NAMA ; MAJID SOLIHIN HADI
NPM : 2215031027
KELAS : PSTE B
NPM : 2215031027
KELAS : PSTE B
Posts made by Majid Solihin Hadi 2215031027
NAMA : MAJID SOLIHIN HADI
NPM : 2215031027
KELAS ; PSTE B
Analisis jurnal
Jurnal "INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA" membahas tentang pentingnya integrasi nasional sebagai upaya untuk menangkal sentimen etnosentris yang ada di Indonesia.
Etnosentris adalah pandangan yang menganggap kelompok etnis tertentu sebagai yang paling utama dan superior dibanding kelompok etnis lainnya. Hal ini sering kali menyebabkan adanya konflik antar kelompok etnis di suatu negara.
Dalam konteks Indonesia, etnosentrisme bisa dilihat dari adanya sentimen separatisme atau pemisahan diri kelompok etnis tertentu dari negara Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, Papua, dan beberapa daerah lainnya.
Dalam jurnal ini, penulis menyatakan bahwa integrasi nasional menjadi solusi untuk menangkal sentimen etnosentris ini. Integrasi nasional adalah upaya untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia dengan kesamaan visi dan tujuan untuk mencapai kemajuan bersama.
Integrasi nasional dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti pendidikan nasional yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan kerjasama antar etnis, serta pengembangan infrastruktur dan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam jurnal ini, penulis juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mempromosikan integrasi nasional. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkembang.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pandangan yang penting tentang pentingnya integrasi nasional dalam menangkal sentimen etnosentris di Indonesia. Dalam situasi yang sering kali gejolak di Indonesia, upaya untuk memperkuat integrasi nasional menjadi semakin penting untuk mencapai kemajuan bersama sebagai bangsa.
NPM : 2215031027
KELAS ; PSTE B
Analisis jurnal
Jurnal "INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA" membahas tentang pentingnya integrasi nasional sebagai upaya untuk menangkal sentimen etnosentris yang ada di Indonesia.
Etnosentris adalah pandangan yang menganggap kelompok etnis tertentu sebagai yang paling utama dan superior dibanding kelompok etnis lainnya. Hal ini sering kali menyebabkan adanya konflik antar kelompok etnis di suatu negara.
Dalam konteks Indonesia, etnosentrisme bisa dilihat dari adanya sentimen separatisme atau pemisahan diri kelompok etnis tertentu dari negara Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, Papua, dan beberapa daerah lainnya.
Dalam jurnal ini, penulis menyatakan bahwa integrasi nasional menjadi solusi untuk menangkal sentimen etnosentris ini. Integrasi nasional adalah upaya untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia dengan kesamaan visi dan tujuan untuk mencapai kemajuan bersama.
Integrasi nasional dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti pendidikan nasional yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan kerjasama antar etnis, serta pengembangan infrastruktur dan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam jurnal ini, penulis juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mempromosikan integrasi nasional. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkembang.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pandangan yang penting tentang pentingnya integrasi nasional dalam menangkal sentimen etnosentris di Indonesia. Dalam situasi yang sering kali gejolak di Indonesia, upaya untuk memperkuat integrasi nasional menjadi semakin penting untuk mencapai kemajuan bersama sebagai bangsa.
NAMA : MAJID SOLIHIN HADI
KELAS : PSTE B
NPM : 2215031027
KELAS : PSTE B
NPM : 2215031027
NAMA : MAJID SOLIHIN HADI
NPM :2215031027
KLEAS : TE B
1. menurut saya, tanggapan yang dapat diberikan adalah setuju dengan pernyataan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, bahwa melibatkan anak-anak dalam demonstrasi adalah tindakan yang tidak etis dan termasuk dalam bentuk eksploitasi. Hal positif yang dapat diambil dari pernyataan ini adalah kesadaran untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk dari kegiatan yang tidak sesuai dengan usia mereka.
2. Salah satu solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum adalah dengan melakukan aksi yang damai dan sesuai dengan hukum. Demonstrasi yang damai tidak hanya akan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pendapat untuk didengar dan dihargai oleh pihak yang berwenang. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menyampaikan aspirasi, serta memberikan pemahaman bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
3. Kewajiban dasar manusia merujuk pada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, hak untuk kebebasan berbicara, dan sebagainya. Kewajiban dasar ini biasanya diatur oleh hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kewajiban dasar manusia tidak harus dibatasi oleh hak, karena hak juga merupakan hal yang fundamental dan penting bagi kehidupan manusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana kewajiban dan hak saling bertentangan, dan dalam hal ini, kewajiban dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain atau kepentingan publik.
NPM :2215031027
KLEAS : TE B
1. menurut saya, tanggapan yang dapat diberikan adalah setuju dengan pernyataan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, bahwa melibatkan anak-anak dalam demonstrasi adalah tindakan yang tidak etis dan termasuk dalam bentuk eksploitasi. Hal positif yang dapat diambil dari pernyataan ini adalah kesadaran untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk dari kegiatan yang tidak sesuai dengan usia mereka.
2. Salah satu solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum adalah dengan melakukan aksi yang damai dan sesuai dengan hukum. Demonstrasi yang damai tidak hanya akan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pendapat untuk didengar dan dihargai oleh pihak yang berwenang. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menyampaikan aspirasi, serta memberikan pemahaman bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
3. Kewajiban dasar manusia merujuk pada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, hak untuk kebebasan berbicara, dan sebagainya. Kewajiban dasar ini biasanya diatur oleh hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kewajiban dasar manusia tidak harus dibatasi oleh hak, karena hak juga merupakan hal yang fundamental dan penting bagi kehidupan manusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana kewajiban dan hak saling bertentangan, dan dalam hal ini, kewajiban dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain atau kepentingan publik.
NAMA : MAJID SOLIHIN HADI
NPM : 2215031027
KELAS : TE B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel yang berjudul "Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?"
hal positif yang dapat diambil adalah pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana revisi UU yang tidak tepat dapat mengancam integritas Konstitusi Indonesia. Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana revisi UU yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Konstitusi.
Namun, hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara Indonesia adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam proses pembentukan, revisi, dan pelaksanaan UU. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi para pembuat kebijakan dan publik pada umumnya mengenai prinsip-prinsip konstitusional dan pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi sebagai landasan utama bagi negara Indonesia. Selain itu, perlu pula adanya peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap proses revisi UU agar tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan merusak integritas Konstitusi.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang mengatur tata cara pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan negara, serta memberikan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat dalam suatu negara. Konstitusi juga berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan hubungan antara negara dan rakyat.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945, adalah sebagai berikut:
Menjaga kestabilan dan keamanan negara: Konstitusi berisi prinsip-prinsip dasar negara yang memberikan arahan bagi penyelenggaraan negara, termasuk juga dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara.
Menjamin hak-hak warga negara: Konstitusi juga memberikan jaminan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kemerdekaan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kebebasan berserikat.
Menentukan tugas dan wewenang lembaga negara: Konstitusi menentukan tugas dan wewenang lembaga negara, termasuk juga pemerintahan dan lembaga peradilan, sehingga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih atau saling bertentangan antarlembaga.
Menghindari penyalahgunaan kekuasaan: Konstitusi menetapkan pembatasan-pembatasan kekuasaan negara, sehingga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis: Konstitusi juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara yang demokratis, di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang telah mengatur dasar-dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat konstitusi adalah kunci penting bagi terciptanya negara yang stabil, demokratis, dan sejahtera.
3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
Melanggar hak asasi manusia, seperti diskriminasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil terhadap warga negara.
Melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme.
Menyalahgunakan kekuasaan, seperti mengeksploitasi sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Tentu saja, tindakan-tindakan seperti itu harus mendapat hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Namun, dalam memberikan hukuman, juga harus mempertimbangkan apakah pelaku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan mematuhi konstitusi di masa depan. Selain itu, juga perlu dipastikan bahwa hukuman yang diberikan memiliki efek jera yang cukup sehingga tindakan yang melanggar konstitusi tidak terulang kembali di masa depan.
NPM : 2215031027
KELAS : TE B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel yang berjudul "Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?"
hal positif yang dapat diambil adalah pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana revisi UU yang tidak tepat dapat mengancam integritas Konstitusi Indonesia. Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana revisi UU yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Konstitusi.
Namun, hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara Indonesia adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam proses pembentukan, revisi, dan pelaksanaan UU. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi para pembuat kebijakan dan publik pada umumnya mengenai prinsip-prinsip konstitusional dan pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi sebagai landasan utama bagi negara Indonesia. Selain itu, perlu pula adanya peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap proses revisi UU agar tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan merusak integritas Konstitusi.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang mengatur tata cara pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan negara, serta memberikan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat dalam suatu negara. Konstitusi juga berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan hubungan antara negara dan rakyat.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945, adalah sebagai berikut:
Menjaga kestabilan dan keamanan negara: Konstitusi berisi prinsip-prinsip dasar negara yang memberikan arahan bagi penyelenggaraan negara, termasuk juga dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara.
Menjamin hak-hak warga negara: Konstitusi juga memberikan jaminan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kemerdekaan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kebebasan berserikat.
Menentukan tugas dan wewenang lembaga negara: Konstitusi menentukan tugas dan wewenang lembaga negara, termasuk juga pemerintahan dan lembaga peradilan, sehingga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih atau saling bertentangan antarlembaga.
Menghindari penyalahgunaan kekuasaan: Konstitusi menetapkan pembatasan-pembatasan kekuasaan negara, sehingga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis: Konstitusi juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara yang demokratis, di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang telah mengatur dasar-dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat konstitusi adalah kunci penting bagi terciptanya negara yang stabil, demokratis, dan sejahtera.
3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
Melanggar hak asasi manusia, seperti diskriminasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil terhadap warga negara.
Melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme.
Menyalahgunakan kekuasaan, seperti mengeksploitasi sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Tentu saja, tindakan-tindakan seperti itu harus mendapat hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Namun, dalam memberikan hukuman, juga harus mempertimbangkan apakah pelaku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan mematuhi konstitusi di masa depan. Selain itu, juga perlu dipastikan bahwa hukuman yang diberikan memiliki efek jera yang cukup sehingga tindakan yang melanggar konstitusi tidak terulang kembali di masa depan.