Luthfi Abul Khair
2215012042
Kelas B

Pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Namun, di Indonesia, sistem demokrasi tidak mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Kehadiran Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Sila Keempat Pancasila sangat penting bagi Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Pemilihan umum di Indonesia tercantum dalam Pancasila pada Sila Keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permufakatan dan Perwakilan. Masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah nilai-nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia, serta pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila sebagai sumber nilai pemilihan umum di Indonesia.

Luthfi Abul Khair

2215012042

Kelas B

Dalam sistem demokrasi, penting untuk memperhatikan hubungan antara birokrasi dan politik, terutama saat menyusun peraturan dan undang-undang. Keseimbangan hubungan ini memengaruhi proses pembangunan di pusat dan daerah. Namun, politisasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah telah mengganggu kekompakan birokrasi dan menyebabkan pembagian antara pegawai negeri sipil (PNS). Kepala daerah dapat memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politiknya, dan hal ini bisa mengakibatkan PNS dipecat jika mereka tidak mendukung kepala daerah. Selain itu, kepala daerah juga dapat memainkan birokrasi dengan melakukan mutasi, merekrut orang-orang yang dia percayai, dan memanfaatkan semua alat birokrasi untuk kepentingan politiknya. Birokrasi dapat digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan politik, sehingga birokrasi dapat menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Tantangan dalam memperdalam demokrasi semakin besar jika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum tidak memadai. Hal ini memengaruhi kualitas pemilihan umum dan stabilitas nasional. Selain itu, jika pemilihan umum berlangsung di tengah perpecahan sosial, berita palsu, ujaran kebencian, dan berita sensasional di media sosial dapat memicu sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama pemilihan presiden tidak mendapat solusi yang memadai, seperti politisasi identitas, persaingan yang sengit untuk memenangkan suara Muslim, dan lemahnya tata kelola pemilihan umum. Oleh karena itu, politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi di Indonesia.