan batasan-batasan dan pengawasan bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintah, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Di Indonesia, konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menyatakan dasar dan cita-cita negara Indonesia, serta menentukan sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak yang diakui oleh negara. Konstitusi juga memberikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.
Pentingnya UUD 1945 bagi Indonesia adalah sebagai pijakan hukum dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 memberikan landasan bagi pembangunan nasional, perlindungan hak-hak warga negara, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah. UUD 1945 juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai landasan negara Indonesia.
Secara keseluruhan, konstitusi sangat penting bagi suatu negara dalam membangun sistem pemerintahan yang baik dan efektif, serta menjaga hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia sangatlah penting dalam menjalankan negara Indonesia sesuai dengan dasar dan cita-cita negara yang telah diamanatkan.
3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
Korupsi, seperti menyalahgunakan kekuasaan atau dana negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Pelanggaran hak asasi manusia, seperti penindasan, diskriminasi, atau penghilangan paksa terhadap warga negara.
Penyalahgunaan wewenang, seperti menggunakan kekuasaan atau posisi untuk memengaruhi keputusan atau menghindari hukuman.
Pelanggaran etika dan tata tertib, seperti tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak menghormati hak-hak warga negara, atau tidak menghargai aturan dan kebijakan yang berlaku.
Pejabat negara yang melakukan perilaku tidak konstitusional seharusnya mendapat hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Hukuman yang maksimal dapat diberikan jika pelanggaran yang dilakukan sangat berat dan merugikan banyak pihak, namun pada saat yang sama, pejabat negara tersebut juga seharusnya diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Kesempatan ini bisa berupa program rehabilitasi, pelatihan atau pendidikan, atau bimbingan agar pejabat negara tersebut bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan membantu membangun negara. Namun, tetap harus ada sanksi hukum yang tegas untuk menjamin bahwa pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi di masa depan dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat.
2. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara. Konstitusi juga menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta meletakkan dasar bagi pemerintahan yang baik dan efektif.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangat besar karena konstitusi merupakan pijakan hukum yang mendasar bagi tata kelola negara. Dalam konstitusi, diatur prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran masing-masing lembaga negara. Konstitusi juga memberikan batasan-batasan dan pengawasan bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintah, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Di Indonesia, konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menyatakan dasar dan cita-cita negara Indonesia, serta menentukan sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak yang diakui oleh negara. Konstitusi juga memberikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.
Pentingnya UUD 1945 bagi Indonesia adalah sebagai pijakan hukum dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 memberikan landasan bagi pembangunan nasional, perlindungan hak-hak warga negara, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah. UUD 1945 juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai landasan negara Indonesia.
Secara keseluruhan, konstitusi sangat penting bagi suatu negara dalam membangun sistem pemerintahan yang baik dan efektif, serta menjaga hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia sangatlah penting dalam menjalankan negara Indonesia sesuai dengan dasar dan cita-cita negara yang telah diamanatkan.
3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
Korupsi, seperti menyalahgunakan kekuasaan atau dana negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Pelanggaran hak asasi manusia, seperti penindasan, diskriminasi, atau penghilangan paksa terhadap warga negara.
Penyalahgunaan wewenang, seperti menggunakan kekuasaan atau posisi untuk memengaruhi keputusan atau menghindari hukuman.
Pelanggaran etika dan tata tertib, seperti tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak menghormati hak-hak warga negara, atau tidak menghargai aturan dan kebijakan yang berlaku.
Pejabat negara yang melakukan perilaku tidak konstitusional seharusnya mendapat hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Hukuman yang maksimal dapat diberikan jika pelanggaran yang dilakukan sangat berat dan merugikan banyak pihak, namun pada saat yang sama, pejabat negara tersebut juga seharusnya diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Kesempatan ini bisa berupa program rehabilitasi, pelatihan atau pendidikan, atau bimbingan agar pejabat negara tersebut bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan membantu membangun negara. Namun, tetap harus ada sanksi hukum yang tegas untuk menjamin bahwa pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi di masa depan dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat.
NAMA : ARDI BASTIAN
NPM : 2215031108
KELAS : PSTE B
NPM : 2215031108
KELAS : PSTE B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Tanggapan saya terhadap isi berita tersebut adalah sangat setuju Karena tindakan yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sangat tepat, dengan memprotes tidak memperbolehkan anak anak ikut demonstrasi maka tindakan ekspoliasi juga tidak ada, dan pemahaman anak anak juga masih blm matang
hal positif yang saya dapat adalah kesadaran terhadap walikota surabaya tentang tindakan menentang anak anak ikut demonstrasi
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan:
Persiapan yang matang: Sebelum menyampaikan pendapat atau aspirasi di depan umum, persiapkan diri dengan matang. Siapkan argumen yang kuat dan fakta yang jelas untuk mendukung pendapat Anda. Selain itu, persiapkan juga diri secara fisik dan mental, seperti berolahraga, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang sehat.
Pilih tempat dan waktu yang tepat: Pilih tempat dan waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi. Pastikan tempat yang aman dan kondusif untuk berbicara dan hindari waktu yang berpotensi memicu konflik atau ketegangan.
Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati: Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi. Hindari bahasa yang menyinggung atau menghina, dan hindari mengambil tindakan yang agresif atau kekerasan verbal.
Dengarkan pendapat orang lain: Dengarkan dengan seksama pendapat orang lain dan jangan langsung menolak atau menyerang mereka. Cobalah untuk memahami pandangan mereka dan berbicara dengan baik dan sopan.
Gunakan media sosial secara bijaksana: Jika Anda menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi, gunakan media sosial secara bijaksana. Pastikan Anda memeriksa fakta terlebih dahulu sebelum memposting atau membagikan informasi, dan hindari penggunaan bahasa yang menyinggung atau menghina.
Dengan mengikuti solusi-solusi di atas, diharapkan kita dapat menyampaikan aspirasi atau pendapat secara baik dan benar tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah serangkaian kewajiban yang dianggap wajib dilakukan oleh setiap manusia karena merupakan hakikat manusia itu sendiri. Kewajiban dasar manusia meliputi hal-hal seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk privasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil, dan lain sebagainya. Kewajiban dasar manusia ini diyakini sebagai hak asasi manusia yang universal dan tidak bisa diabaikan.
Kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak tersebut dibatasi, tetapi sebaliknya, hak dan kewajiban tersebut saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Hak dan kewajiban manusia harus diperlakukan secara seimbang dan adil untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
Contohnya, hak untuk hidup manusia tidak dapat dibatasi oleh kewajiban untuk membayar pajak atau kewajiban untuk mengikuti aturan lalu lintas. Sebaliknya, kewajiban-kewajiban tersebut justru mendukung hak untuk hidup manusia dengan memberikan lingkungan yang aman dan kondusif untuk hidup.
Dengan demikian, kewajiban dasar manusia bukanlah sebuah batasan untuk hak asasi manusia, tetapi justru merupakan prinsip dasar yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia secara universal dan adil.
Tanggapan saya terhadap isi berita tersebut adalah sangat setuju Karena tindakan yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sangat tepat, dengan memprotes tidak memperbolehkan anak anak ikut demonstrasi maka tindakan ekspoliasi juga tidak ada, dan pemahaman anak anak juga masih blm matang
hal positif yang saya dapat adalah kesadaran terhadap walikota surabaya tentang tindakan menentang anak anak ikut demonstrasi
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan:
Persiapan yang matang: Sebelum menyampaikan pendapat atau aspirasi di depan umum, persiapkan diri dengan matang. Siapkan argumen yang kuat dan fakta yang jelas untuk mendukung pendapat Anda. Selain itu, persiapkan juga diri secara fisik dan mental, seperti berolahraga, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang sehat.
Pilih tempat dan waktu yang tepat: Pilih tempat dan waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi. Pastikan tempat yang aman dan kondusif untuk berbicara dan hindari waktu yang berpotensi memicu konflik atau ketegangan.
Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati: Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi. Hindari bahasa yang menyinggung atau menghina, dan hindari mengambil tindakan yang agresif atau kekerasan verbal.
Dengarkan pendapat orang lain: Dengarkan dengan seksama pendapat orang lain dan jangan langsung menolak atau menyerang mereka. Cobalah untuk memahami pandangan mereka dan berbicara dengan baik dan sopan.
Gunakan media sosial secara bijaksana: Jika Anda menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi, gunakan media sosial secara bijaksana. Pastikan Anda memeriksa fakta terlebih dahulu sebelum memposting atau membagikan informasi, dan hindari penggunaan bahasa yang menyinggung atau menghina.
Dengan mengikuti solusi-solusi di atas, diharapkan kita dapat menyampaikan aspirasi atau pendapat secara baik dan benar tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah serangkaian kewajiban yang dianggap wajib dilakukan oleh setiap manusia karena merupakan hakikat manusia itu sendiri. Kewajiban dasar manusia meliputi hal-hal seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk privasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil, dan lain sebagainya. Kewajiban dasar manusia ini diyakini sebagai hak asasi manusia yang universal dan tidak bisa diabaikan.
Kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak tersebut dibatasi, tetapi sebaliknya, hak dan kewajiban tersebut saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Hak dan kewajiban manusia harus diperlakukan secara seimbang dan adil untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
Contohnya, hak untuk hidup manusia tidak dapat dibatasi oleh kewajiban untuk membayar pajak atau kewajiban untuk mengikuti aturan lalu lintas. Sebaliknya, kewajiban-kewajiban tersebut justru mendukung hak untuk hidup manusia dengan memberikan lingkungan yang aman dan kondusif untuk hidup.
Dengan demikian, kewajiban dasar manusia bukanlah sebuah batasan untuk hak asasi manusia, tetapi justru merupakan prinsip dasar yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia secara universal dan adil.
NAMA : ARDI BASTIAN
NPM : 2215031108
KELAS : PSTE B
NPM : 2215031108
KELAS : PSTE B