Nama: Rifa Salsabila An Najwa
Npm: 2215012044
Kelas: B
Prodi: Arsitektur
Perkembangan demokrasi di Indonesia , memiliki 5 tahap
1). masa revolusi : perkembangan demokrasi pada masa ini sangat terbatas

2). Parlementer (1945-1959) : ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia , tetapi demokrasi ini ialah demokrasi yang gagal karena :
a. Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik ( partai Islam, partai nasionalis, dan partai non Islam)
b. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
c. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dan angkatan darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan

3). Terpimpin (1959-1965) : politik pada masa ini didominasi oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yakni ABRI, Soekarno, dan PKI

4). Orde Baru
a. Pancasila (Orba) : pada 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada masyarakat , namun setelah 3 tahun dominannya oleh ABRI
b. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik
c. Pembatasan peran dan fungsi partai politik
d. Campur tangan pemerintah dalam persoalan parpol dan publik
e. masa mengambang monolit Isa si ideologi negara,dan inkorporasi lembaga non pemerintahan

5). Reformasi (1998-sekarang) : Demokrasi Pancasila dan berkarakteristik berbesan dengan orde baru namun mirip dengan demokrasi parlementer

NAMA : Rifa Salsabila An Najwa

NPM : 2215012044

KELAS : b

Nama: Rifa Salsabila An Najwa
Npm: 2215012044
Kelas: B
Prodi: Arsitektur

Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum adalah raja dan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Supremasi hukum juga merupakan prinsip bahwa hukum berada di atas segalanya. Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan PR yang besar kepada hukum. Terdapat banyak tantangan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, diantaranya ialah korupsi, dan perlakuan diskiminasi terhadap para kaum minoritas di Indonesia.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika bisa di sebut suatu tuntutan untuk masyarakat untuk melakukan yang terbaik. semboyan bineka tunggal ika juga menuntut untuk di wujudkan sebaik baiknya, sebelumnya sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebinekaan tersebut, maka prulalisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan

NAMA: RIFA SALSABILA AN NAJWA

NPM: 2215012044

KELAS: B

PRODI: S1 ARSITEKTUR

Nama: Rifa Salsabila An Najwa
Npm : 2215012044
Kelas : B
Demokrasi Indonesia cenderung goyah dan tidak berfungsi secara teratur karena pilar-pilar esensialnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media) tidak berfungsi efektif dan tidak maksimal. Pemilu diperlukan untuk mengontrol pemerintahan dan meningkatkan fungsi pemerintahan sebagai pilar penting demokrasi. Pemilu juga mensyaratkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sejauh ini, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Sulitnya pemilu 2019 yang cukup berat dan hasil yang dipertaruhkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Tantangan pendalaman demokrasi menjadi lebih besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas negara. Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap imparsialitas birokrasi masih rendah, demikian pula halnya dengan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Padahal, membangun kepercayaan adalah keniscayaan untuk memperdalam demokrasi/menjamin demokratisasi. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya belum memantapkan dirinya sebagai negara yang mempraktikkan demokrasi substantif.